Kisah Tiga Kampung di Lembah Code

Pakai mode DARK - NIGHT biar ga silauwww :-p

Catatan Etnografis

Kampung-kampung  pinggir sungai selalu menghadapi risiko terkait status legalitas  tanah. Khusus untuk DIY, terkait “keistimewaan” pihak Keraton melakukan apa yang mereka sebut “pendataan ulang” tanah Keraton. Warga pinggir sungai termasuk salah satu kelompok yang paling rentan untuk digusur atas nama keistimewaan tersebut. Kisah Tiga Kampung di Lembah Code

Studi kecil  ini bermaksud melihat: (1) bagaimana warga kampung di pinggir Kali Code menyusun pengetahuan tentang ruang hidup;  (2) pengalaman apa yang mereka ingat dan afresiasi dalam perjalanan hidup berkomunitas, serta (3) bagaimana dengan pengetahuan yang mereka miliki itu, mereka  merespon hal-hal yang berpotensi mengusik keberadaan mereka, khususnya yang terkait dengan ruang hidup.

Data dikumpulkan dengan cara mengajak warga mengingat kembali pengalaman apa yang paling berkesan dan mengapa dianggap penting, serta mendiskusikan implikasinya untuk hidup mereka hari ini dan masa depan.

Kali Code Selayang Pandang

Kali Code adalah salah satu sungai yang membelah kota Yogyakarta dari utara ke selatan. Posisi Kali Code pesis di tengah kota, sehingga bersentuhan (langsung maupun tidak langsung) dengan banyak infrastruktur kota. Kita akan langsung menyadari hal itu begitu melintas di atas jembatan besar yang berada  di kali Code, di antaranya Jembatan Gondolayu, jembatan Kewek dan Jembatan Sayidan.

Jembatan Gondolayu berada di Jalan Jenderal Sudirman. Sekitar 300m arah barat jembatan ini ada perempatan yang ditandai dengan Tugu Pal Putih yang kini menjadi Land-mark kota Jogja. Dari Tugu ke selatan kita akan bertemu Stasiun Tugu, lalu Jalan Malioboro yang legendaris.  Sementara itu dari Tugu Pal Putih ke arah barat kita  akan bertemu Pasar Kranggan, salah satu pasar teramai setelah Beringharjo, juga toto-toko, hotel dan pusat-pusat bisnis lainnya. Sedangkan ke arah timur Tugu,  kita akan menyusuri jalan Sudirman yang selalu ramai, hingga Jalan Urip Sumoharjo (jalan Solo) yang terkenal sebagi pusat pertokoan terbesar setelah Malioboro.

Jembatan Kewek terletak di Jalan Abu Bakar Ali yang menghubungkan Kota Baru dengan Malioboro. Di sana juga ada  jembatan (rel) kereta api yang menghubungkan Stasiun Tugu denga Stasiun Lempuyangan.  Kawasan Kewek sudah beberapa kali mengalami perubahan fisik, mulai dari pelebaran jalan dan jembatan hingga penambahan ruas jalan. Hal itu terjadi demi melayani perkembangan kota yang makin kompleks yang berdampak pada bertambahnya jumlah kendaraan yang melintas di kawasan tersebut.

Jembatan Sayidan ada di jalan Senopati.  Pangkal barat jalan Senopati  adalah “titik nol”yang merupakan kawasan yang paling banyak dikunjungi wisatawan karena berada di antara Malioboro, Keraton,  Gedung Agung (Istana Presiden) dan Museum Benteng Vredeberg.  Pasar Beringharjo dan Taman Budaya Yogyakarta (TBY) juga tidak jauh dari kawasan ini. Dengan demikian jalan Senopati, yang disambung dengan jalan Kumumanagara di timurnya, adalah salah satu kawasan terpadat di kota ini setiap saat, terutama saat hari-hari libur di mana banyak wisatawan yang melancong ke Yogyakarta.

Dengan kondisi seperti di atas maka  di tepi  jalan-jalan utama yang ada disisi dan sekitar Kali Code saat ini dipenuhi bangunan pertokoan, hotel dan perkantoran serta pusat-pusat bisnis lainya.  Di bagian belakang bangunan besar dan tinggi itulah terdapat kampung-kampung  yang posisinya berhimpitan langsung dengan Kali Code. Darwis Khudori (2002) menyebut bahwa pilihan orang-orang untuk bermukim di kawasan Kali Code tidaklah sembarangan, karena letaknya yang strategis yakni dekat dengan poros perbelanjaan dan pasar besar.

Bicara tentang kampung-kampung di kawasan Kali Code, ingatan kita biasanya mengarah pada perjuangan Romo Mangunwijaya sekitar tahun 1980-an. Romo Mangun berhasil melakukan gerakan moral dan kultural ketika menghadapi ancaman penggusuran pada kampung Ledok Gondolayu. Romo Mangun menujukkan bahwa komunitas pinggir sungai mempunya peran penting bagi pembangunan kota, di antaranya: Komunitas pinggir sungai yang berasal dari berbagai daerah, telah mengolah lahan terlantar menjadi layak untuk dihuni. Selain itu mereka,  yang  banyak yang berprofesi sebagai pemulung, telah berperan penting  dalam membersihkan sungai dari sampah yang berasal dari para kelas menengah kota.  Mereka juga terbukti mampu  mempertahankan tebing sungai dari erosi (Khudori, 2002).

Kisah aktifitas Romo Mangun di Kampung Ledok Gondolayu adalah catatan sejarah penting tantang bagaimana penataan kawasan sungai tidak harus menghilangkan manusia yang ada di sekitarnya.  Akan tetapi sejarah terus berjalan, kehidupan pinggir kali Code juga bergerak dinamis. Selain Ledok Gondolayu yang terkenal itu, masih banyak kampung lain di pinggiran Code yang saat ini menghadapi permasalahan ruang hidup yang mungkin dapat mengacam keberadaan komunitas mereka.

