Pakai mode DARK - NIGHT biar ga silauwww :-p

Bagaimana sejarah lisan melihat sosok misterius dan kontroversial, Ibnu Hadjar, dari Kalimantan dalam pergolakan Republik.

Gerakan kelompok Negara Islam Indonesia (NII) akhir-akhir ini kembali menjadi topik hangat di Indonesia. Mereka dikabarkan secara masif merekrut banyak anggota baru dengan pelbagai metode, termasuk lewat teknik ‘cuci otak’. Uniknya, bagi masyarakat Kalimantan Selatan (Kalsel), membicarakan NII secara otomatis mengingatkan memori kolektif mereka kembali terhadap gerakan Kesatuan Rakjat Jang Tertindas (KRJT) yang dipimpin oleh Letnan Dua Ibnu Hadjar. Dalam tulisan ini, saya mencoba menguraikan gambaran umum ihwal sosok Ibnu Hadjar sebagai tokoh misterius sekaligus kontroversial dalam historiografi Indonesia.

Menggugat Sejarah yang Berseragam

Tidak disangsikan bahwa Reformasi di Indonesia telah memberikan dorongan besar bagi meningkatnya perhatian terhadap ‘daerah’ di luar Jawa. Satu aspek penting Reformasi ialah tuntutan otonomi daerah yang lebih luas, yang sering disertai mobilisasi dan munculnya kembali sentimen etnis, bahkan terkadang berkelindan dengan unsur keagamaan. Keluarnya Undang-undang Otonomi Daerah tahun 1999 dan 2002 telah memicu proses ‘pemekaran’, pembentukan sejumlah besar propinsi dan kabupaten baru. Fenomena inilah yang mendorong munculnya kembali minat terhadap tahun 1950-an, sebuah dekade yang dinamis dan bergolak, sebuah kurun waktu yang memiliki kesamaan dengan era pasca-Orde Baru (Nordholt, dkk., 2008). Reformasi juga memicu bangkitnya kembali diskusi tentang demokrasi. Definisi mengenai kekhasan demokrasi Indonesia yang dipertahankan dengan begitu gigih sejak 1959 oleh Presiden Soekarno maupun Soeharto, telah dikubur dan digantikan oleh pemahaman yang lebih umum perihal istilah itu.

Istilah ‘pusat’ dan ‘daerah’ di Indonesia memang sangat problematis. Sebagai contoh, pascakemerdekaan, penyebutan kata ‘pusat’ tidak hanya merujuk kepada Jakarta sebagai ibukota Republik Indonesia (RI) semata, melainkan juga untuk Pulau Jawa secara keseluruhan. Sebaliknya, kata ‘daerah’ sangatlah bersifat diskriminatif, karena merujuk ke lokasi (kepulauan) di luar Jawa. Secara ideologis Republik Indonesia ini harus dilihat sebagai sebuah negara-bangsa yang dilahirkan di atas reruntuhan Hindia Belanda. Dalam visi sejarah bangsa, revolusi nasional biasa dilihat sebagai pemutus kontinuitas kedua zaman itu. Revolusi nasional bukan saja peristiwa sejarah yang senantiasa dikenang tetapi sebuah mitos-peneguh, bahkan mitos-purba, yang membentuk cara pandang dalam memahami dinamika sejarah bangsa. Tetapi sebagai realitas ekonomi-politik RI mau tidak mau harus diakui juga merupakan kelanjutan Hindia-Belanda, sebuah kekuasaan kolonial, yang memerlukan waktu hampir tiga abad untuk dapat menjadikan sekitar 17 ribu pulau besar kecil di Nusantara dan sekian ratus suku-bangsa berada di bawah satu kekuasaan. Meskipun begitu sampai masa akhir kehadirannya, Hindia Belanda tetap dilihat dan diperlakukan sebagai wilayah kolonial yang terdiri atas dua unit yang berbeda–yaitu ‘Java’ dan ‘Buitenbezittingen’, yang kemudian disebut ‘Buitengewesten’. Cara pandang ini sampai kini masih diwarisi oleh RI, dengan sebutan ‘Jawa’ dan ‘luar Jawa’. Keberlanjutan dari cara pandang ini bukanlah semata-mata karena ketaatan dan sikap kultural yang konservatif, tetapi juga penamaan terhadap realitas ekonomi-politik.[su_box title=”Baca juga :” style=”default” box_color=”#F73F43″ title_color=”#FFFFFF” radius=”0″] Arwah Chico Mendes di Kanvas Umar Sidik
Selamat datang di Historead Indonesiabr
Badingsanak
Bangun dari Tidur Panjang
Bertarung dalam Jagat Kesenian Indonesia
[/su_box]

