Pakai mode DARK - NIGHT biar ga silauwww :-p

Jika kita mau berkaca pada perjalanan sejarah bangsa ini, sebenarnya kesadaran nasional bukanlah hanya milik kaum lelaki. Kesadaran nasional sesungguhnya juga dilakukan oleh kaum perempuan Indonesia. Salah seorang perempuan yang terkemuka dalam sejarah Indonesia di zaman kolonialisme Belanda adalah Raden Ajeng Kartini. Surat-surat Kartini telah dikumpulkan dan diterbitkan oleh MR. Abendaon di bawah judul Van Duisternis Naar Lich (“Habis Gelap Terbitlah Terang”).

Meskipun Kartini tidak mengadakan pergerakan perempuan–karena hanya sebagai perorangan mengemukakan pendapat-pendapat pribadi saja–surat-surat Kartini itu perlu mendapat perhatian. Pada diri Kartini telah terdapat kesadaran nasional. Kebenaran ini dapat kita buktikan dengan kutipan dari dua surat Kartini. Yang pertama, tentang harapan Kartini agar monopoli penjualan candu oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dihapuskan, karena penghisapan candu dipandangnya sebagai hal yang melemahkan kesehatan rakyat Indonesia. Yang ke dua, mengenai tawaran beasiswa kepada Kartini untuk melanjutkan pelajarannya ke Belanda. Tawaran itu ditolak dengan alasan bahwa pada waktu itu perempuan Indonesia tidak bisa melanjutkan pelajaran, tetapi dianjurkan agar pemerintah Hindia Belanda lebih banyak memberi kesempatan kepada pemuda-pemuda Indonesia untuk melanjutkan pelajaran di luar negeri, karena hal ihwal itu tidak semata-mata demi kepentingan pemuda itu sendiri, tetapi demi kepentingan seluruh bangsa.

Pada 3 September 1912, delapan tahun pasca Kartini meninggal dunia, Dokter Cipto Mangunkusumo mendirikan studieclub dengan nama Kartini di kota Malang. Tidak lupa alasan Cipto Mangunkusumo menggunakan nama Kartini bagi studieclub-nya. Mungkin bagi masyarakat saat ini, pemberian nama yang demikian agak ganjil karena nama Kartini telah menjadi monopoli  perkumpulan-perkumpulan perempuan. Bagi Cipto Mangunkusumo, bahwa tujuan Kartini bukan semata-mata untuk menggalang suatu gerakan perempuan, melainkan untuk membangkitkan rakyat Indonesia yang tertidur berabad-abad lamanya. Itulah sebabnya maka nama Kartini diperuntukkan sebagai lambang kesadaran nasional dan lambang cita-cita mulia. Ia adalah pembangkit kesadaran nasional. Oleh karena itu, nama Kartini ditahbiskan sebagai nama studieclub, yang anggotanya bukan perempuan saja, melainkan sebagian besar adalah kaum laki-laki.[su_box title=”Baca juga :” style=”default” box_color=”#F73F43″ title_color=”#FFFFFF” radius=”0″]

Baca juga:  Jika Jokowi adalah Dokter Gigi
Arwah Chico Mendes di Kanvas Umar Sidik
Selamat datang di Historead Indonesiabr
Badingsanak
Bangun dari Tidur Panjang
Bertarung dalam Jagat Kesenian Indonesia
[/su_box]

Apa yang digagas oleh Cipto Mangunkusumo sebagai seorang nasionalis, yang sukar dicari tandingannya hingga sekarang, adalah keyakinan bahwa Kartini memang sudah mempunyai kesadaran nasional dan mempunyai cita-cita nasional. Jadi sebenarnya, kesadaran nasional itu telah bangkit pada hati nurani Kartini.  Peristiwa itu mendahului terbentuknya perkumpulan Budi Utomo. Meskipun demikian, Kartini tidak lalu mendirikan suatu organisasi demi perbaikan kehidupan nasional; kesadaran nasional yang hidup dalam kalbunya mendorong pribadi Kartini untuk diserukan kepada rakyat Indonesia umumnya dan untuk perempuan Indonesia khususnya melalui surat-surat pribadinya. Kesadaran nasionalnya menjelma sebagai cita-cita demi kebahagiaan bangsa Indonesia.

Kartini berseru agar kaum perempuan Indonesia mencari pengetahuan di ruang sekolah, mencari kepandaian yang cukup untuk mencapai derajat yang laik. Seruan Kartini tidaklah sia-sia. Di Jawa Barat, ada seorang perempuan  yang bernama Dewi Sartika. Orang ini giat melaksanakan anjuran Kartini. Dia dikenal sebagai Kartini Pasundan. Juga dalam hati nurani Dewi Sartika ini, telah bangkit kesadaran nasional, namun usaha-usahanya masih terbatas sampai pada bidang sosial. Pada hakikatnya, kesadaran nasional tidaklah identik dengan politik menentang kuasa penjajahan. Politik menentang penjajahan hanyalah salahsatu dari manifestasi kesadaran nasional. Yang pokok adalah usaha untuk ikut serta memajukan bangsa Indonesia.

***

Perkumpulan-perkumpulan perempuan Indonesia semula juga bersifat apolitis; tidak ikut mencampuri soal politik. Perkumpulan perempuan yang pertama didirikan di Jakarta tahun 1912 bernama Putri Mardika. Perkumpulan Putri Mardika bertujuan untuk memajukan pendidikan anak-anak, terutama anak-anak perempuan. Kemudian menyusul pelbagai perkumpulan perempuan lainnya. Di antaranya terdapat perkumpulan-perkumpulan perempuan yang berdiri sendiri dan ada pula perkumpulan perempuan yang menjadi bagian dari partai politik atau perkumpulan lainnya yang anggotanya kaum laki-laki.

