Pakai mode DARK - NIGHT biar ga silauwww :-p

Ulasan karya Bradley R. Simpson berjudul Economists With Guns: Amerika Serikat, CIA, dan Munculnya Pembangunan Otoriter Rezim Orde Baru

Kapitalisme di Indonesia dibangun di bawah bidikan senjata. Setidaknya, inilah yang kita baca dari buku Bradley R. Simpson yang berjudul Economists With Guns: Amerika Serikat, CIA, dan Munculnya Pembangunan Otoriter Rezim Orde Baru, terbitan Gramedia Pustaka Utama tahun 2011.

Perang dingin antara blok Barat yang dikomandani Amerika Serikat dengan blok komunis (RRC dan Uni Soviet), membuat Asia Tenggara menjadi medan pertempuran ideologi. Sukarno yang memekik-mekik ‘Inggris Kita Linggis, Amerika Kita Setrika’ tentu saja bikin ngeri dua presiden AS di era 1960-an (John F. Kennedy dan Lyndon B. Johnson).

Amerika Serikat tak ingin Indonesia semakin ke ‘kiri’. Saat partai-partai antikomunis macam Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia masuk kotak, sementara Partai Komunis Indonesia semakin menguat, tak ada harapan lain kecuali tentara. Apalagi, sebagian jenderal Indonesia pernah mengenyam pendidikan di Amerika Serikat.

Johnson dan Kennedy meyakini teori modernisasi militer. Ini sebuah konsep dan kebijakan yang secara eksplisit mendukung rezim-rezim militer yang menjadi barisan terdepan pembangunan politik dan ekonomi. Kennedy mengirim misi ekonomi untuk mengkaji kondisi Indonesia dan membuat rekomendasi bantuan AS.

Musim semi 1960, CENIS (Center for International Studies) mempublikasikan laporan, yang mengusulkan AS untuk mempertimbangkan kediktatoran militer sebagai kendaraan untuk memajukan modernisasi. Angkatan bersenjata adalah adalah organisasi paling modern, dan membantu mencairkan identitas lokal, suku, agama, dan kelas. AS harus memperhitungkan taktik serupa yang dilakukan Uni Soviet.

Musim panas 1962, Indonesia adalah negara non-blok komunis yang menerima bantuan militer dan ekonomi terbesar dari Soviet. Situasi semakin genting, karena semakin terpuruknya perekonomian Indonesia berbanding terbalik dengan perkembangan PKI.

Mei 1962, sebuah tim kajian Dana Moneter Internasional (IMF) berangkat ke Indonesia. IMF menghendaki adanya paket penyesuaian struktural klasik: pengetatan fiskal, peningkatan produksi bahan mentah untuk ekspor, penghapusan subsidi pemerintah untuk konsumsi domestik, devaluasi rupiah, penghentian nilai tukar yang bermacam-macam, dan kebijakan kredit yang ketat untuk mengendalikan inflasi yang melambung.

Pemerintahan AS tak satu suara soal bantuan untuk Indonesia. Kubu di pemerintahan dan senat khawatir, bantuan itu tak berdampak apa-apa untuk mengenyahkan pengaruh komunis. Siapapun tahu, Sukarno tak bisa disetir begitu saja. Namun, Kedutaan Besar AS di Jakarta justru bergerak jauh, dan menjalin kerjasama dengan sekelompok kecil pejabat non-kiri yang dekat dengan Perdana Menteri Djuanda yang ‘sungguh-sungguh tertarik dengan pembangunan ekonomi’ dan modernisasi.

Djuanda dan Sutikno Slamet, wakil Indonesia untuk IMF, memimpin gerakan mendorong stabilisasi, bekerjasama dengan ekonom Khouw Bian Tie, Duta Besar Indonesia untuk AS Zain, Gubernur Bank Indonesia Soemarno, dan Menteri Pertambangan Chaerul Saleh. Mereka harus meyakinkan Sukarno, TNI, dan partai-partai politik untuk mendukung langkah-langkah stabilisasi.

PKI menolak paket IMF. PKI mendesak agar pemerintah Indonesia berswasembada ekonomi nasional. Namun Indonesia saat itu kekurangan bahan mentah maupun suku cadang untuk meningkatkan produksi dan mata uang asing untuk membeli keduanya. Dalam kondisi itu, Sukarno membentuk komite setingkat kabinet untuk memasukkan rancangan Djuanda, dengan memasukkan penentang rancangan stabilisasi itu seperti Njoto dari PKI ke dalamnya.

Sutikno Slamet mencoba bernegosiasi lagi dengan IMF, dan berharap menerima bantuan pinjaman stabilisasi 82,5 juta Dollar AS. Sukarno pun melunak dengan mengumumkan, bahwa anggaran tahun 1963 mencerminkan usaha stabilisasi ekonomi dan keuangan nasional.

