Pakai mode DARK - NIGHT biar ga silauwww :-p

Refleksi tentang kebahagiaan dan kemiskinan

Di tepi hutan Baban Silosanen, Jember, Jawa Timur, kemiskinan tak bisa ditafsirkan dengan angka statistik. Tak bisa pula diidentifikasi dengan kriteria baku nan kaku. Di sini, ekonomi dan kesejahteraan hadir dengan kriteria kebahagiaan. Mungkin juga kebanggaan.

Baiklah, mari kita mulai. Desa itu bernama Mulyorejo, terletak di Kecamatan Silo, dan meliputi lima dusun: Baban Timur, Baban Barat, Baban Tengah, Batu Ampar, dan Silosanen. Sebanyak 5.106 keluarga di desa tersebut tinggal di tepi, bahkan di dalam hutan.

Jalan menuju ke sana tak beraspal. Jika musim kemarau, laju sepeda motor dan kendaraan roda empat menerbangkan debu ke mana-mana, menempel ke pakaian. Baju warna putih bisa berubah agak kecoklatan. Saat musim hujan, jalanan berubah menjadi lumpur. Warga terpaksa membelitkan rantai ke roda sepeda motor mereka, agar tak mudah tergelincir saat melewati jalanan.

Warga setempat punya humor kecil untuk jalanan desa mereka: ini jalan cinta. Disebut jalan cinta, karena itu tadi: debu menempel ke baju saat kemarau, dan lumpur lengket ke pakaian saat hujan. Lengket seperti orang jatuh cinta.

Desember 2007, saya bersama Komandan Distrik Militer 0824 Letnan Kolonel Infantri Mulyoaji mengunjungi hutan Baban. Kami merasakan sendiri sulitnya medan jalanan di sana. Mulyoaji sempat terjatuh dari sepeda motor trail yang ditungganginya, saat melewati jalan yang sulit. Ia terpaksa memakai kayu penyangga untuk berjalan beberapa bulan. Tulang kakinya retak.

Sebagian besar warga di sana hidup dari budidaya tanaman kopi. Mereka menyulap hutan menjadi kebun kopi. “Ikut fatwa Gus Dur: hutan milik rakyat,” kata Kepala Desa Mulyorejo Asiruddin, tersenyum.

Tahun 1998, saat reformasi bergulir, Indonesia memang berada dalam situasi tanpa tatanan. Chaos. Warga yang selama puluhan tahun ditekan dengan kekuatan militer, melampiaskan amarah dan rasa takut selama ini dengan menduduki lahan perkebunan dan hutan yang semula dikuasai negara.

Pendudukan lahan hutan memunculkan benturan dengan aparat Perhutani. Ini sebetulnya melanjutkan cerita lama. Tahun 1970-an, Perhutani dan masyarakat sekitar hutan pernah bersepakat: warga dipersilakan menanam kopi, namun Perhutani mendapat bagian dari hasil penjualan. Kesepakatan itu buyar, setelah perusahaan perkebunan memprotes Perhutani, yang dianggap melakukan usaha di luar tugas dan fungsi institusi itu.

Selanjutnya, aparat Perhutani mulai membabati kopi milik rakyat. Perlawanan meletus. Warga tidak bisa menerima penjelasan apapun dari Perhutani.

Kini, warga masih mengusahakan kopi di hutan dan tepian hutan Baban Silosanen. Tanah seluas 1.174 hektare sudah disertifikasi dan menjadi milik warga. Tinggal 6.300 hektare lahan masih belum disertifikasi, namun warga membayar pajak untuk penggunaannya.

Baca juga:  Sinoatrial Node

Satu hektare lahan bisa menghasilkan 1 – 1,5 ton biji kopi. Kisaran harga penjualan kopi sekitar Rp 17-20 ribu per kilogram di tingkat tengkulak. Mereka merasa cukup makmur menjalani hidup dengan harga kopi sebesar itu.

Saya tidak tahu bagaimana kemakmuran didefinisikan oleh mereka. Bagi saya, orang kota, dan juga para petugas Badan Pusat Statistik, sebagian besar warga Mulyorejo masuk kategori miskin.

Rumah mereka terbuat dari bambu. Sebagian ada yang memakai batu bata, memang. Namun di bagian lain dinding rumah tetap terbuat dari anyaman bambu. Sebagian besar rumah warga juga tidak teraliri listrik. PLN masih memiliki arti Perusahaan Listrik Negara, dan belum berubah menjadi Perusahaan Listrik Nekat yang mau membangun instalasi jaringan di sana dengan ongkos besar.

