Pakai mode DARK - NIGHT biar ga silauwww :-p

Sebuah pertanyaan atas tiga status yang rendah

Sering dikatakan bahwa Islam adalah agama yang egaliter. Pernyataan ini ada banyak benarnya. Jika dibandingkan antara pemeluk Islam pada masa awal dengan berbagai masyarakat yang melingkupinya–seperti masyarakat feodalisme berstrata di Persia, masyarakat bersistem kasta di India sebelah Timur, dan masyarakat aristokrat Bizantium dan Eropa Latin di belahan Barat–ajaran agama Islam benar-benar menyampaikan pesan kesetaraan. Budak, Perempuan, Non-Muslim

Islam bukan saja tidak memiliki sistem pembedaan sosial semacam itu, tetapi juga secara jelas dan tegas menolaknya. Tindakan dan ucapan Nabi Muhammad Saw, sebagai suri teladan bagi umatnya, secara jelas tidak membedakan atau menghargai orang berdasarkan garis keturunannya, kelahirannya, statusnya, kekayaannya, atau bahkan bangsanya. Dia menegaskan bahwa kedudukan dan kehormatan seseorang ditentukan hanya berdasarkan kesalehan dan amal baik dalam Islam.

Namun realitas mengenai adanya penaklukan dan kekaisaran, mau tidak mau menciptakan kalangan elit baru dan dalam perjalanannya, mereka berupaya untuk mempertahankan status dan pelbagai kemudahan yang mereka dapatkan untuk keturunannya. Dari masa-masa awal hingga zaman modern, ada kecenderungan yang terus berulang dalam daulah Islam, yaitu munculnya kalangan aristokrat.

Definisi mengenai kalangan ini sangatlah beragam dan mereka muncul dalam berbagai situasi pada waktu dan tempat yang berbeda pula. Yang penting adalah bahwa kemunculan kalangan elit atau kasta itu terjadi, walaupun Islam tidak mengajarkannya dan hal ihwal itu bukan merupakan bagian dari ajaran Islam.

Sepanjang sejarah Islam, selalu saja ada kalangan konservatif tradisional dan kalangan radikal yang memandang dan bahkan mencela pemberian hak-hak istimewa kepada segolongan orang dan menyebutnya sebagai pembaharuan yang tidak Islami atau bahkan anti Islam.

Paham egaliter dalam Islam tradisional belumlah sempurna. Sejak kemunculannya, Islam mengakui adanya ketidaksetaraan sosial tertentu, yang ditegaskan dan bahkan dianggap suci berdasarkan kitab suci al-Qur’an. Namun, dalam banyak hal, situasi ketidaksetaraan dasar dalam hubungan antara majikan dan budak, pria dan wanita, orang beriman dan kafir, dalam peradaban Islam klasik jauh lebih baik dibandingkan dengan ketidaksetaraan di belahan dunia lainnya.

Baca juga:  Seni adalah Pemberontakan

Perempuan muslimah memiliki hak atas harta yang tidak didapat oleh para perempuan di Barat yang modern, hingga mungkin saat ini. Bahkan dalam hal perbudakan, hukum Islam mengakui adanya hak asasi manusia–istilah “hak-hak sipil” tidak ada dalam konteks waktu dan tempat pada saat itu–di mana istilah itu tidak dikenal pada zaman purbakala, di Timur, atau di masyarakat jajahan atau bekas jajahan di Amerika. Namun ketiga ketidaksetaraan dasar ini tetap ada, menjadi mapan dan tidak tergoyahkan.

Selama beberapa abad, serangkaian gerakan radikal berupa protes sosial dan keagamaan muncul di dunia Islam. Gerakan itu berupaya untuk meruntuhkan tembok penghalang yang hampir selalu ada di antara mereka yang lahir dari kalangan atas dan yang lahir dari kalangan bawah, antara orang kaya dan orang miskin, antara bangsa Arab dan non-Arab, antara kulit putih dan kulit hitam, yang semuanya dianggap berlawanan dengan semangat persaudaraan Islam yang sesungguhnya. Namun tidak satu pun dari gerakan itu yang pernah mempertanyakan tiga status yang rendah, yaitu para budak, perempuan dan non-Islam.

[su_box title=”Baca juga” style=”default” box_color=”#F73F43″ title_color=”#FFFFFF” radius=”0″] Biola Berdawai
Bencana Alam Perdana
Budak, Perempuan, Non-Muslim
[/su_box]

Di daulah Islam, sejak kemunculannya hingga masa-masa berikutnya, seorang Muslim bebas menikmati pelbagai kebebasan dan kesempatan. Ajaran Islam, ketika pertama kali disebarkan oleh para penakluk negara-negara yang sebelumnya berada di bawah imperium Timur Tengah, telah memunculkan perubahan sosial yang besar dan revolusioner. Doktrin Islam sangat menentang segala bentuk pengistimewaan seseorang atas dasar keturunan, termasuk secara mendasar lembaga monarki.