Baca juga:  "Batas yang Tertutup dan yang Terurai"

Sukarno juga mendukung Regulasi 26 Mei yang dikeluarkan Djuanda. Regulasi ini adalah upaya untuk menunjukkan komitmen Indonesia terhadap program restrukturisasi ekonomi yang digariskan IMF dan kreditor Barat. Regulasi itu antara lain bermaksud untuk menghentikan kendali harga dan subsidi dan menghapus pajak ekspor. Para sejarawan hanya bisa menebak-nebak motivasi Sukarno, mengingat regulasi ini justru ditentang keras oleh PKI.

Indonesia semakin dipuji oleh AS, setelah secara sepihak memotong pembayaran utang ke Eropa Timur selama dua tahun ke depan sebesar 50 persen, dan menunda pembayaran sisanya. AS mulai mengajak negara-negara Eropa Barat untuk memberikan bantuan kepada Indonesia, seraya berharap Sukarno berpaling ke Barat.

Namun, Amerika salah. Sukarno tetap bersikeras berkonfrontasi dengan Malaysia, negara baru yang didukung Inggris. Konfrontasi terhadap Malaysia ini membuat Amerika meriang, karena menghadapi dilema. Inggris merasa kecewa, Amerika tidak mau bertindak tegas terhadap Sukarno.

Dubes Amerika Howard Jones bersikukuh untuk mempertahankan hubungannya dengan Sukarno dan militer Indonesia. Di tengah deras kritik Kongres, ia meyakini, bahwa militer bukanlah ancaman utama bagi kepentingan Inggris di kawasan Asia Tenggara. Amerika tidak boleh mengabaikan peran militer untuk membendung komunisme, dan bantuan untuk militer sangatlah penting untuk menjaga peran negeri Paman Sam itu di kawasan ini.

1 - Kapitalisme yang Dibangun di Bawah Bidikan Senjata

Kapitalisme yang Dibangun di Bawah Bidikan Senjata

Presiden John F. Kennedy cenderung sependapat dengan Jones. Namun, sejarah berkata lain. Kennedy tewas ditembak, dan digantikan Lyndon B. Johnson yang tidak mau menanggung beban politik apapun demi Indonesia. Ia tidak suka dengan Sukarno. Sementara itu, di Indonesia, Howard Jones kehilangan kawan baiknya, Djuanda, yang meninggal dunia karena serangan jantung.

***

Tak ada yang meragukan kapasitas seorang jenderal macam Abdul Harris Nasution. Dia berhasil merumuskan doktrin pertempuran dan manajemen teritorial. Ia juga ahli strategi militer brilian, yang pernah memimpin Divisi Siliwangi untuk bertempur melawan Belanda.

Tahun 1953, Nasution menulis analisis panjang tentang perang gerilya. Dalam tulisannya itu, ia menekankan pentingnya upaya menangani persoalan sosioekonomi yang menjadi penyebab terjadinya pemberontakan dan membangun dukungan untuk pemerintah lokal.

Nasution menelurkan gagasan ‘jalan ketiga’ yang memadukan supremasi sipil dan pemerintahan militer yang tegas. Hubungan sipil dan militer ini tercermin dalam pembentukan sebuah komite dibentuk yang dipimpin Komodor Siswadi dan Kolonel Suwarto. Mereka berkonsultasi dengan para ekonom didikan Amerika Serikat seperti Mohammad Sadli, Widjojo Nitisastro, dan Subroto, untuk merancang peran militer dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Reputasinya sebagai militer pemikir membuat Amerika lebih bisa menerima Nasution. Sang jenderal juga meyakinkan, bahwa militer Indonesia tak pernah bermaksud untuk berperang melawan Malaysia atau Inggris. Indonesia memang terlibat konfrontasi dengan dua negara itu. Namun, menurut Bradley R. Simpson, mencoba menjaga agar konflik tidak melewati batas.

Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Howard Jones, mendesak Nasution untuk mendukung kudeta terhadap Sukarno. Namun, Nasution menghindari setiap pembicaraan mengenai kemungkinan kudeta oleh militer. Tentara lebih memilih defensif, dan tidak mau menantang Sukarno dan mempertaruhkan keutuhannya yang rapuh dengan lebih dulu menyerang PKI.

Kelompok ekonom Indonesia pro-Barat mengingatkan kepada Howard Jones, bahwa tentara akan selalu beraksi bukan beraksi terhadap PKI. Itu pun jika kepentingannya jelas dan pasti terancam. Thomas Hughes dari Biro Intelijen dan Riset di Departemen Luar Negeri AS bertanya: ‘adakah sesuatu yang bisa membuat konflik seperti itu tak terhindarkan?’

