Pakai mode DARK - NIGHT biar ga silauwww :-p

Sepanjang sejarahnya, pemahaman ihwal negara Islam tidak pernah seragam karena rujukan untuk konsep ini tidak pernah satu. Konsep negara-bangsa adalah sebuah kreasi baru orang-orang modern, padahal Islam lahir jauh sebelum konsep ini dikenal. Akibatnya, rujukan terhadap konsep “Negara Islam” berpindah-pindah dan tumpang-tindih antara dua peradaban: Islam dan Barat.

Dalam buku–yang berasal dari disertasinya–Negara Islam, Musdah Mulia dengan baik memberi uraian gamblang kepada kita tentang konsep negara Islam dan perdebatan di seputar gagasan kontroversial ini. Dengan merujuk kepada Muhammad Husain Haikal, seorang pembaru Muslim dan penulis produktif asal Mesir, Musdah menyimpulkan bahwa negara Islam adalah sintesa kreatif antara bentuk negara sekular dan negara teokrasi.

Meskipun Islam sejak awal menampilkan dirinya dalam wujud negara seperti terlihat dalam kehidupan Nabi Saw dan umat Muslim di Madinah, namun perbicaraan tentang negara Islam baru muncul belakangan. Perbincangan soal negara Islam baru mengemuka jauh pasca periode Madinah, yaitu setelah berakhirnya sistem khilafah di Turki (1924). Sejak masa itu konsep negara Islam mulai ramai dibicarakan oleh para pemikir politik Islam.

Salah seorang pemikir itu adalah Muhammad Husain Haikal (1888-1956) yang selanjutnya disebut Haikal. Dia salah seorang pengikut ‘Abduh (1845-1905). Haikal meraih gelar doktor dalam bidang ilmu hukum dari Universitas Sorbonne, Perancis dan merupakan putera Mesir pertama yang menyandang gelar kesarjanaan seperti itu. Di samping pemikir politik, ia juga sejarawan, sastrawan, dan sekaligus negarawan yang dihormati. Jabatan yang pernah dipegangnya, antara lain menteri negara urusan dalam negeri, menteri pendidikan untuk tiga periode, menteri sosial, ketua majelis senat, dan ketua Partai Liberal Konstitusionalis.
[su_box title=”Baca juga :” style=”default” box_color=”#F73F43″ title_color=”#FFFFFF” radius=”0″] Abu al Zahrawi
Timurlenk
Halal dan Haram
Sang Pemula
Catatan Kaki dari Amuntai [/su_box] Haikal hidup pada masa pemerintahan raja-raja Turki keturunan Muhammad ‘Ali (berkuasa 1805-1848). Selama hidupnya, Haikal mengalami tiga kali perubahan bentuk pemerintahan di Mesir. Pertama, bentuk monarki absolut, yaitu sejak pemerintahan Khedewi Taufiq (1879-1892) sampai masa awal pemerintahan Raja Fu’ad I (1917-1936); Kedua, bentuk monarki konstitusional, sejak 1922, yakni pasca terjadi “Revolusi Mesir” (1919) sampai masa pemerintahan Raja Faruq (1936-1952); dan Ketiga, bentuk republik, sejak terjadi Revolusi Juli 1952 yang dipimpin oleh Jamal ‘Abd al-Nasir (1918-1970). Karya terpenting Haikal di bidang pemikiran politik Islam adalah Al-Hukumah al-Islamiyyah. Di dalam buku itulah sang sejarawan mendedahkan asal mula terbentuknya negara Islam di Madinah dan prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam pengelolaannya.

Baca juga:  Museum, Kenangan, Melankoli

***

Berbicara ihwal negara Islam, Haikal menjelaskan bahwa tuntunan al-Qur’an mengenai kehidupan bernegara tidak menunjuk kepada suatu model tertentu. Karena itu, dia menyimpulkan bahwa soal negara dan pemerintahan lebih banyak diserahkan kepada ijtihad umat Muslim.

Islam, kata Haikal, hanya menggariskan prinsip-prinsip dasar yang harus dipedomani dalam mengelola negara, yaitu prinsip persaudaraan, persamaan, dan kebebasan. Prinsip-prinsip itu mengacu kepada prinsip tauhid yang merupakan ajaran inti dalam Islam.

Prinsip persaudaraan sesama manusia akan membentuk persatuan yang kokoh dan toleransi beragama di antara warga negara yang majemuk, yang terdiri dari pelbagai suku dan agama. Penerapan ajaran persaudaraan dalam kehidupan bernegara dimaksudkan agar para penguasa memperlakukan semua warga negaranya, tanpa kecuali, sebagai saudara. Sebaliknya, mereka tidak boleh berbuat sewenang-wenang atau bersikap lalim terhadap rakyatnya.

Prinsip persamaan antarmanusia melahirkan musyawarah dan keadilan. Di dalam mengambil suatu keputusan kenegaraan yang penting, para penguasa hendaknya terlebih dahulu bermusyawarah dengan wakil-wakil rakyat atau dengan orang-orang yang dipandang ahli dalam bidang tersebut. Selain itu, para penguasa juga hendaknya memperlakukan rakyatnya secara adil tanpa melihat jabatan dan posisi, keturunan, kesukuan, dan kekayaan mereka. Bahkan tanpa membedakan antara yang muslim dan bukan muslim.

Dalam kehidupan bernegara, prinsip persamaan ini membawa implikasi kepada persamaan hak di antara para warga negara. Semua warga memiliki hak-hak politik yang sama, bahkan setiap warga berhak meminta pertanggungjawaban dari penguasa.