Tulisan ini akan menyoroti tiga kampung yang meski sama-sama berada di pinggiran Kali Code tetapi memiliki karakter yang berbeda-beda, yakni:  Pertama, Kampung Jogoyudan, yang  terletak di sisi barat Kali Code, di bagian selatan jembatan Gondolayu.  Kampung ini berada tepat di seberang Ledok Gondolayu-nya Romo Mangun. Kedua, Kampung Ledok RT 18 yang terletak di sisi timur Code, tepatnya di belakang (barat) Masjid Syuhada, Kota Baru. Ketiga, Kampung Ledok Tukangan yang  berada di sisi timur sungai, memanjang mulai dari bawah Jembatan Kewek hingga Jembatan Jambu.

Jogoyudan: Kampung buatan kami sendiri

Sebelum tahun 1980, sebagian besar pinggiran Kali Code di wilayah Jogoyudan masih ditumbuhi rumpunan bambu. Code sendiri bukan sungai yang besar, dalam keadaan normal dasarnya tidak dalam dan arusnya tidak deras sehingga orang dapat menyebranginya dengan berjalan. Di bagian-bagian tertentu, dasar sungai hanya sedalam mata kaki, sehingga  memungkinkan orang berjongkok untuk buang air besar.

Wilayah ini dahulu adalah tanah wedi kengser, yaitu daratan yang terjadi akibat sungai yang berbelok atau bergeser yang menyisakan lahan berupa pasir dan lumpur yang cukup luas. Pergeseran garis batas sungai terjadi sebagai bagian dari gejala alam, terutama terkait banjir lahar dingin yang dikirim dari puncak Merapi.  Watak air yang mencari tempat yang lebih rendah itu telah mengubah arah sungai bergeser sedikit ke arah timur ketika ada kiriman material dari letusan Merapi. Hal ini dimungkinkan karena pada masa lalu Sungai Code belum dibuatkan talut, sehingga pergeseran dan perbelokan sungai bisa mencapai puluhan meter dari lokasi sebelumnya.

Waktu itu belum ada orang yang membangun tempat tinggal di wedi kengser, karena keadaan tanah yang tidak memungkinkan. Kalaupun ada beberapa rumah di sana maka letaknya agak jauh dari sungai, di atas wedi kengser. Meski demikian sudah ada orang yang memanfaatkan belik (atau mbelik), yakni mata air yang muncul di wedi kengser yang pinggirannya ditata dengan batu-batu kali menyerupai kolam berbetuk lingkaran berdiameter sekitar dua sampai tiga meter. Air dari belik ini sangat jernih sehingga digunakan warga untuk air minum dan mandi. Ada juga bagian dari pinggiran sungai yang berlumpur ditanami kangkung oleh warga, lahan yang agak kering ditanami ketela dan jagung.  Tanah tepian kali Code sangat subur karena berasal dari abu dan tanah Merapi. Selain itu ada pula warga yang membuat kolam ikan sederhana dengan memanfaatkan mata air yang ada. Semua yang dilakukan di pinggir sungai itu, termasuk pengetahuan tentangnya, adalah respon masyarakat terhadap situasi alam yang ada.

Tahun 1984 terjadi banjir yang cukup besar, sehingga wilayah wedi kengser yang masih berupa perengan itu tergenang air. Banjir bahkan mencapai pemukiman penduduk yang letaknya lebih tinggi dari pada wedi kengser. Pemerintah kemudian membangun talut di sepanjang Kali Code yang ada di wiliayah Kota Yogya. Talut yang bentuknya seperti benteng yang cukup tinggi itu menciptakan batas yang jelas antara air sungai dengan daratan. Warga melihat setelah dibangun talut itu maka wilayah wedi kengser  layak dan aman untuk ditempati. Akan tetapi kontur tanah di wilayah itu masih cukup curam dan berceruk di sana-sini, serta keadaanya pun masih lembab dan becek. Untuk mengatasi hal itu, beberapa orang berinisiatif meratakan dan menguruk wedi kengser  dengan tanah dan berbagai macam material, termasuk tanah dari dalam sungai dan sampah-sampah yang banyak menumpuk. Adapun dinding bagian luar talud menjadi penyangga tanah uruk itu. Proses perataan dan pengurukan dilakukan secara manual menggunakan cangkul dan tenaga manusia. Mereka juga secara gotong-royong juga membuat jalan gang menjadi lebih mudah untuk dilewati, misalnya dengan membuat udak-undakan (seperti tangga) yang kemudian juga disemen permanan. Lagi-lagi pengelaman tersebut dapatlah dikatakan sebagai respon kreatif warga setempat dalam menyikapi lingkungannya.

Sejak saat itu, kalau ada orang yang berminat membangun tempat tinggal di tanah wedi kengser maka dia akan melakukan perataan dan pengurukan terlebih dahulu. Tanah wedi kengser yang sudah diratakan tersebut mulai memiliki nilai ekonomi. Orang yang sedang butuh uang bisa menjual lahan hasil urukannya.  Tidak ada patokan harga yang pasti untuk tanah wedi kengser pada waktu itu, semua dilakukan dalam proses negosiasi. Yang pasti menurut mereka harga tanah di sana hanyalah sekedar ongkos pengganti  tenaga pengurukan.

Awalnya rumah  yang berdiri di tanah wedi kengser itu jumlahnya tidak banyak, sehingga masih menyisakan jarak yang cukup jauh (10-20m) antara satu rumah dengan yang lain. Rumah-rumah tersebut masih bersifat darurat, umumnya dibuat dari gedhek dan bambu atau kayu seadanya, ada juga warga yang memanfaatkan sampah seperti seng bekas,  terpal bekas, kayu-kayu bekas, pelastik dan kardus sebagai bahan membuat tempat tinggal.

Seiring waktu, wedi kengser makin banyak dimanfaatkan oleh para pendatang  dari berbagai daerah, mulai dari Gunung Kidul, Bantul, Klaten, Wonogiri dll. Umumnya mereka adalah kaum urban yang bekerja serabutan atau sektor informal. Ada pula pendatang itu yang berprofesi sebagai pelaku kriminal kecil-kecilan, seperti pencuri dan pencopet.  Beberapa rumah semi permanen dan permanen mulai berdiri. Selain bertempat tinggal mereka juga menanam sayur-sayuran di pekarangan yang waktu itu relatif masih cukup luas.