Baca juga:  Sendang Kapit Tambang

CIA dan Deplu AS bertemu untuk mendiskusikan proposal aksi rahasia. Tujuan program ini, pertama, menggunakan propaganda rahasia untuk membangun citra PKI sebagai musuh yang semakin ambisius dan berbahaya bagi Sukarno dan nasionalismenya yang sah. Kedua, mendorong, mengorganisasi, dan jika dimungkinkan membantu secara terselubung individu-individu dan organisasi yang disiapkan untuk melakukan tindakan yang menghambat PKI.

Pejabat tinggi pemerintah Selandia Baru di London sepakat, bahwa kudeta prematur oleh PKI mungkin menjadi solusi terbaik bagi Barat, asalkan kudeta itu gagal. PKI perlu didorong untuk melakukan kudeta prematur itu, mengingat saat itu secara obyektif, kecil kemungkinan PKI untuk segera naik ke tampik kekuasaan, dan tentara enggan menggempur PKI jika tidak diprovokasi lebih dulu. Kudeta prematur penting untuk segera menghancurkan kekuatan PKI.

Tahun 1964-1965 adalah tahun penuh marabahaya di Indonesia. Sukarno menyebut: vivere pericoloso, tahun yang menyerempet bahaya. Hubungan Indonesia-AS semakin memburuk. PKI semakin di atas angin. Perkebunan seluas 160 ribu hektare milik U.S. Rubber di Sumatra Utara dikuasai oleh buruh kebun yang berafiliasi dengan PKI. Pemerintah mengambil alih perkebunan itu secara administratif.

Suasana Indonesia semakin memanas. Ketakutan tersebar di mana-mana, dan massa PKI semakin giat melakukan aksi-aksi sepihak. Sukarno menuduh CIA meningkatkan intensitas operasi di Indonesia.

Di tengah memburuknya hubungan ini, Marshall Green, Asisten Menteri Luar Negeri AS, ditunjuk menggantikan Howard Jones sebagai duta besar di Jakarta. Menurut rumor yang beredar, kedatangan Green menandakan bakal terjadinya kudeta. Orang Indonesia melihat, penunjukan Green ini sebagai tanda bahwab Washington sudah tak banyak berharap dari hubungan dengan Jakarta selama Sukarno masih hidup.

Akhir September 1965, sejumlah jenderal diculik dan dihabisi oleh Gerakan 30 September. Nasution selamat, namun putrinya tewas kena pelor. Berikutnya, PKI pun dihancurkan di mana-mana.

***

Militer di bawah Suharto mengambil alih kendali keamanan, setelah Gerakan 30 September 1965 dipadamkan. PKI dihancurkan. Namun tentara masih butuh bantuan, investasi, dan modal asing untuk mengonsolidasi kekuatan dan mengatasi krisis ekonomi di Indonesia.

Para jenderal, tulis Bradley R. Simpson, mulai mendekati kedutaan Amerika dan sejumlah kedutaan negara Barat. Mereka berharap bantuan senjata, suku cadang, kapas, beras, dan keperluan lainnya.

2 - Kapitalisme yang Dibangun di Bawah Bidikan Senjata

Kapitalisme yang Dibangun di Bawah Bidikan Senjata

Ketua Umum Ekonomi KOTI (Komando Operasi Tertinggi) Jenderal Achmad mengingatkan Pentagon dan Angkatan Laut AS, bahwa Indonesia menginginkan 50 ribu ton beras dikirimkan secara rahasia. Bantuan dari Barat secara terbuka rentan digunakan kekuatan pro-komunis untuk menyerang nasionalisme angkatan bersenjata.

Di dalam negeri, tentara meminta saran dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia untuk mengendalikan perekonomian. Tentara juga melanjutkan langkah nasionalisasi penyulingan minyak. Orang dekat Suharto, Ibnu Sutowo, mendesak nasionalisasi, dan mengupayakan pengambilalihan manajemen Caltex oleh pemerintah.

Sukarno di sisa-sisa masa kejayaannya memang masih mencoba mempertahankan kekuasaannya. Namun militer memutuskan untuk menjauh dari kebijakan-kebijakan ekonomi Sukarno. Jenderal Nasution bahkan menyampaikan pesan kepada Amerika, agar tidak memberikan bantuan ekonomi kepada Indonesia.

Seiring dengan semakin melemahnya Sukarno, Orde Baru semakin mengonsolidasikan kekuatannya. Militer dan kaum teknokrat membangun koalisi. Adam Malik dan para ekonom Universitas Indonesia menjadi penasihat utama Suharto, dan mendukung stabilisasi ekonomi dan reformasi berorientasi pasar.

Presiden Amerika Lyndon B. Johnson mulai menggulirkan modal untuk rezim Orde Baru. Indonesia di bawah kepemimpinan militer diharapkan menjadi negara pro-pasar dan tentu saja pro-Barat. Namun, pemerintah Amerika dihadapkan pada problem akut korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi sudah merasuk dalam struktur sosial masyarakat. Washington pada akhirnya memilih belajar menerima karakter sistim itu dan jika mungkin menggunakannya untuk meraih tujuan Amerika sendiri.