Baca juga:  Buku, Manuskrip, Unta

Adapun prinsip kebebasan manusia diterapkan dalam bentuk memberikan kebebasan berpikir dan kebebasan beragama. Karenanya, hak-hak individu dijamin, kepercayaan dan keyakinan penduduk tetap dijunjung tinggi.

Penerapan ajaran kebebasan, khususnya kebebasan berpikir, dalam suatu negara mendorong warga negara untuk maju dan berkembang. Ajaran kebebasan ini juga menghendaki agar warga negara dibebaskan dari kelaparan dan ketakutan, sehingga mereka dapat hidup dalam kondisi yang sejahtera dan tenteram.

Prinsip-prinsip dasar negara Islam yang dirumuskan Haikal itu sepintas tampak sangat utopian dan mustahil dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata dewasa ini. Namun, Haikal mampu mengungkapkan dengan fakta-fakta historis yang kuat bahwa ajaran-ajaran luhur tersebut telah diimplementasikan dengan baik dalam kehidupan bernegara pada masa Muhammad dan masa Khulafa Rasyidin. Maju mundurnya Islam pada masa-masa awal ternyata dipengaruhi oleh sejauh mana prinsip-prinsip dasar negara Islam tersebut diaplikasikan dalam kehidupan bernegara.

***

Tiga prinsip dasar negara Islam yang dikemukakan Haikal tersebut garis besarnya identik dengan nilai-nilai luhur yang dibawa oleh Revolusi Perancis (1789), yaitu nilai-nilai kebebasan, persamaan, dan persadaraan (liberte, egalite, fraternite) sehingga beberapa penulis menyebutkan bahwa pemikiran politik Haikal amat dipengaruhi oleh pemikiran Barat, khususnya ide-ide Revolusi Perancis.

Tetapi, Haikal telah membuktikan dengan fakta-fakta historis yang akurat bahwa nilai-nilai kebebasan, persamaan, dan persaudaraan bukan monopoli Barat, melainkan memiliki akar hukum yang kuat dalam tradisi Islam, bahkan di dalam Islam ketiga nilai tersebut memiliki makna yang dalam dan sarat dengan muatan nilai-nilai spiritual.[su_box title=”Baca juga :” style=”default” box_color=”#F73F43″ title_color=”#FFFFFF” radius=”0″] Arwah Chico Mendes di Kanvas Umar Sidik
Selamat datang di Historead Indonesiabr
Badingsanak
Bangun dari Tidur Panjang
Bertarung dalam Jagat Kesenian Indonesia
[/su_box]

Kalaupun pemikiran Haikal perihal prinsip-prinsip dasar negara Islam itu dikatakan diilhami oleh ide-ide Revolusi Perancis atau teori-teori Barat, pemikiran dan analisis Haikal masih dapat dipandang orisinil. Sebab, pemikiran dan analisisnya itu bukan semata-mata didasarkan pada pemikiran rasional, melainkan berpijak pada ajaran dasar dalam Islam. Hal ihwal itu patut dihargai.

Baca juga:  Pengkhianatan Cendekiawan

Di samping itu, sebagai seorang yang sangat memperhatikan sejarah, pemikiran Haikal selalu dilandasi dengan data-data historis yang konkret yang diperoleh berkat keuletannya mengkaji fakta-fakta kesejarahan dengan menggunakan metode ilmiah yang umumnya dipakai di dunia Barat, tetapi dengan tetap mengacu pada sumber-sumber keislaman yang otentik. Di sinilah letak keunikan Haikal dibanding dengan pemikir muslim lainnya.

Di dalam al-Hukumah al-Islamiyyah, Haikal menguraikan tentang proses terbentuknya negara Islam di Madinah dan prinsip-prinsip dasar negara Islam. Menurut Haikal, prinsip-prinsip dasar kehidupan kemasyarakatan yang diberikan oleh Al-Qur’an dan Sunah tidak ada yang berkaitan langsung dengan ketatanegaraan. Meskipun demikian, lanjutnya, prinsip-prinsip dasar itulah yang digunakan Nabi di dalam mengatur perilaku manusia dan hubungan antarsesama mereka. Prinsip-prinsip dasar itu: iman kepada keesaan Allah (tauhid), prinsip sunatullah, dan prinsip persamaan antarmanusia.

Ihwal sistem pemerintahan, Haikal berargumen bahwa di dalam Islam tidak terdapat satu sistem pemerintahan yang baku. Dalam sejarah Islam, terdapat nuansa corak pemerintahan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sosio-historis dan pengaruh dari kebudayaan pelbagai bangsa. Oleh karenanya, umat Islam bebas menganut sistem pemerintahan yang bagaimana pun asalkan sistem tersebut menjamin adanya  persamaan di kalangan warga negara, pengelolaan urusan negara diselenggarakan atas prinsip musyawarah, dan berpegang pada tata nilai moral dan etika yang diajarkan Islam bagi peradaban manusia.

Konsep negara Islam menurut Haikal adalah sangat jelas, yaitu negara yang pengelolaannya didasarkan pada tiga prinsip dasar yang digariskan Islam, yaitu persaudaraan, persamaan, dan kebebasan yang ketiganya mengacu pada ajaran tauhid yang notabene merupakan ajaran inti dalam Islam. Implementasi dari ketiga prinsip yang disebutkan itu hanya dimungkinkan jika negara itu mengambil bentuk republik yang demokratis dan konstitusional, dan tidak mungkin pada negara yang bercorak teokratis, aristokrasi, absolut, dan tiranik.[]

musdahmulia - Negara Islam

Prof. Dr. Musdah Mulia

Komentar Anda
Kuy, disebarkan...
Tidak ada artikel lagi