Semakin hari, pemukiman warga di Jogoyudan semakin padat. Rumpun bambu sudah hilang, lahan untuk tanaman lain pun sebagian besar sudah digantikan bangunan. Interkasi langsung warga  dengan sungai juga berkurang. Sebagian besar belik sudah hilang sejak dibangunnya talut dan beberapa kali banjir lahar. Memang masih ada belik yang tersisa dengan kualitas air yang cukup baik, tapi kini umumnya warga mandi di MCK  atau kamar mandi di rumah masing-masing.  Sungai juga tidak lagi dihuni bayak ikan seperti dahulu. Air sungai berubah menjadi lebih coklat. Banyak warga menyatakan bahwa sungai sekarang sudah dicemari oleh sampah atau limbah dari hotel-hotel yang bertebaran di kota Yogya, bahkan instalasi pembungan limbah dari rumah sakit pemerintah yang terletak di utara kota juga dialirkan ke Kali Code.

Baca juga:  Generasi Pasca - Televisi

Hal yang menarik warga Jogoyudan sendiri tidak banyak yang membuang sampah di sungai seperti kebiasaan mereka dahulu. Sebagian karena rasa takut adanya sanksi dari pemerintah kota, tapi sebagian lagi karena memang ada kesadaran untuk menjaga kebersihan sungai sebagai bagian dari ekosistem mereka. Kesadaran itu diwujudkan dengan pengadaan tempat penampungan sampah sementara yang memanfaatkan tanah milik salah seorang warga. Tempat penampungan sampah itu murni inisatif warga, pemrintah tidak meyediakan fasilitas semacam itu. Ini merupakan salah satu respon mereka terhadap permasalahan spasial yang semakin padat, di mana peroalan sampah rumah tangga menjadi hal yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Padatnya lingkungan pemukiman pasti mempengaruhi ruang gerak anak-anak dan remaja yang pada dasarnya membutuhkan tempat berekspresi dan berkegiatan. Anak-anak di masa lalu dapat bermain dengan leluasa di sekitar rumah penduduk atau di pinggiran sungai. Saat ini hal semacam itu hampir mustahil untuk dilakukan.  Warga Jogoyudan tampaknya memahami hal itu. Saat ini di Jogoyudan ada tempat belajar anak-anak yang mereka namakan “sekolah rakyat”. Tempat ini secara fisik berupa ruangan semi terbuka yang ukurannya kira kira 8x3m yang setiap sore digunakan oleh anak-anak usia SD untuk belajar bersama dengan bimbingan relawan mahasiswa fakultas keguruan Universitas Sanata Dharma.  Sebelum menjadi bangunan permanen, tempat itu adalah bangunan dari bambu yang difungsikan sebagai pos pengungsi bagi korban banjir lahar dingin yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Di depan ruang itu ada lapangan bulu tangkis yang biasa digunakan anak-anak dan remaja untuk bermain atau sekedar bersosialisasi dengan teman-temannya.

Warga Jogoyudan mengingat sejarah kampung mereka sebagai wilayah yang secara fisik mereka bentuk dengan usaha sendiri. Dari sini hal yang mereka anggap penting dalam pembentukan kampung adalah soal status tanah. Tahun 1999, ada rencana pemerintah kota untuk memberikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pada warga di wedi kengser. Mengacu pada UUPA (UU no.5/1960) wedi kengser ini termasuk tanah negara, apabila ada tanah negara yang didiami warga dalam jangka waktu tertentu  dan tidak ada pihak lain yang mengklaim, maka dapat diajukan HGB, dan bila sudah lebih dari 20 tahun dapat diajukan hak milik. Hal ini pun dijalankan pada masa Sultan Hamengkubuwono IX.  Berkah dari hal tersebut hampir semua warga Jogoyudan akhirnya bisa memiliki  status atas tanah mereka berupa HGB (Hak Guna Bangunan), sebagian ada yang SHM(Sertifikat Hak Milik).

Akan tetapi pada tahun 2000  Sri Sultan HamengkubuwonoX  memiliki pandangan lain, dengan mengacu pada undang-undang masa kolonial tahun 1918, maka beliau menyatakan bahwa tanah-tanah yang  tidak bertuan sebagai milik Sultan Ground (SG) atau Pakua Alam Ground (PAG).  Persis setelah warga mengurus HBG untuk menjadi Hak Milik pada tahun 2000 maka keluarlah surat dari  KHP Wahonopriyo dari Kraton Yogyakarta kepada kepala kantor Pertanahan DIY tentang penertiban tanah Keraton yang menyatakan penundaan/penangguhan  proses pengajuan peningkatan status tanah dari HGB menjadi SHM oleh warga sepanjang menyangkut tanah Keraton, sampai ada ketentuan lebih lanjut. Dengan demikian, stastus tanah warga Jogoyudan yang telah mereka dapatkan di atas kini terancam akan hilang atau dibatalkan.

Setelah UUK (Undang-Undang Keistimewaan) disahkan,  Gubernur mengirim surat no.593/4811/12 nov 2012 dan surat no. 593/0708/15 ferbruari 2013 ke kanwil PP yang intinya menghentikan/menunda  proses sertifikasi tanah sampai disahkanya  Peraturan perundang-undangan Pertanahan Keistimewaan. Sebelum itu, sempat juga  beredar selentingan bahwa ada rencana pemerintah untuk menjadikan kawasan wedi kengser sebagai museum lahar dingin yang kawasannya berdasarkan batas banjir tahun 2010.

Tentu saja warga resah menghadapi hal di atas. Tanah yang mereka tempati sekarang ini bukan tanah yang sudah jadi, tapi dibentuk sendiri oleh masyarakat dengan proses pengurukan. Tapi warga tidak tinggal diam, mereka berusaha belajar bagaimana cara mempertahankan hak atas tanah. Mereka pun berkomunikasi dengan banyak pihak, termasuk LSM semacam LBH dan Paku Bangsa (yang tokoh-tokohnya juga warga setempat). Hasil dari belajar mereka adalahm bahwa masyarakat harus menyadari dirinya memiliki hak atas tanah dan itu dijamin UUPA. Mereka juga sadar bahwa bagi yang menempati tanah turun termurun dan belum memiliki SHM, tidak akan  mengajukan ijin/ serat kekancingan (megar sari, ngindung, hanggandu, hanggango dll) ke Panitikismo Kraton karena itu bisa diartikan mengakui keberadaan SG. Sedangkan mereka yang sudah memiliki HBG tidak perlu menyerahkan sertifikatnya kepada ajudikasi pertanahan Keraton, meskipun alasanya untuk diperbaruhi (diperbarui sebagai tanah kreaton). Kalaupun harus memperpanjang status HGB haruslah sebagai tanah negara, bukan tanah Keraton. Dengan demikian semua urusan pertanahan harus dipertahankan dalam konteks UUPA. Tanah Desa pun harus dipertahankan sebagai Tanah Negara sebagaimana UUPA, bukan tanah SG/PA. Mereka terus melakukan sosialisasi agar masyarakat menggalang persatuan sesama korban, dan berani menempuh jalur hukum dan non hukum terkait hak atas tanah yang direbut.

