Pakai mode DARK - NIGHT biar ga silauwww :-p

Arsip Tempo, 8 November 1980

SEBENARNYA sedikit sekali terjadi: pelarangan buku di masa  Orde Baru, oleh kejaksaan Agung – lembaga yang berwewenang. Pada tahun 1971 buku Prof. Dr. Slametmulyana, Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Kerajaan-Kerajaan Islam di Nusantara, dinyatakan dilarang dengan alasan bisa meresahkan oleh isinya yang kontroversi: pemberian porsi sangat besar kepada peranan kalangan Cina dalam Pengislaman Nusantara dalam sejarah. Juga pernyataan bahwa para wali di Jawa orang- orang Cina

Ketika Pleidooi Herry Achmadi, mahasiswa ITB yang diadili berkenaan dengan kerusuhan mahasiswa 1974, diterbitkan, larangan dikeluarkan – dengan hanya alasan teknis: tanpa izin. Kemudian ada pula pelarangan terhadap buku Christianto Wibisono, Wawancara Imajiner dengan Bung Karno.

Buku berikutnya, yang tadinya banyak disangka dilarang Bumi manusia, Pramoedya Ananta Toer – ternyata tidak. ‘’Bukan dilarang istilahnya,’’ kata Kepala Humas Kejaksaan Agung, M.A. Tomasouw kepada TEMPO. Sebab pelarangan pemakaian maupun penyimpanannya hanya terbatas di kalangan Departemen P & K – oleh Menteri P & K sendiri, diatasnamai oleh Sekjen departemennya, Soetanto.

Bila hal itu toh mengejutkan, agaknya justru disebabkan karena pelarangan di masa kini, untuk kalangan intren skali pun, sebenarnya tidak berdasar nama orang – berbeda dengan dulu. Yang menarik ialah: pelarangan di masa Soekarno terbesar di keluarkan oleh Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (waktu itu).

Baca juga:  Kilatan Blitz di Tengah Musik

Harian Rakyat, terompet PKI, memuat daftar 92 buku karangan 13 orang “kanan’’. Sebagian terbesar memang buku-buku sastra. Tapi dari Prof.Takdir Alisjahbana misalnya juga dilarang satu buku tentang museum, satu tentang filsafat, dua tentang kebudayaan, tiga tentang bahasa Indonesia dan bahasa daerah, satu tentang kedudukan adat dan dua jilid buku pelajaran tata-bahasa Indonesia – di samping novel-novel.

Dari Hamka dilarang juga buku – selain novel – bimbingang hidup berjudul Pribadi dan empat buku kenangan-kenangan perjalanan – dari Mesir, Irak, AS dan Malaya (waktu itu).

Sudah tentu semua buku H.B. Jassin dilarang. Juga buku telaah (Dr.) Boen S. Oemarjati, dan buku-buku non-sastra Mochtar Lubis: Pers dan Wartawan, Teknik Mengarang dan Teknik Mengarang Sekenario Film. Tak terkecuali tulisan Wiratmo Sukito sebuah karya filsafat Renungan tentang Sejarah. Bahkan sebuah  riwayat hidup tulisan M. Balfas, Dr. Tjipto Mangunkusumo Demokrat Sejati, ditambah buku-buku fiksi karya para pengarang lain.

Baca juga:  Memorat

Pelarangan berdasarkan nama orang di masa PKI itu, dilakukan lagi di masa permulaan Orde Baru. 30 November 1965, mentri PDK melarang 70 judul buku karangan Lekra – khusus bahasa dan sastra plus satu buku nyanyian. Selain itu melampirkan 87 nama penulis Lekra. Tim pengawasan ajaran komunisme yang dibentuk Pemda DCI (waktu itu) Jakarta,kemudian melarang untuk wilayahnya 174 judul yang hanya 13-nya buku sastra, plus 23 majalah.

Ada bedanya antara pelarangan terhadap buku-buku yang ‘’kanan’’ dan pelarangan oleh pemerintah Orde Baru. Pelarangan terahir itu dilakukan di masa peralihan. Sedang yang pertama tidak. Berbeda lagi dengan pelarangan di tahun-tahun terakhir.

Pihak kejaksaan Agung sendiri, terhadap buku Pramoedya Bumi Manusia, paling jauh hanya masih dalam tahap meneliti seperti dituturkan Humas Tomasouw. Bahkan larangan yang terjadi secara lokal – di Medan, terhadap majalah Sastra yang memuat cerita Kipanjikusmin Langit Makin Mendung, 1968, tidak diambil-alih Kejaksaan Agung.

Chairil Anwar

H.B. Jassin, yang ‘’babak belur’’ digayang Lekra dan kalangannya dahulu, memang orang yang dingin. Terhadap Bumi Manusia misalnya, ‘’saya melihat Pram lebih banyak bercerita tentang sejarah Indonesia, tentang kemanusiaan dan kekuasaan saat itu.’’ Artinya: bukan politik.

Baca juga:  Tentang Angkatan

Terhadap buku-buku Lekra yang dilarang 1965, Jassin memang melihat ajaran komunisme maupun semangat ‘’kiri’’ yang melup – yang olehnya sendiri, juga secara meluap, dihantamnya dalam bukunya Angkatan 66. Buku Bakri Siregar Sejarah Kesusastraan Indonesia Moderen misalnya, ‘’amat menguntungkan sastrawan kiri dan menganggap sastrawan yang dilahirkan Balai Pustaka Kelompok borjuis.’’ Bahkan buku Pram Sekali Peristiwa di Banten, yang dinilainya ‘’ada pergeseran ke kiri’’ – meskipun Jassin secara pribadi menganggap Pram ‘’seorang humanis yang tidak sabar, lalu terperangkap dalam Lekra dan dijadikan alat.’’

Hanya,banyak sekali di antara buku-buku Lekra tersebut sebenarnya ‘’tidak ada apa-apanya.’’ Bahkan, menarik, di antara buku yang dilarang misalnya adalah Tiga Menguak Takdir, kumpulan sejarah dari antara lain Rivai Apin yang Lekra. Padahal dua pengrang lain dari buku itu adalah Chairil Anwar dan Asrul Sani.

Dengan pelarangan – tanpa seleksi lagi – seperti di universitas  dan sekolah itu, kata Jassin, ‘’kita bisa menjadi tidak tahu apa-apa tentang sastra kita sendiri, dibanding orang luar negri.’’ Memang agak repot.***

Pram Historead - Pelarangan dengan atau Tanpa Seleksi

Komentar Anda
Kuy, disebarkan...
Tidak ada artikel lagi