Terletak strategis di tengah-tengah kepulauan Nusantara, Jawa, pulau yang terlama mengalami eksploitasi intensif kolonial, sejak awal telah memainkan peranan sebagai pusat perluasan kekuasaan dan pusat pemerintahan. Peranan ini diperkuat oleh kenyataan bahwa Jawa adalah pula pulau yang paling subur dan sekaligus mempunyai penduduk yang terpadat. Begitu halnya sejak masa awal kolonial dan demikian pula selanjutnya sampai sekarang. Hanya saja dalam perkembangan ekonomi kolonial yang kapitalistik, terutama sejak undang-undang agraris yang liberal diperkenalkan, secara bertahap tetapi pasti eksploitasi ekonomi kapitalistik semakin terpusat di luar Jawa, terutama Sumatera dan Kalimantan. Kedua pulau inilah yang terutama memainkan peranan ekonomi ekspor dengan hasil perkebunan dan pertambangan yang beraneka ragam. Dengan hasil ekonomi ekspor inilah kemakmuran ‘negeri induk’, Belanda, bisa terjamin dan fasilitas modern di pusat pemerintahan koloni, di Pulau Jawa, bisa dibiayai. Maka Jawa pun menjadi magnet bagi para pendatang dari semua daerah untuk mendapat mengecap pendidikan modern dan pekerjaan di sektor modern. Sebaliknya, puluhan, ratusan, bahkan ribuan buruh kasar diberangkatkan ke luar Jawa untuk mendapatkan pekerjaan dalam usaha ekonomi ekspor yang kapitalistik.

Baca juga:  Silat adalah Silaturahmi

Ketika zaman Jepang dan revolusi nasional telah dilalui bukan saja kehancuran infrastruktur harus dialami, proses pemiskinan masyarakat pun tak pula terhindarkan. Bagaimanakah pusat pemerintahan dapat menjalankan tugasnya untuk meratakan kemakmuran ke seluruh wilayah, sementara kemampuan Jawa untuk menghidupi dirinya sendiri telah terkuras? Maka ‘luar Jawa’, yang kaya dengan sumber alam, dengan ekonomi ekspornya menjadi sandaran utama. Ketika inilah masyarakat ‘luar Jawa’, terutama di daerah yang mempunyai sumber daya alam yang relatif kaya setahap demi setahap semakin merasakan betapa pusat telah mengeksploitasi daerah mereka, dengan pembenaran integrasi nasional. Sementara pemerintah pusat, dengan kabinet yang silih berganti, lebih banyak disibukkan oleh usaha mempertahankan dirinya dari rongrongan partai oposisi.

Jika perkembangan politik sejak 1998 telah mendorong timbul kembalinya kajian-kajian sejarah ihwal daerah dan proses demokrasi, maka tahun 1950-an sebagai dasawarsa yang mulai menarik perhatian kalangan akademis pada masa sebelum Reformasi. Perkembangan politik sejak 1998 telah merangsang penelitian sejarah terhadap kejadian-kejadian penting yang menandai tampilnya Soeharto ke tampuk kekuasaan, seperti G30S yang diikuti oleh pembantaian massal, ikut memperkuat perhatian terhadap daerah. Oleh karena itu, adanya semangat baru dan tuntutan untuk mengungkapkan episode kelam dalam sejarah Indonesia modern, tahun 1950-an yang masih gelap membutuhkan pengkajian yang lebih serius. Kealpaan ini sebenarnya telah diungkapkan oleh kalangan akademisi pada masa sebelum Reformasi.