Pemerintah Kabupaten Jember hanya mampu memberikan bantuan pembangkit listrik tenaga surya untuk kurang lebih 200 rumah. Sekitar 30 persen warga patungan menggunakan generator. Namun sebagian lainnya menerangi malam dengan lampu teplok alias ublik. Ini yang repot. Minyak tanah sulit didapat. Sekalipun ada, harganya mencapai Rp 15 ribu per liter. Mereka akhirnya berinovasi dengan menggunakan aki sebagai pemicu tenaga listrik. Tentu saja, lampu tak sangat benderang di sana.

Rata-rata pengeluaran mereka per hari untuk membiayai kebutuhan hidup paling banter sekitar Rp 15 ribu, bahkan kurang. Bank Dunia menyatakan, kelompok kelas menengah mengeluarkan duit per kapita per hari 2-20 dollar Amerika Serikat, atau sekitar Rp 19 – 180 ribu per hari. Jadi jelas, para warga di tepi hutan itu bukan bagian dari kelas menengah versi Bank Dunia.

“Rp 15 ribu cukup untuk di desa,” kata Asiruddin.

Asiruddin boleh jadi benar, jika hanya menghitung elemen pangan sebagai kebutuhan hidup. Namun, kehidupan tak hanya urusan makanan seadanya, tapi juga kelayakan. Departemen Sosial memberikan batasan garis kemiskinan pada sejumlah rupiah untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2.100 kilo per kalori per orang setiap hari, dan kebutuhan di luar pangan seperti rumah, pendidikan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Pencapaian pendidikan jelas membutuhkan biaya tak sedikit. Infrastruktur sekolah di Mulyorejo hanya memenuhi kebutuhan pendidikan sembilan tahun. Di sana hanya ada sekolah dasar, dan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dalam satu atap.

Warga tak terlampau peduli dengan pendidikan formal. Secara umum, Kecamatan Silo menempati urutan dua jumlah anak yang tidak bersekolah dari 31 kecamatan. Mereka yang tidak bersekolah ini termasuk dalam kelompok rumah tangga atau individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 30 persen terendah di Indonesia.

Baca juga:  Somoulun 1966

Tabungan ikut menentukan tingkat kesejahteraan. Namun mayoritas warga di tepi hutan tak memiliki akses perbankan. Layaknya masyarakat pedesaan di Jember, khususnya Madura, kelebihan uang dirupakan dalam bentuk pembelian ternak sapi. Sapi ini bisa dirawat orang lain (digaduh), dengan imbalan bagi hasil saat penjualan, atau sang perawat mendapat bagian satu ekor anak sapi jika sapi itu beranak.

Namun singkirkan dulu masalah pembelian sapi sebagai bagian dari model tabungan atau investasi tradisional. Saat musim panen kopi tiba, warga mendapat pemasukan lumayan besar. Namun prioritas utama bukanlah membeli sapi atau barang-barang kebutuhan lain. M. Ilyas, salah satu warga Mulyorejo mengatakan, mereka lebih suka menggunakan uang penjualan kopi untuk mendaftarkan haji bersama-sama. Sekitar 70 persen warga Dusun Baban Barat sudah berhaji.

Warga agak enggan menggunakan uang hasil penjualan kopi untuk memperbaiki rumah. “Biaya bahan material bangunan bisa tiga kali lipat harganya,” kata Ilyas. Ini dikarenakan jauhnya jarak pemukiman warga dengan pusat kota kecamatan. Maka, tak heran jika kemudian, menurut Asiruddin, sekitar 70 persen rumah warga masih terbuat dari bambu dan berlantai tanah liat.

Ini bukan mendramatisasi lirik lagu kelompok musik rock God Bless: ‘Hanya bilik bambu tempat tingga; kita, tanpa hiasan tanpa lukisan…beralaskan tanah. Namun semua ini milik kita’. Kondisi itu memang sudah cukup membuat mereka bahagia. Pembukaan lahan kopi di hutan berarti perbaikan perekonomian. “Masyarakat di sana tidak bingung mencari makan dan tak perlu jadi urban di kota,” kata Asiruddin.