Kisah menguruk dan mengubah  kontur tanah yang curam jadi datar, telah menumbuhkan rasa memiliki yang besar terhadap tanah dan kampung, sebab kampung secara fisik memang dibentuk dan dibangun dengan kemandirian. “Kami bukan menduduki atau menyerobot tanah yang sudah tersedia, tetapi kami menguruk sendiri, membuat wilayah ini jadi layak untuk ditempati”, kata Pak Nasrul salah satu tokoh masyarakat yang sudah tinggal di Jogoyudan sejak tahun 1983. Aspek kesejarahan yang membanggakan bagi mereka dan itu membetuk nalar komunitas  dalam merespon situasi, termasuk dalam menjaga sungai dengan membuat tempat pembuangan sampah sendiri. Semangat mempertahankan kampung menjadi  lebih besar juga dipengaruhi keterbukaan mereka dengan berbagai pihak, termasuk para relawan dan mahasiswa. Pengetahuan tentang ruang hidup, khususnya aspek legal dari persoalan tanah akan memungkinkan mereka melakukan perlawanan secara “formal” dengan langsung masuk ke wilayah “struktural”

Ledok Code: Di sini kami menumpang hidup

Warga RT 18 Ledok Code mengenang kampung mereka sebagai wilayah yang sejak awal terbentuk karena jasa beberapa pihak, baik pribadi maupun lembaga.  Dikisahkan oleh mbah Darmadi (80 tahun),  sebelum  tahun 1979 tanah yang sekarang dikenal sebagai RT 18 Ledok Code ini masih berupa lahan yang ditanami ketela dan jagung. Orang yang menanami lahan itu adalah Pak Tejo, yang bermukim di seberang (sisi barat) kali Code. Mbah Darmadi sendiri adalah pendatang dari Belitar yang  waktu itu tinggal secara darurat di bawah Jembatan Kewek. Suatu ketika tempat tinggal mbah Darmadi dan kawan-kawanya di bawah jembatan Kewek itu terganggu dengan adanya urukan sampah dalam jumlah yang besar. Merekapun terpaksa pindah, dan atas kebaikan pak Tejo, mereka dibolehkan mendirikan tempat tinggal seadanya di lahan yang selama ini dikelola pak Tejo. Tempat tinggal darurat itu sebagian terbuat dari kardus, sebagian lagi dari gedhek yang dilengkungkan membentuk atap setengah lingkaran yang di bagian atasnya dialpisi pelastik.

Selain mbah Darmadi, mbah Wakijan (79 tahun) yang  berasal dari Bantul,  adalah salah satu generasi pertama penghuni Rt 18 ledok Code yang masih hidup saat ini. Mbah Wakijan bercerita setelah beberapa waktu mereka bermukim di ledok Code, mereka mulai mengenal satu-sama lain. Waktu itu ada sekitar sepupuh hingga duapuluh orang yang tinggal di sana, ada juga orang yang sekedar mampir karena tidak menetap. Pekerjaan mereka sebagian besar adalah ngumpulkan barang-barang bekas atau mengis sampah di sungai yang banyak dijatuhkan orang dari atas jembatan. Seperti mbah Darmadi, mbah Wakijan juga mengenang dengan baik jasa-jasa orang yang telah membuat mereka dan anak keturunan mereka bisa tinggal di kampung itu. Selain tentang Pak Tejo, mbah Wakijan juga bercerita tentang pak Bagyo dari majelis Gereja Gondokusuman yang banyak membantu mereka dalam membangun tempat tinggal yang lebih layak. Dikisahkan bahwa Pak Bagyo juga pernah membawa rombongan dari Jerman (LSM?) yang kemudian ikut membangun rumah-rumah sedehana dari bambu sebagai pengganti rumah kardus dan gedhek darurat. Meski rumah baru yang dibangun itu sederhana, akan tetapi menurut mereka jauh lebih layak dari pada sebelumnya.

Bantuan yang paling diingat oleh warga adalah pembanguan rumah oleh Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) pada tahun 1985. Fisik rumah masih berupa kayu dan bambu, akan tetapi tata ruang dibuat lebih baik dengan memberi ruang atau gang di antara rumah-rumah sehingga tidak berhimpitan. Beberapa rumah yang letaknya paling dekat dengan sungai dibuat rumah panggung sehingga tidak tergenang jika banjir melanda, sebab waktu itu belum ada talut. MCK umum yang semula belik kemuidan berubah menjadi sumur dan kamar mandi permanen. Ada tiga MCK umum yang bisa dimanfaatkan warga untuk keperluan sehari-hari.  Selain itu dibuat pula Balai Serba Guna berukuran sekitar 5 x 6 m dengan halaman belakang yang dijadikan ruang publik berukuran sekitar 5×5 m. Tata ruang yang dirancang oleh Tim UKDW itu relatif tidak berubah hingga saat ini, meski fisik bangunan sudah berganti menjadi permanen. Saat ini hanya tersisa satu rumah yang masih merupakan bangunan asli, yakni rumah miliki Wahono, itupun sudah tidak ditempati lagi karena Wahono, yang merwarisi rumah itu dari orangtuanya, saat ini sedang merantau ke Semarang.