Baca juga:  Agama Sepak Bola

Bradley R. Simpson menulis, skenario paling mungkin adalah campuran antara ekonomi negara-pasar dan rezim klientilistik yang didominasi tentara. Dalam jangka pendek, Washington berkonsentrasi pada penyediaan komoditas pokok dan suku cadang, serta mengutamakan rehabilitasi infrastruktur.

Pemerintah Amerika sebenarnya menyadari, Suharto dan kroninya tidak memiliki komitmen kuat terhadap kebebasan demokrasi sebagaimana yang dibayangkan mereka. Namun, pemerintahan Johnson menilai, yang terpenting bukanlah penerapan demokrasi secara mendetail, tapi restorasi stabilitas ekonomi dan politik.

Di masa awal Orde Baru ini, Amerika mengirimkan sinyal kepada militer Indonesia: tidak akan ada bantuan sampai mereka melaksanakan apa yang disarankan para ekonom Indonesia yang dipimpin Widjojo Nitisastro. Para teknokrat didukung oleh Adam Malik, yang dipuji oleh Marshall Green, sebagai orang paling brilian dan dinamis dalam pemerintah Indonesia.

Sebagai menteri luar negeri, Adam Malik yang disebut-sebut sebagai ‘modernizer’ oleh pemerintahan Amerika, mengambil peran penting bersama dua anggota triumvirat lainnya, yakni Suharto dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dia mendekati Kedutaan Amerika di Jakarta, dan mendesak adanya pengadaan beras, untuk menjamin stabilitas pemerintah yang baru.

Saat beras mulai dikapalkan menuju Jakarta, sejumlah perwira militer mulai melakukan pendekatan kepada para juragan kapas di Texas dan Lousiana di akhir 1965. Suharto yang bertemu dengan Duta Besar Marshall Green menyatakan, bahwa ancaman pokok yang dihadapi pemerintah Indonesia adalah ekonomi. Green pun mendesak pemerintah Amerika untuk mengabulkan permohonan pemerintah Indonesia untuk mendapat bantuan 75 ribu bal kapas.

Belakangan Menteri Luar Negeri AS, Dean Rusk, menambah bantuan itu menjadi 50 ribu ton beras dan 150 ribu bal kapas, setelah Adam Malik berkunjung ke Amerika. Adam Malik memang menekankan perlunya pemberian bantuan beras dan kapas dalam jumlah besar, agar tentara Indonesia puas dan sibuk.

Tidak ada makan siang gratis tentu saja. Amerika Serikat berharap, agar pemerintah Indonesia di bawah Suharto lebih ramah terhadap investasi asing. Pemerintah Indonesia menjawabnya kontan. Dibantu ekonom Selo Sumardjan, para menteri perekonomian mulai menyusun undang-undang penanaman modal asing. Mereka siap melakukan pembicaraan mengenai kontrak penjaminan investasi dengan Washington.

Simpson menulis dalam bukunya, pengaruh AS sangat besar dalam penyusunan rancangan undang-undang investasi tersebut. Seorang konsultan dari Denver, Amerika Serikat, membantu Widjojo Nitrisastro membuat undang-undang tersebut. Salinan rancangan legislasi ini lantas dikirimkan ke Kedutaan Besar AS, untuk mendapat masukan soal kemungkinan perbaikan dari sudut pandang investor Amerika.

Pemerintah AS menilai, rancangan tersebut masih terlalu memberikan kewenangan besar kepada pemerintah, dan mengecilkan peran investor. Dengan patuh, Widjojo Nitisastro kemudian merevisi sesuai arahan pemerintah Amerika. Ia memastikan adanya liberalisasi maksimum, sebagaimana yang disukainya.

Sukarno berusaha menghalangi pengesahan undang-undang penanaman modal asing, dengan kekuatan yang tersisa. Suharto pun berupaya menyingkirkan Sukarno secepatnya, menyusul semakin menguatnya sentimen anti-Sukarno di masyarakat.

Simpson menulis: Adam Malik secara blak-blakan menghendaki pemecatan Sukarno, sementara secara diam-diam menyarankan bahwa menghabisinya mungkin merupakan satu-satunya cara untuk menyingkirkannya. Sukarno kemudian dilucuti dan menjalani tahanan rumah. Wajah Indonesia menyisakan sejarah hitam hingga saat ini. []

soeharto1 - Kapitalisme yang Dibangun di Bawah Bidikan Senjata

Kapitalisme yang Dibangun di Bawah Bidikan Senjata

Komentar Anda
Kuy, disebarkan...
Tidak ada artikel lagi