Pakai mode DARK - NIGHT biar ga silauwww :-p

Mengenang Yusni Antemas (1922-2013)

AMUNTAI, 27 Januari 1953. Berduyun-duyun rakyat Hulu Sungai menghadiri rapat raksasa di lapangan Merdeka. Kaum pria, ibu-ibu, para remaja, bahkan anak-anak, berdatangan untuk menonton dan mendengarkan pidato lisan dari Presiden Soekarno. Massa pun bercampur-baur dalam hiruk-pikuk rapat terbuka itu. Suara “sang singa podium” pun meraung-raung, membakar semangat ribuan peserta.

Sejak awal 1950-an, Bung Karno kembali gencar mewacanakan ideologi Pancasila dan paham kebangsaan. Hal ihwal itu dilakukannya sejak menerima gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Gajah Mada pada 19 September 1951, atas jasanya sebagai “Pencipta Pancasila”. Pidato-pidato ini dinilai sebagai bidasan atas pelbagai pendapat yang memperjuangkan cita-cita “Negara Islam”, lebih-lebih setelah S. M. Kartosuwirjo yang memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII), pada 7 Agustus 1949 di desa Cisayong, Jawa Barat.

Dalam kondisi yang demikian, seorang pejuang Banjar yang bernama Ibnu Hadjar, karena masalah-masalah kekecewaan berkenaan dengan jabatan kemiliterannya, mengadakan “pemberontakan” di Kalimantan Selatan dengan membentuk Kesatuan Rakyat Indonesia jang Tertindas (KRIjT). Gerakan ini merupakan reaksi terhadap besarnya campur tangan pemerintah pusat, terutama sekali oleh perwira-perwira yang berasal dari Jawa.

Jakarta sangat mengkhawatirkan terjadinya penyusupan gerakan Darul Islam dari Kartosuwirjo di Kalimantan Selatan, mengingat pengaruh gerakan ini sudah banyak menyebarkan pengaruhnya di luar Jawa, sebagaimana nanti terbukti munculnya NII Aceh (Daud Buereueh) dan Sulawesi Selatan (Kahar Muzakkar). Oleh karena itu, Bung Karno menganggap bahwa sangat penting untuk mengadakan peninjauan ke daerah-daerah, terutama daerah Kalimantan Selatan.

Yusni Antemas, seorang pegawai di Jawatan Penerangan di kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), sekaligus wartawan untuk harian lokal Indonesia Merdeka, mendapat informasi bahwa rombongan presiden RI berencana akan mengunjungi Kalimantan Selatan. Dalam rangka penyambutan Bung Karno, seluruh lapisan masyarakat Amuntai sudah banyak yang mempersiapkan poster-poster. Yusni pun tak mau ketinggalan. Bersama rekannya Anang Abdul Muin, ia kemudian berinisiatif untuk membuat sebuah spanduk dengan ukuran 3×2 meter, yang dibuat dari kertas dan bertulisan warna merah. Pembuatannya pun dilakukan di desa Karias (sekarang Gang Gerpindom), Amuntai.[su_box title=”Baca juga :” style=”default” box_color=”#F73F43″ title_color=”#FFFFFF” radius=”0″]

Baca juga:  Bertarung dalam Jagat Kesenian Indonesia
Arwah Chico Mendes di Kanvas Umar Sidik
Selamat datang di Historead Indonesiabr
Badingsanak
Bangun dari Tidur Panjang
Bertarung dalam Jagat Kesenian Indonesia
[/su_box]

Isi spanduknya singkat, namun padat maknanya, “Minta Pendjelasan Negara Nasional atau Negara Islam?”. Spanduk itu kemudian diarak bersama masyarakat ke lapangan raksasa Merdeka secara berduyun-duyun. Sang presiden yang saat itu telah memulai pidato lisannya, kemudian menyuruh rombongan itu untuk segera bergabung di lapangan, yang sedari subuh sudah dipenuhi oleh ribuan warga yang datang dari seluruh pelosok Hulu Sungai.

“Nah ini yang saya tunggu, kata presiden. Lanjutnya, Mari-mari, bawa ke sini, bawa spanduk itu ke saya. Hari ini saya akan jawab langsung pertanyaan warga Amuntai ini,” ujar Bung Karno bersemangat. Inti Pidato Amuntai adalah menegaskan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara nasional yang berideologi Pancasila, dan bukan sebuah negara teokrasi dengan haluan keagamaan tertentu (Mimbar Penerangan, tahun IV, no. 2, Februari 1953).

Menyulut api polemik

Pidato Amuntai menjadi bahan perbincangan selama berbulan-bulan. M. Isa Anshary adalah yang pertama-tama menyatakan reaksinya secara terbuka. Politisi Masjumi cum tokoh Persatuan Islam (Persis) ini menyatakan, ”Pidato Presiden Soekarno itu djiwa dan semangatnja adalah tidak demokratis dan tidak konstitusionil” (Sin Po, 11 Maret 1953). Dalam nota protesnya kepada pemerintah–dalam hal ini kepada Perdana Menteri Wilopo dan Wakil Perdana Menteri Prawoto Mangkusasmito–pada 31 Januari 1953, antara lain ia menilai pidato tersebut ”bukan suatu kebidjaksanaan jang dapat dihargakan, karena berisi ’penentangan’ terhadap suatu ideologi Islam jang dianut oleh sebagian terbesar dari warga negara Indonesia” (Aneta, 2 Februari 1953).