Dengan menempati rumah-rumah bantuan tersebut kehidupan masyarakat relatif menjadi lebih tertata. Mereka  juga mempunya agenda  pertemuan rutin warga yang dilakukan setiap malam Jumat Kliwon, belakangan juga diadakan arisan ibu-ibu yang dilaksanakan setiap bulan pada tanggal 5.  Hingga beberapa tahun kemudian, Pak Bagyo dari Gereja Gondokusuman masih sering mengunjungi warga, terutama untuk kegiatan kebaktian setiap minggu yang juga dilaksanakan di balai serbaguna tersebut. Pak Bagyo atas nama Gereja Gondokusuman terkadang memberikan bantuan bahan makanan dan pakaian kepada warga yang membutuhkan.

Baca juga:  Rayap dan Para Pencuri Buku

Singkat cerita,  masyarakat Ledok Code sudah terbentuk, akan tapi mereka belum diakui sebagai bagian kewilayahan adminstrasi pemerintahan. Kampung mereka masih dianggap sebagai kampung gelap tempat para maling, copet dan rampok bersarang.  Guna menarik perhatian agar diakui sebagai bagian dari masyarakat resmi, merekapun mengadakan kegiatan tujuhbelasan, merayakan natalan bersama, serta syawalan yang dipusatkan di balai serbaguna. Mbah Darmadi dan mbah wakijan percaya bahwa upaya-upaya tersebut berperan besar hingga akhirnya lingkungan mereka mendapat status sebagai  RT 18/RW 04 Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman . Meski begitu, umumnya  warga mengaku  bahwa  masuknya wilayah mereka menjadi bagian RT/RW Kelurahan Kotabaru adalah berkat usulan Haji Romli, salah seorang Komisaris SKM Kedaulatan Rakyat.

Meski sudah menjadi bagian dari wilayah adminstrasi pemerintahan, dan Balai Serba Guna sudah menjadi Balai RT 18, akan tetapi hingga saat ini tidak satupun warga yang memiliki  sertifikat atas tanah yang mereka tempati, baik HGB apalagi Hak Milik. Mereka mengakui bahwa selama ini belum pernah melakukan upaya untuk mendapatkan hal tersebut karena “sadar” bahwa tanah tersebut adalah tanah tumpangan. Meski demikian mereka mengaku patuh pada kewajiban membayar Pajak Bumi dan bangunan (PBB) setiap tahun. Orang-orang seperti mbah Darmadi dan mbah Wakijan sudah merasa bersyukur bahwa mereka dan anak-cucu sudah boleh menumpang hidup di lahan tersebut yang hingga hari ini belum ada pihak manapun yang mengusiknya.

Pada sekitar tahun 2009, sempat beredar isu tentang akan dibangun Rumah Susun Sewa (Rusunawa) bagi warga Ledok Code. Umumnya warga merasa sudah nyaman dengan tempat tinggal mereka yang sekarang dan merasa enggan bila harus pindah ke rumah susun yang akan dibangun pemerintah, apalagi harus membayar setiap bulan.  Dalam satu kesempatan terkait kampanye Pemilu 2009, Prabukusumo, kerabat keraton dan fungsionaris salah satu partai politik, pernah berkunjung ke balai serbaguna RT 18. Waktu itu Pak RT sempat bertanya kepada Prabukusumo mengenai status tanah mereka seperti apa, dan kalau seandainya akan diambil kembali oleh Keraton maka mereka akan dipindah ke mana. Prabukusumo mengatakan, “ Keraton punya banyak tanah, kalau warga akan tetap tinggal di sini silahkan saja asalkan mau menjaga keamanan dan ketertiban”

Umumnya warga mengetahui bahwa pihak yang memiliki otoritas wilayah mereka adalah pihak Dinas Perairan, dengan demikian termasuk sebagai tanah Negara. Belakangan warga juga mendengar  isu tentang “pengambilalihan” tanah negara oleh pihak Keraton. Sebagian warga juga memahami tentang tanah kekancingan, yaitu status tanah yang didaftarkan sebagai bagian dari Sultan Ground. Berbeda dengan warga Jogoyudan yang  kritis terhadap peroalan tanah yang akan dikuasai keraton, warga Rt 18 Ledok Code cenderung pasrah tentang nasib tanah yang mereka tempati.  “Kita sebenarnya diuntungakan dengan adanya pembiaran masalah tanah oleh pemerntiah selama ini”, kata pak RT. Dari awal mereka sudah merasa sebagai penumpang atas kebaikan pihak “luar”, hal ini berbeda dengan warga Jogoyudan yang merasa membangun  kampung mereka dengan cara menguruk wedi kengser dengan tangan sendiri.

Meski sebagian warga Ledok Code besikap pasrah, tapi mereka yakin seandainya memang akan ada penggusuran maka akan ada pengantian yang layak. Mereka mencontohkan kasus penggusuran yang terjadi pada warga  yang menempati tanah pinggir sungai di belakang  Hotel Tenterem, warga dapat ganti rugi yang menurut mereka layak.

Implikasi dari memaknai ruang  hidup sebagai  tumpangan, selain memunculkan sikap pasrah, juga membuat warga mudah mereproduksi nalar yang berasal dari “luar” tentang apa yang baik dan buruk untuk kampung mereka. Kampung Ledok Code sekarang ini dikelilingi oleh gedung-gedung menjulang tinggi.  Jika malam kita dapat melihat lampu-lampu warna-warni yang berasal dari banguna hotel dan toko-toko besar , yang kontras dengan kampung Code dengan penerangan seadanya. Lampu-lampu kota itu semakin membuat warga ledok merasa kecil dan harus mengakui label kumuh dan liar yang selama ini dilekatkan pada mereka. “Kampung kami begitu gelap dan kumuh. Kami ingin membuat kampung ini bercahaya, agar orang tahu bahwa ada kehidupan di sini”. Demikian disampaikan Pak Miskam, warga Kampung Ledok Code, ketika mereka berinisiatif membuat lampion sebagai penghias kampung mereka. Di satu sisi gagasan “kampung cahaya” merupakan ide kreatif karena menggugah kesadaran warga untuk keluar dari kegelapan dan kekumuhan. Akan tetapi di sisi lain, mungkin aktifitas semacam itu membuat  mereka tidak lagi perlu bertanya,  siapa yang mendefinisikan kegelapan dan kekumuhan itu? Siapa yang menciptakannya?