Baca juga:  Gender dan Nasionalisme

Perkumpulan perempuan yang terakhir ini merupakan perkumpulan atau gerakan nasional bagian perempuan. Ada Partai Sarekat Islam bagian perempuan, Jong Islamieten Bond bagian perempuan, Jong Java bagian perempuan, Muhammadiyah bagian perempuan (Aisyah), Nahdlatul Ulama bagian perempuan (Muslimat dan Fatayat), dan lain-lain. Dengan sendirinya, aliran politik yang dianutnya sama dengan aliran politik perkumpulan induknya. Meskipun demikian, sifat sosial-ekonomis itu lambat laun hilang pasca perkumpulan perempuan itu menjadi bagian dari gerakan nasional.

Semula, para anggota perkumpulan perempuan itu juga berkutat untuk merundingkan soal-soal yang bersifat sosial.  Hal ihwal itu nyata pada perkumpulan Wanita Katolik, Aisyah, Wanita Utomo, dan lain-lain. Dalam perkumpulan Wanita Katolik misalnya, banyak dibahas soal-soal sumbangan kaum perempuan terhadap gereja, pengumpulan derma, usaha mengadakan pasar amal, dan lain-lain. Soal-soal yang demikian itulah yang semula mendapat perhatian dalam perkumpulan-perkumpulan perempuan. Sejak timbulnya gagasan pembentukan barisan kulit berwarna untuk dihadapkan kepada pemerintah kolonial, sifat perkumpulan perempuan ikut berubah. Perkumpulan perempuan terbawa arus politik.

Jika pada 17 Desember 1927 partai-partai politik yang merupakan gerakan nasional, bergabung dalam badan politik Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI), maka pada 22 Desember 1928 perkumpulan-perkumpulan perempuan yang mengadakan kongres di kota Yogyakarta juga bergabung dalam satu badan federatif yang bernama Perserikatan Perempuan Indonesia. Sejak 1929, nama Perserikatan Perempuan Indonesia diganti menjadi Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia. Kongres Perempuan yang pertama diselenggarakan pada 22-25 Desember 1928 di kota Yogyakarta. Penyelenggaranya adalah perkumpulan Wanita Utomo, Putri Indonesia, Wanita Katolik, Aisyah, Wanita Mulyo, Serikat Islam bagian perempuan, Jong Islamieten Bond, Jong Java bagian perempuan dan Wanita Taman Siswa. Tanggal 22 Desember merupakan tanggal fusi perkumpulan perempuan seluruh Indonesia, yang kemudian pasca Indonesia merdeka dijadikan sebagai Hari Ibu. Pada hakikatnya, tanggal 22 Desember 1928 adalah hari kelahiran kesadaran nasional dalam perkumpulan kaum perempuan.[su_box title=”Baca juga :” style=”default” box_color=”#F73F43″ title_color=”#FFFFFF” radius=”0″]

Baca juga:  Perempuan dalam Data Etnografi Ekonomi
Biola Berdawai
Bencana Alam Perdana
Budak, Perempuan, Non-Muslim
Buku, Manuskrip, Unta
Al Razi
[/su_box]

Dua tahun kemudian, dalam kongres tahun 1930, diputuskan bahwa gerakan perempuan merupakan bagian dari gerakan nasional. Sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing, kaum perempuan wajib ikut serta memperjuangkan martabat nusa dan bangsa. Keputusan itu bagi beberapa perempuan seperti, misalnya, Sarekat Islam bagian perempuan merupakan sesuatu yang baru. Sarekat Islam bagian perempuan sudah merupakan bagian partai politik. Para anggotanya yakin, bahwa mereka wajib membantu suaminya dalam memerjuangkan nasib bangsanya. Akan tetapi, bagi perkumpulan-perkumpulan perempuan yang semata-mata bergerak dalam bidang sosial, keputusan itu benar-benar merupakan sesuatu yang baru.

Dalam perjuangan nasional, perempuan wajib membantu laki-laki untuk mengangkat martabat nusa dan bangsa. Gerakan perempuan wajib menjadi bagian dari gerakan nasional. Badan gabungan terdiri pelbagai unsur yang masing-masing memertahankan wataknya. Keputusan Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia tidak sekaligus merombak watak perkumpulan perempuan yang semata-mata memerhatikan kepentingan sosial. Badan gabungan yang terdiri dari 25 perkumpulan tidak kompak dalam tindakannya. Meskipun demikian, secara resmi Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia adalah organisasi politik.

Kongres Perempuan Indonesia kedua berlangsung di Jakarta pada 20-24 Juli 1935, atas prakarsa Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia. Salah satu keputusan yang diambil dan dianggap penting sebagai penetapan penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia (KPI) adalah setiap tiga tahun sekali. Selain itu, kongres menetapkan pula dasar sementara KPI, yakni nasionalisme, sosialisme, dan keperempuanan. Dasar itu sangat logis mengingat suasana zamannya. Ditegaskan, bagaimanapun tiap perempuan Indonesia terutama harus menjadi perempuan negaranya. Maksudnya adalah bahwa tiap perempuan Indonesia wajib memiliki kesadaran nasional dan memafhumi panggilannya untuk ikut serta dalam pembentukan bangsa Indonesia baru.[]

ibuzuk - Nasionalisme, Sosialisme, Keperempuanan

Mohamad “Zuk” Marzuki

Komentar Anda
Kuy, disebarkan...
Tidak ada artikel lagi