Baca juga:  Dunia Tanpa Islam

Selain itu, walaupun paham egaliter yang murni ini dalam banyak hal telah diubah dan ditambah, paham itu masih diyakini cukup kuat sehingga dapat mencegah munculnya kasta atau kalangan aristokrat, dan menjaga masyarakat agar amal soleh dan ambisi masih bisa dihargai. Pada masa-masa berikutnya paham egaliter ini sepertinya terbatasi.

Penghapusan devshirme Utsmaniyah, yakni pajak anak-anak lelaki Kristen yang bekerja untuk Yanisari, telah menutup jalan utama menuju mobilitas sosial. Sementara pembentukan dan kekukuhan kalangan elit yang mapan sebagai tokoh dan ulama perkotaan atau pedesaan, membatasi banyaknya jalur yang dapat ditempuh oleh para pendatang baru.

Namun demikian, barangkali ada benarnya bahwa pada awal abad XIX, seorang lelaki miskin dari golongan bawah memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan kekayaan, kekuasaan dan penghormatan di tanah-tanah Islam, dibandingkan dengan di negara-negara Kristen Eropa, termasuk Prancis pasca Revolusi.

Masih ada peluang bagi mereka yang bebas, pria dan Muslim–namun banyak sekali pembatasan yang ketat bagi mereka yang semua aspek kehidupan sehari-hari, para budak, perempuan dan non-Muslim sangat dibatasi secara hukum dan sosial. Pembatasan ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Islam, yang dipertegas oleh kitab suci, oleh ucapan dan perbuatan Rasul, dan oleh sejarah masyarakat Islam.

Ketiganya–Budak, Perempuan dan non-Muslim–dipandang memiliki perannya masing-masing, walau kadang ada kecurigaan terhadap kalangan non-Islam. Perbudakan dalam ajaran Islam–tentu saja pada abad XIX–lebih bersifat domestik (untuk urusan rumah tangga) daripada ekonomi, dan budak, sebagaimana perempuan, memiliki tempatnya sendiri dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Aturan yang membatasi status mereka dianggap sebagai bagian dari hukum pribadi (fardu ‘ain), yang merupakan benteng pertama dalam penegakan Syariat Islam.

Baca juga:  Hikayat Kopi

Sebaliknya, posisi kaum non-Muslim lebih bersifat publik atau fardu kifayah daripada pribadi, dan posisi itu dipandang secara berbeda. Tujuan dari pembatasan itu bukanlah untuk menjaga kesucian rumah tangga Muslim, seperti halnya budak dan perempuan, namun untuk menjaga supremasi Islam dalam hal pemerintahan dan sosial yang kaum Muslimin telah ciptakan. Setiap upaya untuk menghapus atau bahkan mengubah keterikatan hukum ketiga kelompok itu, sama saja dengan menentang seorang Muslim pria yang bebas dalam dua bidang yang peka, yaitu kewenangan pribadinya di rumah tangga Muslim, dan kepemimpinannya dalam daulah Islamiyah.

Selama abad XIX, untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam, banyak suara yang mendukung ketiga kelompok yang lemah itu dan menuntut agar aturan yang membatasinya dicabut atau diringankan. Kecenderungan baru ini muncul sebagian karena pengaruh dan tekanan dari luar dan juga dipengaruhi oleh perubahan sikap dari kalangan Muslim sendiri, dan dalam pengertian hal ihwal itu mungkin saja terjadi.

Pengurangan dan penghapusan perdagangan budak dalam Khilafah Utsmaniyah sebagian besar terjadi sepanjang abad XIX. Proses emansipasi atau pembebasan itu seperti telah dimulai pada 1830, ketika dikeluarkan sebuah ferman (semacam surat keputusan) yang berisi perintah untuk membebaskan budak yang agama aslinya adalah Kristen dan yang terbukti taat menjalankan agamanya.

Akibatnya, muncullah amnesti atau pengampunan bagi warga Yunani dan Kristen lainnya dalam Khilafah Ustmaniyah, yang sebelumnya dipaksa menjadi budak karena melakukan gerakan pemberontakan. Mereka yang sebelumnya telah memeluk agama Islam tidak termasuk dalam pembebasan ini, dan tetap menjadi milik majikannya. Sedangkan budak yang masih memeluk Kristen dibebaskan. []

islamperempuanbudaknonmuslim - Budak, Perempuan, Non-Muslim

Budak, Perempuan, Non-Muslim

Komentar Anda
Kuy, disebarkan...
Tidak ada artikel lagi