Reproduksi nalar struktural memang terasa lebih kentara di RT 18 ini. Dominasi pihak pengurus RT terksesan cukup kuat dalam pengambilan keputusan di komunitas. Akan tetapi sebenarnya potensi untuk bergerak masih tetap ada, yakni pada komunitas anak-anak muda. Bagaimanapun anak muda secara alamiah memiliki relasi dengan pihak-pihak lain di luar kampung mereka. Dalam suatu pertemuan yang kami ikuti, banyak ide-ide anak muda yang menarik tentang kampung mereka. Misalnya keinginan mereka menjadikan “Rumah Wahono” sebagai “cagar budaya kampung” yang merupakan  bentuk afresiasi pada sejarah kampung. Dari sana warga dan masyarakat umum dapat belajar tentang proses-proses hidup berkomunitas.  Kaum muda juga mengagas tempat bermain anak-anak yang memungkinkan anak-anak dapat langsung menyentuh tanah, seperti jaman lampau, sebab saat ini hampir seluruh permukaan tanah sudah ditutupi semen atau konblok.  Hanya saja selama ini suara kaum muda tampaknya kurang begitu didengar oleh pihak RT dan orang-orang dewasa/orang tua. 

Ledok Tukangan: Kampung kami bernama Kebersamaan

Ledok Tukangan termasuk kampung pinggir kali Code yang sudah lama ada, dan paling lama di antara dua kampung lain yang telah dibahas di atas. Salah satu peninggalan bangunan fisik yang membuktikan itu adalah rumah Joglo yang berusia lebih dari seratus tahun. Rumah Jogla itu dibangaun oleh mbah Kartodimejo yang  juga dikenal  dengan panggilan mbah Banjir, seorang  pengusaha batik dan kemasan (kerajian emas) yang berasal dari Kulonprogo. Rumah Joglo itu sendiri selain sebagai tempat tinggal dulunya juga difungsikan sebagai  tempat  membatik dan kemasan.  Saat ini rumah Joglo yang luasnya sekitar 820.m persegi itu dihuni keturunan yang keempat dan kelima. Keadaan rumah tersebut dapat dikatakan tidak mengalami banyak renovasi, selain dindingnya yang dahulu dari kayu kini berubah menjadi tembok di beberapa bagian.  Adapun genteng dan tiang serta kayu-kayu di bagian atas masih asli.

Warga senior umumnya masih bisa bercerita tentang sejarah Ledok Tukangan hingga tiga atau empat generasi di atas mereka. Mereka juga masih bisa menyebutkan  nama-nama kepala kampung yang pernah berkuasa di sana, karena keturunan kepala kampung  atau tokoh-tokoh di masa lalu masih ada dan bermukim di Ledok Tukangan.

Warga senior cenderung menganggap bahwa kehidupan di masa lalu lebih bernilai di banding sekarang. Ukuran penilaian itu adalah rasa kebersamaan warga dan penghormatan terhadap lingkungan sekitar, terutama sungai Code. Menurut mereka, jaman dahulu orang-orang saling mengenal, baik orang tua maupun anak-anak. Menurut mereka, hal itu terjadi selain karena penduduk belum sebanyak sekarang, juga karena belum banyak pengaruh “individualisme” dari dunia modern.

Demikian pula hubungan dengan alam, dahulu orang memberi sesaji  pada belik, misalnya dengan meletakkan tumpeng kecil pada hari-hari tertentu, terutama malam Jumat kliwon dan malam Satu Sura. Mereka juga masih ingat dengan jelas bagaimana banjir lahar yang terjadi pada tahun 1962. Dikisahkan bahwa orang jaman dahulu  percaya bahwa air pertama yang datang pada banjir bandang itu akan membuat awet muda apabila diusapkan di muka. Menurut mereka, air yang merupakan “ndas-ndasane banjir” itu sangat bening dan menyegarkan.  Paska banjir itu, ada suatu peristiwa yang menarik, yakni sebuah ritual menyusuri kali yang dilakukan oleh mbah Putih. Mbah Putih adalah orang tua yang berpakaian serba putih, dengan rambut dan jenggot juga putih. Dalam ritual itu, mbah Putih hanya berjalan menusuri sungai Code mulai dari Jembatan Sayidan (di selatan) menuju jembatan Gondolayu (di utara). Maksud ritual itu adalah memohon keselamatan agar bencana banjir tidak merugikan warga sekitar sungai. Saat mbah Putih melintas, sebagian orang yang kebetulan ada di sekitar sungai mengikuti  langkah  mbah Putih dari belakang, sehingga membetuk semacam barisan orang yang cukup panjang. Warga kampung sekitar sungai juga banyak yang menonton aksi itu dari pinggir, menyaksikan dengan harapan yang sama supaya terhindar dari bencana.

Demikinlah bencana seperti banjir tidak sekedar dimaknai sebagai peristiwa alam semata, tetapi juga peristiwa gaib. Menurut orang-orang tua, hal semacam itu membuat mereka tenang dalam menghadapi bencana karena ada keyakinan pada yang maha kuasa. Lagi pula mereka memang sudah memiliki semacam “SOP” ketika ada banjir. Di salah satu bagian kampung ini ada sepetak lahan seluas kurang-lebih 30x20m, yang konturnya lebih tinggi kira-kira 3-4 meter dari rata-rata wilayah kampung.  Lokasi ini  disebut Ngaglik,  artinya dataran tinggi. Tempat ini dahulu digunakan warga untuk mengungsi ketika Kali Code banjir. Ketika terjadi banjir bandang yang cukup besar pada tahun 1984, seluruh wilayah Ledok Tukangan tergenang air, kecuali Ngaglik.  Keadaan Nganglik saat itu seperti sebuah pulau kecil karena dikelilingini air, demikian kenang warga.

Selain soal ritual dan kisah mistis, cerita-cerita  hantu cukup banyak muncul di ledok Tukangan, misalnya hantu pocong dan gendorowo yang bermukim di rerumpunan bambu di masa lalu. Bu Sari (40) mengaku  pernah bertemu pocongan saat  pulang dari belik sekitar jam delapan malam. Itu terjadi sekitar sepuluh tahun yang lalu. Beberapa warga juga mengaku punya pengalaman yang mirip. Kisah-kisah misteri memang biasa ada di dalam komunitas, terlepas dari benar-tidaknya, tapi yang pasti banyak dari kisah itu yang sudah dianggap menjadi milik bersama. Seseorang yang belum pernah melihat hantu, bisa saja merasa sudah pernah melihat hantu, hanya karena kisah itu sering dibicarakan di komunitasnya. Akan tetapi saat ini kampung semakin ramai, suara sepeda motor sudah menggantikan suara gemersik daun-daun bambu. Kisah orang bertemu hantu makin jarang terdengar, meski tidak hilang sama-sekali, sebab itu adalah bagian dari relasi komunitas dengan alam sekitarnya.