Ruth McVey mengungkapkan secara meyakinkan bahwa tahun 1950-an dimafhumi sebagai dasawarsa eksperimen dengan demokrasi parlementer, yang kemudian dinyatakan sebagai ‘kegagalan’. Demokrasi kepartaian yang jatuh bangun dan menyesakkan, kebijakan ekonomi yang tak berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta pemberontakan di pelbagai daerah telah dipahami sebagai bukti ketidakmampuan Indonesia membangun koeksistensi yang damai dan mapan di dalam lingkungan negara kesatuan yang baru. Reaksi pemerintah Soeharto terhadap ‘kudeta’ 1 Oktober 1965 yang dituduh sebagai rekayasa PKI dan dilanjutkan dengan pembubaran partai tersebut,–bencana paling berdarah sejak terjadinya bentrokan-bentrokan berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia, akhirnya mematikan keinginan untuk meneliti dasawarsa itu. Pemerintahan Soeharto menciptakan ‘budaya diam’ ihwal eksperimen politik dan ekonomi–serta ambisi-ambisi Orde Lama. Orde Baru bermaksud menahbiskan era baru sebagai era ‘ketertiban’ dan ‘kemajuan’ menggantikan era kekacauan tahun 1950-an (Bourchier & Legge, 1994).

Perkembangan ini meninggalkan jejak dalam historiografi tahun 1950-an di Indonesia. Dalam paradigma Orde Baru, tidak ada tempat bagi analisis kekalutan tahun 1950-an. Sejarah tentang masa kemelut itu sebaiknya tidak diceritakan dan dibiarkan berlalu saja. Untuk mencari citra positif yang berguna bagi pembangunan bangsa, Orde Baru dengan aktif menggalakkan penelitian ihwal kerajaan-kerajaan kuno Indonesia, demikian juga mengenai perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda yang menjajah negeri ini. Alasan lain untuk tidak menggalakkan penelitian tentang tahun 1950-an adalah upaya lain dari rezim Orde Baru untuk menutupi citra Soekarno yang masih populer, dan sebagai gantinya memusatkan perhatian pada masa revolusi. Sebagaimana dijelaskan oleh Ruth McVey, para sejarawan asing juga membelakangi masa itu, walaupun alasan mereka berbeda (Bourchier & Legge, 1994).

Artikel Ruth McVey tidak hanya memberikan pelbagai penjelasan yang meyakinkan perihal tiadanya minat historis terhadap tahun 1950-an–baik di Indonesia maupun di luar negeri–tetapi juga membantah penilaian negatif seolah era tersebut adalah dasawarsa kegagalan. Ruth McVey menunjukkan bahwa sesungguhnya bangsa Indonesia tidak pernah mengalami bahaya disintegrasi yang sungguh-sungguh selama tahun 1950-an. Terkecuali di Maluku, tidak ada pemberontakan daerah yang dengan serius berambisi memisahkan diri dari negara kesatuan (Bourchier & Legge, 1994). McVey menekankan bahwa hal ihwal ini harus dimafhumi sebagai daya tarik Indonesia sebagai–meminjam istilah Benedict Anderson–‘masyarakat yang dibayangkan’ (imagined community) di dalam fikiran kebanyakan orang Indonesia (Anderson, 1983). Pada intinya, Indonesia terdiri dari banyak daerah selain daerah yang memberontak (Maluku, Sulawesi Utara dan Selatan, Sumatera Barat, Aceh, dan Kalimantan Selatan). Dengan demikian, pertanyaan baru yang terpenting bagi penelitian sejarah ke depan bisa dirumuskan sebagai berikut: mengapa di beberapa daerah hubungan dengan pusat memicu konflik, sedang di daerah lain tidak? Dengan menghindari pusat gejolak politik, kita bisa membandingkan perkembangan di daerah lain di kepulauan ini dengan maksud untuk menggali sejauh mana ada pola dan hasil yang sama, sekaligus menunjukkan keistimewaan masing-masing daerah.