Baca juga:  Arwah Chico Mendes di Kanvas Umar Sidik

Protes juga datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada 4 Februari 1953, dewan tertinggi partai Islam Perti pada 5 Februari 1953, pucuk pimpinan Gerakan Pemuda Islam Indonesia pada 12 Februari 1953, dan Pengurus Besar Persatuan Islam pada 16 Februari 1953 (Aliran Islam, tahun VII, no. 46, Maret 1953). Kelompok Nasionalis Netral Agama pada gilirannya membela Bung Karno. Kelompok Nasionalis Netral Agama membantah bahwa atas dasar hak prerogatif presiden sebagai pemimpin revolusi dan pemberi ilham rakyatnya di samping sebagai kepala negara yang konstitusional.

Reaksi secara lokal datangnya dari pimpinan Masjumi Kalimantan Selatan. Pidato itu mereka nyatakan propaganda berat sebelah, karena tidak dikemukakan pilihan alternatif suatu partai politik dengan ideologi Islam atau dengan cita-cita mendirikan Negara Islam (Indonesia Merdeka, 8 Februari 1953). Selain pelbagai protes, di media lokal dijumpai pula pihak yang mendukung pendapat Bung Karno. Sabilal Rasyad menyatakan bahwa daya penarik rakyat total berjuang mempertahankan kemerdekaan adalah karena kemerdekaan ini milik nasional, bukan milik sementara golongan dalam masyarakat bangsa Indonesia (Merdeka, 6 Februari 1953).

Tangkisan Bung Karno

Kuliah umum yang disampaikan oleh Bung Karno di hadapan civitas akademika Universitas Indonesia pada 7 Mei 1953 adalah jawaban terhadap kontroversi dari pelbagai reaksi atas pidato yang disampaikannya di Amuntai. Pidato presiden itu berjudul “Negara Nasional dan Tjita2 Islam”.

Pertama disebutnya, Dan saudara2, tatkala aku berdiri di Amuntai menghadapi pertanjaan Bung Karno, minta pendjelasan: Negara Nasionalkah atau Negara Islamkah? Pada waktu itu aku berdiri disana sebagai Presiden Republik Indonesia, tidak sekedjap mata pun aku mempunjai lubuk pikiran di belakang kepalaku ini melarang kepada pihak, Islam untuk mengandjurkan atau mempropagandakan tjita2 Islam. Sama sekali tidak. Kita mempunjai undang2 dasar jang dengan tegas berdiri diatas dasar Pantjasila, jang salah satu dari padanja ialah dasar demokrasi. Kedua, dikemukakan pula, untuk menegaskan kembali bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini adalah negara nasional.

Baca juga:  "Batas yang Tertutup dan yang Terurai"

Arkian, Peristiwa Amuntai 1953 adalah panggung kontestasi politik antara kelompok Nasionalis Netral Agama–dalam hal ini dimotori oleh Soekarno–dengan kelompok Islam atas rakyat Amuntai, khususnya, dan rakyat Indonesia umumnya. Pertarungan diskursus wacana ”Negara Islam” yang diduelkan dengan ”Negara Nasional” dalam pidato itu, dikritik secara tegas oleh kelompok Islam sebagai ajang kampanye terselubung dan doktrin yang membahayakan terhadap cita-cita perjuangan berdirinya negara Islam.[su_box title=”Baca juga :” style=”default” box_color=”#F73F43″ title_color=”#FFFFFF” radius=”0″] Biola Berdawai
Bencana Alam Perdana
Budak, Perempuan, Non-Muslim
Buku, Manuskrip, Unta
Al Razi
[/su_box]

Isu “Negara Islam” versus “Negara Nasional” sebagai pengetahuan politik yang hangat pada awal 1950-an hingga pelaksanaan pemilu 1955, merupakan tindakan yang sengaja dibuat, dikonstruksi, dan disebarkan oleh kelompok Islam dan kelompok Nasionalis Netral Agama (yang telah bermetamorfosa menjadi partai politik), untuk mempropagandakan misi-misi politik demi memenangkan pemilu 1955 dan merebut kekuasaan negara. Di sini, rakyat yang menjadi objek perebutan bagi kedua kelompok, agar mendapat simpati dan dukungan lumbung suara ketika pesta demokrasi digelar. Ironi ini laiknya pepatah Banjar: sapuluh batang batindih, bilungka jua nang linyaknya. []

Sukarno - Catatan Kaki dari Amuntai

Sukarno, Catatan Kaki dari Amuntai

Komentar Anda
Kuy, disebarkan...
Tidak ada artikel lagi