Baca juga:  Sejarah Menulis

Terkait dengan “ asal-usul”, sebagian warga percaya bahwa nama “Tukangan” itu ada hubungannya dengan banyaknya para tukang yang dahulu menghuni kampung tersebut.  Hampir semua tukang ada, mulai dari tukang masak, tukang kayu, tukang jagal, dan bebargai macam pengerajin. Ada semacam perasaan  bahwa para tukang itulah “penduduk asli” kampung mereka.

Meski kerja secara mandiri, seorang tukang cenderung suka hidup berkomunitas. Pengetahuan dan keterampilan mereka didapat dan diasah dari praktik hidup sehari-hari. Seorang tukang senior akan menularkan ilmu pada tukang yunior dengan cara langsung melibatkannya dalam pekerjaan. Artinya memang tidak ada sekolah menjadi tukang, yang ada adalah semacam “reproduksi sosial” melalui belajar sambil melakukan. Seorang tukang mendapatkan harga diri dari keahliannya, dan itu menjadi identitasnya. Tapi saat ini keberadaan tukang sudah jauh berkurang, berganti dengan buruh yang sebagian adalah para pendatang baru.

Buruh yang tinggal di kampung cenderung dianggap “hidup sendiri-sendiri”. Biasanya mereka menyewa kamar kos atau mengontrak rumah yang dihuni beberapa orang. Mereka bekerja berdasarkan waktu dan tempat yang ditentukan oleh majikan atau perusahaan. Banyak buruh yang harus bekerja sepanjang hari sehingga tidak ada lagi waktu untuk bergaul di komunitas. Seorang buruh tidak memiliki identitas profesi seperti para tukang, sebab meski memiliki keterampilan, apa yang dihasilkan buruh hanya menjadi identitas perusahaan atau pabrik tempat dia bekerja.

Meski menyadari sudah banyak perubahan, tapi umumnya warga masih meyakini kebersamaan dan gotong-royong tidak hilang begitu saja. “Tidak semua nilai positif itu hilang, tetapi mungkin berubah sesuai jaman, anak muda masih banyak yang peduli dengan kampung, misalnya melalui acara kesenian dan olah raga”, kata Bu Jilah (50 tahun).  “Kebersamaan” tempaknya memang masih menjadi  obsesi mereka.  Kaum muda menunjukkan hal itu dengan aktif dalam berbagai  ivent di kampung, maupun sekedar kumpul-kumpul di sanggar SAKI (Sanggar Anak Kampung Indonesia) atau halaman Jimah. Acara perayaan 17 Agustus selalu gegap gempita di kampung ini. Aneka kesenian dan perlombaan digelar hingga tujuh hari tujuh malam. Semua dalam rangka mempererat kebersamaan. Bahkan berkelahi melawan pemuda kampung seberang pun seolah bisa ditolerir sejauh itu berangkat dari, atau dalam rangka, memperkuat solidaritas internal. “Kalo anak muda, nakal itu biasa, yang penting mereka tahu kapan harus memulai kapan harus berhenti, dan yang paling penting guyup rukun dan berkreasi”, kata Anang, ketua SAKI yang juga salah satu keturunan ke tiga dari Kepala Kampung di jaman dahulu, sewaktu masih era Rukun Kampung (RK).

Dalam satu diskusi kelompok terfokus, beberapa warga mengatakan bahwa perubahan di kampung mereka terkait erat dengan perubahan struktur adminstratif dari Rukun Kampung (RK) menjadi  Rukun warga(RW). Sewaktu masih RK, kegiatan kampung, baik formal maupun tidak formal, melibatkan seluruh kampung, mulai dari utara sampai selatan. “Kalau ada Posyandu, semua ibu-ibu akan bertemu, begitu juga dengankegiatan gotong-royong atau acara-acara lainnya”. Tapi setelah era RW, orang hanya akan berkegiatan dalam lingkup RW saja, bahkan bila ada yang meninggal maka yang melayatpun hanya orang yang se-RW dengan almarhum.

Warga sangat  peka terhadap perubahan yang sekiranya mempengaruhi kebersamaan mereka. Salah satu yang diresahkan dari makin banyaknya pendatang ke kampung mereka adalah bahwa para pendatang itu biasanya sulit untuk membaur dengan orang kampung. Para pendatang  biasanya hanya seperti orang yang singgah, sebab mereka lebih mementingkan pekerjaan  mereka dibanding kegiatan kampung. Maka terjadilah jarak antara “warga asli” yaitu mereka yang memiliki kaitan dengan masa lalu kampung dan ikatan dengan sesama warga,  dengan dengan pendatang yang merupakan “orang bebas” yang  berpotensi mengganggu kebersamaan. Ini berkaitan dengan perbedaan “kultur tukang” dengan “kultur buruh” seperti yang diulas di atas.

Dengan demikian, makna ruang hidup bagi warga Ledok Tukangan bukan pada ruang fisik, melainkan lebih pada ruang sosial yang memungkinkan solidaritas internal terus dibangun. Keadaan ini menunjukkan bahwa dibanding dengan kampung Jogoyudan dan RT 18 Ledok Code, kehidupan berkomunitas  Ledok Tukangan memiliki akar budaya yang lebih kuat.