Tentu saja, pada akhirnya, statistik silap membaca ini. Angka-angka pendapatan dan pengeluaran keluarga untuk melakukan kategorisasi miskin dan kaya tak bisa menjelaskan banyak hal, termasuk bagaimana orang begitu bangga dengan gelar haji tanpa menghiraukan keterbatasan ekonomi.

Sedikit banyak kesilapan angka-angka parameter dalam makro ekonomi, pernah dikritik Senator Amerika Serikat Robert Kennedy. Kennedy memang tidak mengkritik statistik kemiskinan. Namun ia mengkritik angka-angka produk domestik bruto yang menjadi parameter tingkat kesejahteraan sebuah negara: “PDB mengukur segala hal kecuali hal-hal yang membuat hidup kita berarti…”

Memasukkan elemen kebahagiaan dalam urusan statistik kemiskinan tentu bukan urusan gampang. Penulis buku tentang kebahagiaan, Carol Graham menyatakan, konsep kebahagiaan lebih rumit ketimbang pendapatan. Ipsos, Sebuah perusahaan riset global menyatakan, ’51 persen orang Indonesia mengaku sangat bahagia’. Di sisi lain, J.B. Soedarmanta menulis, jika biaya hidup dua dollar AS per hari versi Bank Dunia dijadikan standar, maka orang miskin mencapai 52 persen dari populasi penduduk Indonesia.

Baca juga:  Gadis-gadis Keluarga March

Pertanyaan besar filosofisnya: apakah warga di Baban termasuk dalam irisan himpunan ‘mereka yang sangat bahagia’ namun ‘miskin’? Bagaimana bisa seseorang yang miskin di saat yang sama begitu berbahagia? Bukankah dalam konsep Marxian, kemiskinan adalah tanda adanya alienasi atau keterasingan dari alat-alat produksi?

Ada paradoks memang, membandingkan kebahagiaan dengan standar kemiskinan. Namun sesungguhnya paradoksal ini menjadi sinyal, bahwa negara tak bisa menjadikan indeks kebahagiaan sebagai pembenar untuk melakukan pembiaran terhadap kemiskinan di Baban. Kebijakan fiskal negara tetap dibutuhkan, mengingat Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri pernah melansir: sebagian besar warga miskin tinggal di daerah tepi hutan dan perkebunan.

Asiruddin mengatakan, warga membutuhkan perbaikan akses infrastruktur jalan. “Mobil kalau mengangkut material batu bata untuk membangun rumah lewat jalan desa, bisa-bisa separuh batu bata yang diangkut pecah,” katanya.

Namun, dalam pandangan pengamat ekonomi pertanian H.S. Dillon, pembangunan infrastruktur tidak cukup, tanpa dibarengi penguatan kegiatan ekonomi masyarakat. Tanpa itu pembangunan infrastruktur hanya dijadikan alat oleh pemodal yang kuat untuk memperoleh manfaat maksimal.

Penguatan kelembagaan ekonomi bagi warga tepi hutan adalah dengan tidak membiarkan mereka bertarung sendirian mengikuti kaidah ‘tangan tak kasat mata’ Adam Smith. Pasar bebas tak selamanya ramah.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso memberikan contoh bagaimana sebuah intervensi kebijakan dilakukan. Di sana, pemerintah setempat menggandeng lembaga lain seperti Bank Indonesia, Bank Jatim, dan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia untuk mendongkrak kualitas petani. Hasilnya: kopi 30 kelompok tani di Bondowoso sudah bisa diekspor dan dijual ke eksportir dengan harga Rp 38 ribu per kilogram.

Masalah intervensi pemerintah daerah ini secara umum juga diusulkan oleh Asosiasi Lembaga Masyarakat Desa Hutan Jember, Imam Buchori. Di Jember, ada 50 LMDH yang beranggotakan sekitar 52 ribu orang yang tersebar di 16 kecamatan. Masing-masing LMDH bisa memproduksi kopi sekitar 100-150 ton setiap tahun. “Ini angka fantastis ketika bisa dimenej dengan bagus oleh LMDH dan didukung pemerintah daerah,” katanya.

Jika kekuatan kelembagaan ekonomi warga di tepi hutan sudah terbangun, tentu saja kesejahteraan tak hanya hadir dalam asumsi kebahagiaan atau kebanggaan saja. Kemakmuran pada akhirnya datang seiring pertumbuhan pendapatan ekonomi dan kemampuan pembiayaan hidup yang berkualitas. []

 

Tidak ada artikel lagi