Pakai mode DARK - NIGHT biar ga silauwww :-p

Arsip Zaman, 6 Tahun II, 2 November 1980

Kesusastraan dan politik adalah dua hal yang berbeda. Keduanya bisa saling mengisi, berbenturan atau berjalan sendiri-sendiri.

Kalau kesusastraan dan politik berjalan dalam dua jalur yang berbeda tidak ada masalah yang timbul. Semuanya berlangsung menurut kodratnya.

Namun kalau kesusastraan dan politik saling mengisi atau berbenturan, masalahnya akan jadi lain.

Kesusastraan dikatakan saling mengisi dengan politik, kalau kepentingan politik yang dikejar tidak bertentangan dengan politik di mana kesusastraan Itu muncul. Sedangkan kesusastraan bisa berbenturan dengan politik, dalam arti membenturkan kegentingan politik yang terdapat di luar dirinya.

Dalam perjalanan sejarah kesusastraan kita kedua hal yang disebutkan Itu pernah terjadi. Dua kubu dengan wawasan yang berbeda tentang kebudayaan, khususnya kesusastraan, saling berhadapan. Keduanya ingin mempertahankan eksistensinya.

Di waktu lampau demokrasi Terpimpin telah memberikan keleluasaan yang besar sekali kepada Partai Komunis Indonesia (PKI). Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) sebagai organ PKI di bidang kebudayaan tidak menyia-nyiakan kesempatan ini.

“Kebudayaan” buat mereka adalah senjata perjuangan untuk menghancurkan musuh. Kewaspadaan selalu diteriakkan. Menurut Lekra, Infiltrasi kebudayaan Imperialis lewat buku-buku dan film tidak dapat ditolerir lagi.

Baca juga:  Pandemi Covid -19 dan Kebusukan Sistem Kapitalisme

Karena itu semua yang berbau imperialis harus dilenyapkan dari muka bumi. Dengan resolusi mereka kepada pemerintah. AMPAI yang memonopoli impor film-film Amerika dan Eropa dinyatakan terlarang. Pada tahap-tahap berikutnya kegiatan yayasan seperti Sticusa. Yayasan Asia dan badan-badan seperti USIS serta kegiatan Peace Corps juga dilarang.

Untuk mensukseskan perjuangan revolusioner mereka. Lekra dengan gencar berusaha melumpuhkan semua garis kebudayaan yang tidak mendukung garis kebudayaan versi mereka. Kegiatan kesenian yang dilakukan para seniman Islam. Kristen dan para pendukung Manifes Kebudayaan digempur dengan berbagai cara

Tema kesusastraart mereka umumnya anti-ulama Islam. Kaum ulama yang secara tradisional dihormati itu dilukiskan sebagai tuan tanah yang kejam, pemeras rakyat dan simpatisan Darul Islam.

Serangan juga dilancarkan terhadap Hamka. Buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijck’ dianggap plagiat dari karya pengarang Mesir Manfaluthi. Kritikus H.B. Jassin dianggap “reaksioner”, penganut seni untuk seni, kosmopolotan, individualistis, anti rakyat.

Karena hasil perjuangan Lekra jugalah berbagai buku karangan M. Baifas, Sutan Takdir Alisyahbana dan Idrus dilarang digunakan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Semua karangan pendukung Manifes Kebudayaan juga dilarang beredar, dan para pengarangnya sendiri dipecat dari pekerjaan.

Baca juga:  Bumi Manusia

Dengan semboyan “politik adalah panglima” Lekra terus memukul lawan-lawannya tanpa ampun. Lekra telah menjadi organisasi yang sangat ditakuti oleh budayawan-budayawan dan sastrawan-sastrawan non-komunis. Lekra dan LKN bukan saja sanggup menggertak prinsip kebudayaan yang berada di luar garis mereka, tetapi juga pribadi-pribadi yang mereka musuhi.

Sikap pemerintah sendiri waktu itu jelas menguntungkan penganut semboyan “politik adalah panglima”. Garis perjuangan PKI telah menjadi dasar bagi setiap langkah dalam bidang kebudayaan, dimana sokoguru revolusi adalah buruh, tani dan prajurit. Ini ditegaskan secara terbuka oleh D.N. Aidit dalam Konperensi Seni dan Sastra Revolusioner (KSSR).

Lingkungan kesusastraan Indonesia ketika itu pengap dengan ajaran Marxisme-Leninisme. Menurut ajaran komunis ini, setiap alat harus dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan cita-cita partai. Kalau kesusastraan menjadi alat propaganda, hal Itu merupakan keharusan bagi perjuangan partai.

Lembaran-lembaran kebudayaan di surat-surat kabar dan majalah penuh dengan agitasi dan insinuasi untuk memenangkan perjuangan partai. Bahkan para pengarang yang dianggap Mani-kebuis di ’Tine-up” secara bergiliran di surat-surat kabar dengan tuduhan ”agen USIS”.

Mengungkapkan itu semua dalam Topik kali ini, tidaklah berarti membuka kembali luka-luka lama. Kita hanya tidak boleh melupakannya agar dapat memetik pelajaran dari peristiwa hitam dalam perjalanan sejarah kebudayaan dan kesusastraan kita.

Baca juga:  Bitjara tentang Semangat Belia (Jeugd)

Akan kita ulangikah tingkah seperti itu untuk memenangkan cita-cita politik kita? Perlukah kita memperpolitikkan segalanya termasuk karya sastra? Dapatkah kita berbuat lebih baik dan terhormat dari mereka yang pernah melumuri lumpur ke wajah kita? Kita perlu menjawabnya.

Keputusan Kejaksaan Agung untuk tidak melarang penerbitan dan peredaran buku ’Bumi Manusia’ karya Pramoedya Ananta Toer, merupakan salah satu jawaban yang tegas. Kita bisa lebih baik, karena kita lebih kuat.

Tak heran bila tentang keputusan Kejaksaan Agung, H.B. Jas-sin memberikan komentar: “Kita harus bersyukur karena masih banyak di antara kita yang tidak berpikiran sempit.”

Bahwa kita punya tafsiran yang berbeda atas karya kesusastraan adalah sah, sejauh ia tidak dikaitkan dengan kepentingan politik atau kekuasaan.

Mungkin, hanya dengan begitu kita dapat menunjukkan bahwa kita siap untuk mendobrak kebekuan dan membuka horison pemikiran dan pandangan yang lebih luas.*** .

Pram Historead - Kesusastraan dan Politik dari Masa ke Masa

Komentar Anda
Kuy, disebarkan...
Tidak ada artikel lagi