Mengenai status tanah, sebagian warga sudah memiliki Sertifikat Hak Milik dan Hak Guna Bangunan, ada sebagian kecil belum memiliki status yakni mereka yang  menempati  tanah wedi kengser. Terkait isu adanya rencana pengambilalihan Tanah Negara oleh Keraton, respon masyarakat masih biasa-biasa saja, dalam arti belum menjadi keresahan seperti yang dialami oleh warga Jogoyudan. Hal ini bisa jadi sebagai bentuk rasa percaya diri mereka sebagai komunitas yang lebih tua (dibanding dua kampung lain) dalam merespon perkembangan situasi. Kondisi seperti ini ada untung-ruginya bagi pertahanan kampung. Keuntungannya adalah, warga memiliki modal budaya yang besar yang didasari solidaritas internal. Hal ini menumbuhkan kemampuan adaptasi cukup tinggi, demikian pula dengan konsolidasi internal. Adapun kerugiannya adalah kurangnya gairah mereka dalam belajar strategi pergerakan, terutama terhadap isu-isu perampasan tanah atau ruang hidup yang dilakukan secara struktural oleh pihak penguasa.

Penutup

Proses terbentuknya kampung perkotaan tidak terlepas dari penetrasi ekonomi kapital ke pedesaan. Pertanian yang berabad-abad menyerap tenaga manusia dan binatang, oleh sistem kapitalis diubah menjadi penggunaan mesin dan bahan-bahan kimia (revolusi hijau) yang semua itu menyebabkan orang desa kehilangan ruang hidup lalu hijrah ke kota. Kebanyakan pendatang miskin itu tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai sehingga mereka masuk ke sektor informal. Sektor inilah, yang tidak ada di desa, yang memberikan mereka peluang hidup, misalnya menjadi penjaja keliling, pedagang kaki lima, atau pemulung.

Kampung kota di Kali Code terbentuk sebagai tanggapan warga atas masalah ruang hidup. Mereka hadir dengan aneka siasat ruang, di luar perencanaan kota yang resmi, karena kota resmi adalah kota yang diarahkan untuk melayani industri dan kapilaisme global. Kota Yogyakarta pada awalnya berwatak tradisional, sehingga keberadaan kampung kota tidak begitu diperhatikan. Akan tetapi ketika pariwisata dan pendidikan yang menjadi ikon Yogyakarta mulai menjadi lahan bisnis yang dapat menumpuk kapital, maka keberadaan kampung pinggir kali dianggap sebagai masalah. Hal lain yang khas Yogyakarta adalah soal “keistimewaan” yang sarat akan nafsu penguasaan akan tanah oleh pihak Keraton sehingga perlindungan terhadap warga yang seharusnya dipayungi oleh UUPA kini menjadi kembali kabur.

Penghuni kampung perkotaan seperti Code itu secara sosial ekonomi, budaya dan politik memang berintegrasi dengan kehidupan masyarakat perkotaan secara umum, akan tetapi integrasi itu tidak adil bagi mereka. Secara sosial mereka ditolak dan distigmatisasi, secara ekonomi mereka lebih banyak memberi  daripada menerima. Merekalah yang membersihkan dan memanfaatkan sisa-sisa konsumsi golongan lain dalam masyarakat kota. Dengan adanya sektor informal yang mereka gerakan biaya hidup menjadi lebih murah bagi golongan berpenghasilan rendah. Dengan sampah yang mereka kumpulkan dan pilah-pilah, mereka memasok bahan baku yang murah bagi industri. Pendeknya mereka menyumbang dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak menerima pembagian keuntungannya (Khudori 2002).

Secara politis, kaum miskin kota tidak apatis, karena mereka berkepentingan dengan keputusan-keputusan yang menyangkut nasib mereka. Akan tetapi kesempatan dan akses mereka untuk berpartisipasi dalam politik dibatasi, atau sekedar dimanfaatkan. Partisipasi mereka ditolak struktur makro yang dikuasi golongan menengah ke atas (kaum priyayi dan kapitalis) melalui ancaman penggusuran, kriminalisasi, ketidakpastian hidup dalam penyakit dan bencana alam. Mereka bukan kelompok yang mudah diprovokasi. Prilaku politik mereka tidak berbeda dengan masyarakat pada umumnya (Khudori 2002).

Dari uraian tentang tiga kampung di muka,  tampak ada perbedaan karakter dalam merespon situasi ruang hidup terkini.  Perbedaan itu berpangkal dari cara mereka memaknai atau mengafresiasi peristiwa-peristiwa terkait asal-usul kampung dan komunitas:

Warga Jogoyudan sangat sadar kampung mereka sebagai tempat yang mewujud, sebagai sebuah wilayah yang memiliki batas-batas, baik geografis maupun administratif.  Hal tersebut didasarkan pengalaman mereka membentuk kampung itu secara fisik dengan cara menguruk dan meratakan wedi kengser yang semua curam atau berceruk.  Dari sana muncul kepedulian yang kuat akan “status” tanah tersebut secara legal-formal, dan kini merasa bahwa mereka harus mempertahankan tanah itu.

Warga RT 18 Ledok Code memaknai kampung sebagai tempat menumpang hidup, dan sangat menghargai jasa-jasa orang yang telah membuat mereka boleh tinggal di situ hingga hari ini. Hal tersebut membenarkan sikap pasrah dan cenderung mereproduksi nalar pihak luar yang mungkin malah melemahkan kehidupan komunitas. Sebenarnya daya  juang  komunitas selama ini bukannya tidak ada, masalahnya kisah-kisah seperti itu tidak terafresiasi dengan baik oleh mereka, tertutup oleh cerita tentang jasa dan kebaikan pihak luar, sehingga belum bisa menjadi “modal budaya” bagi sebuah gerakan.  Implikasi yang mungkin terjadi adalah rendahnya kemampuan mereka mempertahankan ruang hidup jika sewaktu-waktu ada penggusuran. Meski demikian harapan tetap ada, yakni di tangan kaum Muda yang relatif lebih terbuka dan terhubung dengan banyak pihak.

Warga Ledok Tukangan mengagungkan nila-nilai kebersamaan dan solidaritas internal.  Bagi mereka, kampung adalah ruang interaksi yang lebih dimaknai secara kosmologis ketimbang geografis. ini terkait sejarah komunitas mereka yang cukup panjang, dan mengakar hingga hari ini. Mereka memiliki modal yang baik untuk melakukan gerakan atau perlawanan secara budaya, tetapi agak lemah dalam memahami persoalan struktural, khususnya  soal pertanahan.[]

kalicode - Kisah Tiga Kampung di Lembah Code

 

Komentar Anda
Kuy, disebarkan...
Tidak ada artikel lagi