Islam dan Negara

Tahun 2011, secara khusus saya menemui beliau untuk meminta izin menerbitkan edisi digital buku tersebut atas nama Democracy Project, agar diakses dan dibaca oleh lebih banyak orang.

Relasi agama dan negara tak pernah habis-habisnya didiskusikan, dan adukannya diujicobakan di berbagai negeri. Di banyak negara berbasis Islam atau peduduk muslim, racikan dan sintesis antara gerakan dan gagasan politik Islam dalam konteks bernegara diwarnai oleh ketegangan-ketegangan dalam berbagai gradasinya, bahkan melahirkan konflik maupun permusuhan berkepanjangan. Tak terkecuali di Indonesia.

Prof Bahtiar bahkan menyimpulkan bahwa Indonesia mengalami jalan buntu dalam upaya ini. Ketika aspirasi kelompok muslim–yang salah satunya diakibatkan kekecewaan kelompok Islam dalam “perebutan” ideologi negara pada awal pembentukan negara—kemudian diwujudkan dalam bentuk partai-partai berbasis Islam, baik Soekarno maupun Soeharto lebih memandang partai-partai politik yang berlandaskan Islam itu sebagai kekuatan-kekuatan pesaing potensial yang dapat merobohkan landasan negara yang nasionalis. Sepanjang lebih dari empat dekade, pemerintahan dua presiden ini berupaya keras melemahkan dan “menjinakkan” partai-partai Islam.

Di pihak lain, kelompok Islam juga terus menerus membangun kecurigaan terhadap agenda-agenda negara, dan menganggapnya sebagai ancaman terhadap Islam. Dan selama beberapa dekade, kita hidup dalam suasana kesalingcurigaan seperti itu.

Buku ini berada pada titik pijak, bahwa secara garis besar, pemikiran politik Islam berdiri pada dua spektrum yang berbeda. Pada ujung satu spektrum, beberapa kalangan muslim beranggapan bahwa Islam harus menjadi dasar negara; bahwa gagasan tentang negara-bangsa (nation-state) bertentangan dengan konsep ummah (komunitas Islam) yang tidak mengenal batas-batas politik atau kedaerahan; dan karenanya sistem politik modern diletakkan dalam posisi yang berlawanan dengan ajaran-ajaran Islam.

Pada ujung spektrum yang lain, beberapa kalangan muslim lainnya berpendapat bahwa Islam “tidak mengemukakan suatu pola baku tentang teori negara [atau sistem politik] yang harus dijalankan oleh ummah.” Namun Islam atau Alquran mengandung nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang bersifat etis mengenai aktivitas sosial dan politik umat manusia, yakni mencakup prinsip-prinsip tentang “keadilan, kesamaan, persaudaraan, dan kebebasan.” Artinya, sejauh prinsip-prinsip itu dipenuhi, maka mekanisme apapun yang diterapkan bisa dianggap sesuai dengan Islam.

Buku ini juga secara khusus menganalisis tumbuhnya apa yang disebutnya sebagai intelektualisme baru, generasi baru pemikir muslim yang juga terus mencoba mencari sintesa yang tepat antara Islam dan negara. Ada proses transformasi intelektual yang terus menerus berlangsung yang membuat politik Islam Indonesia terlalu sexy untuk dilewatkan sebagai bahan kajian.

Salah satu yang menarik dari buku edisi yang telah diperluas atau direvisi ini adalah upaya Prof. Bahtiar untuk membuat analisisnya tetap relevan. Ada penambahan epilog yang sangat penting dalam buku ini, khusus tentang letupan perkembangan Islam politik pasca reformasi. Ia menyebut terjadi relaksasi dan liberalisasi politik yang luar biasa, yang ditandai dengan munculnya partai-partai politik berbasis Islam yang sedemikian banyak. Dalam kurun 6 bulan, lahir 42 partai politik berbasis Islam. Ini sesuatu yang sangat baru dan tak terbayangkan sebelumnya.

Fenomena ini seperti pukulan balik terhadap upaya transformasi intelektual yang telah terjadi dalam dua dekade sebelumnya. Seperti telah disinggung, generasi baru pemikir dan aktivis politik muslim yang muncul sejak era 1970-an seterusnya, berusaha mencari sintesa baru dengan cara mempromosikan gagasan sosial-politik Islam yang lebih substantif. Mereka tidak mengaspirasikan gagasan tentang Islam sebagai dasar negara. Selama negara bekerja atas dasar sebuah sistem nilai yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tidak ada kewajiban keagamaan untuk mempersoalkan eksistensi negara semacam itu. Lebih penting lagi, mereka percaya bahwa pada hakikatnya Pancasila sejalan dengan ajaran-ajaran Islam.

Ketika kemudian, di akhir-akhir Orde Baru, negara cenderung bersikap lebih akomodatif terhadap aspirasi-aspirasi Islam, suasana permusuhan menjadi jauh berkurang. Dalam situasi seperti ini, tidak ada kebutuhan politik-keagamaan untuk memunculkan persoalan tentang Islam sebagai dasar negara.

Nah, munculnya banyak partai Islam seperti membuka kedok, bahwa proyek akomodasi Orde Baru tetap tidak memuaskan sebagian besar kelompok Islam karena mungkin tidak dianggap serius. Di lain pihak, proses transformasi intelektual yang dimaksud ternyata tidak mewakili arus utama kelompok Islamis.

Mungkin akan menarik jika Prof Bahtiar sempat menambahkan bab khusus soal update terbaru tentang letupan berikutnya, yakni letupan 212, di mana aspirasi politik kelompok Islam seperti terkonsolidasi dengan sedemikian rupa, tanpa harus melalui partai politik.

Semoga ada yang meneruskan.[]