Baca juga:  Marsinah

Historiografi Orde Baru yang populer terutama memberikan perhatian pada sejarah daerah lewat apa yang dinamakan ‘pahlawan’, seseorang yang pada suatu masa historis telah berjuang melawan Belanda. Perspektif pahlawan ini dapat dikatakan tidak memberikan keadilan pada para pemimpin daerah dan lokal yang telah memainkan peranan yang sama atau seringkali lebih penting dalam sejarah daerah tersebut. Kesetiaan di daerah pada 1940-an dan 1950-an seringkali lebih rumit dan dinamis daripada yang diungkapkan selama ini. Dan kaum elite daerah pun tidak mesti larut dalam hubungan dengan Jakarta, baik mendukung ataupun menentang. Cukup sering kaum elite lebih mengutamakan hubungan dengan kelompok elite lain di daerah mereka sendiri dan dengan kelompok elite dari daerah tetangga. Tokoh-tokoh ini seharusnya tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori sederhana sebagai ‘orang baik dan orang buruk’, tapi tampil sebagai pemimpin yang jeli memperhitungkan kekuatan, mengganti-ganti kesetiaan dan ideologi mereka untuk memperoleh atau menyelamatkan kekuasaan. Fokus terhadap para pemimpin daerah yang cukup berpengaruh tetapi kurang dikenal, yang menggunakan sentimen daerah dan lokal demi ambisi politik mereka, menciptakan pengertian yang lebih dalam ihwal dinamika daerah. Sebagai contoh kasus di sini adalah peranan Ibnu Hadjar di wilayah Kalsel.

Buku-buku sejarah (versi pemerintah) menyebutkan bahwa  pada 1954 Ibnu Hadjar beserta pengikutnya bergabung ke NII bentukan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang diproklamirkan Sekarmaji Maridjan Kartosoewiryo di Tasikmalaya, Jawa Barat, 7 Agustus 1949. Ibnu Hadjar kemudian ditahbiskan sebagai panglima TII wilayah Kalimantan. Guna menumpasnya, Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan strategi diplomasi dibarengi operasi militer. Konon, Ibnu Hadjar sempat menghentikan perlawanannya dan bersedia bergabung dengan TNI. Namun tiba-tiba dia membatalkan rencana itu dan kembali menggaungkan perang melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Baru pada 1963, perlawanannya bisa diredam. Imbasnya, pengadilan militer menjatuhkan hukuman mati untuk dirinya pada Maret 1965.

Ada versi lain yang berkembang di masyarakat Kalsel hingga kini. Disebutkan bahwa Ibnu Hadjar bersedia menyerah setelah dibujuk oleh tokoh-tokoh yang dihormatinya. TNI pun menjanjikan dia bisa mengikuti sekolah militer di Jawa. Penyerahan diri kelompok Ibnu Hadjar dikemas dalam bentuk pesta rakyat pada Juli 1963. Pasca itu, Ibnu Hadjar dibawa ke Banjarmasin kemudian ke Jakarta. Di sana, bukannya diikutkan pendidikan militer dan dinaikkan pangkatnya, tetapi dibawa ke pengadilan militer. Vonis hukuman mati pun ditetapkan atasnya. Akan tetapi pelaksanaan eksekusi dan makam Ibnu Hadjar, hingga kini tidak diketahui dan menjadi misterius. Jika dalam versi resmi, gerakan Ibnu Hadjar dan para pengikutnya dicap sebagai pemberontak, namun dalam pandangan masyarakat lokal malah sebaliknya. Ia justru dianggap sebagai seorang pejuang. Kelompok pasukan Ibnu Hadjar (dikisahkan lewat tradisi lisan) berbeda dengan gerombolan yang menjamur dan sering berbuat keonaran di pelbagai daerah di Kalsel saat itu.

Baca juga:  Para Pelempar Hadis

Peristiwa-peristiwa tahun 1950-an tidak memungkinkan menarik kesimpulan sederhana mengenai siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam perebutan kekuasaan di daerah. Karena kaum elite tradisi tradisional masih tetap eksis, maka mereka tidak sepenuhnya mundur dari panggung politik daerah. Para birokrat yang baru, para pemimpin revolusioner dan lain-lain yang berfihak kepada yang menang secara nasional, bisa memperoleh kekuasaan dan kekayaan yang cukup besar. Mereka sering mengabaikan para pendukung mereka di daerah. Namun, dinamika pemekaran dan mobilitas sosial mengalami perubahan besar pada tahun-tahun terakhir dasawarsa itu.
[su_box title=”Baca juga :” style=”default” box_color=”#F73F43″ title_color=”#FFFFFF” radius=”0″] Abu al Zahrawi
Timurlenk
Halal dan Haram
Sang Pemula
Catatan Kaki dari Amuntai
[/su_box]

Barangkali, bahkan sampai sekarang ini pun, masih ada keengganan untuk ‘mengekspos’ pemimpin dan kelompok elite tertentu yang pernah memainkan peranan penting dalam sejarah daerah dan lokal pada kurun waktu yang belum lama berselang, khususnya jika mereka itu pernah dicap sebagai ‘lawan’ (baca: pemberontak) pemerintahan nasional. Namun tanpa mengungkapkan peranan mereka itu, sedikit sekali kemungkinan akan adanya penulisan sejarah yang lebih berimbang.

Sejarah Lisan sebagai Metode Alternatif

Bagi para peneliti yang mengkaji sejarah Indonesia saat ini, sejarah lisan menawarkan banyak harapan. Sejarah lisan tampak sebagai sebuah metode untuk menggali pengalaman orang biasa, mengatasi keterbatasan dokumen-dokumen tertulis yang tidak banyak dan sering tidak terawat. Sejarah lisan dapat pula menyoroti beberapa episode sejarah yang gelap dan misterius, dalam hal ini termasuk dalam kasus Ibnu Hadjar. Tidak diragukan lagi, minat baru terhadap kisah-kisah pribadi ini merupakan perkembangan yang sehat bagi penulisan sejarah Indonesia, yang dihinggapi obsesi positivis akan objektivitas dan keterpukauan pada sejarah politik pemerintahan pusat (yang biasa disebut pendekatan istanasentris). Sekarang sudah semakin biasa kita mendengar peneliti berbicara ihwal menemukan kembali suara korban kekerasan, suara kaum miskin, dan suara orang kecil atau mereka yang dipinggirkan (subaltern).

Meski wawancara lisan dengan dengan kaum elite politik jelas masih diperlukan untuk memahami lebih baik kejadian-kejadian tertentu yang terjadi pasca kemerdekaan, janji lebih besar yang ditawarkan sejarah lisan di Indonesia dewasa ini adalah rangsangan untuk menulis sejarah sosial. Menurut Henk Schulte Nordholt, “sejarah lisan sangat penting bagi historiografi Indonesia,” bukan saja karena birokrasi pemerintah pada era Soeharto “tidak banyak meninggalkan arsip yang terbuka untuk umum,” tetapi juga karena sejarah lisan membuka peluang bagi sejarawan untuk mengalihkan perhatiannya dari negara dan “menyoroti pengalaman-pengalaman pribadi yang berada di luar kerangka kaku yang ditetapkan lembaga-lembaga negara” (Nordholt, 2004: 18).

Beberapa dari buku-buku sejarah Indonesia yang menjadi klasik dan didasarkan pada hasil wawancara lisan (seperti buku Benedict Anderson Java in a time of revolution) menggunakan wawancara lisan dengan cara yang persis sama dengan cara buku-buku itu menggunakan dokumen-dokumen tertulis, yakni sebagai sumber lain informasi faktual (Anderson, 1972). Jika peneliti hanya menyibukkan diri dengan fakta semata-mata, ia akan menemukan kekecewaan yang sangat besar dengan sejarah lisan. Akan sia-sia ia mencari orang yang sanggup menceritakan kebenaran seutuhnya, yang kata-katanya dapat diandalkan tanpa klarifikasi. Tak bisa dielakkan bahwa wawancara sarat dengan pengaburan, pengingkaran, separuh kebenaran, kesenjangan, dan bahkan dusta. Banyak hal tidak dapat dibuktikan. Akan tetapi, sejarah lisan tidak dapat dikesampingkan begitu saja karena masalah-masalah tersebut. Bukankah teks tertulis tidak jauh berbeda?–bahwa teks memeroleh perlakuan lebih istimewa menunjukkan kata-kata tertulis masih memiliki aura magis yang dimilikinya sejak zaman kuno.[]

ibnuhadjarkalsel - Ibnu Hadjar dalam Sejarah Indonesia

Letnan Dua Ibnu Hadjar

Komentar Anda
Kuy, disebarkan...
Tidak ada artikel lagi