Pakai mode DARK - NIGHT biar ga silauwww :-p

Catatan etnografi intoleransi gaya Yogya

Yogyakarta  dikenal sebagai ruang terbuka bagi pendatang dari berbagai daerah. Alasan kedatangan orang pun beragam.  Ada karena pendidikan, pekerjaan atau sekadar berwisata. Oleh karena itu menjadi kota yang toleran dan merangkul semua kalangan adalah sebuah keniscayaan bagi Yogyakarta.

Akan tetapi kota yang selama ini dianggap berbudaya tinggi itu belakangan justru terkesan ribut  oleh peristiwa intoleransi. Kasus-kasus tersebut ada yang berbasis suku, agama, kelompok-kelompok sosial, bahkan orientasi seksual. Sikap tidak toleran itu terekspesikan dengan berbagai cara, mulai dari bertebaranya sepanduk-sepanduk bernuansa kebencian, hingga pembubaran, penutupan dan penyegelan terhadap suatu acara atau suatu organisasi.

Dalam laporan tahunan tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB), Wahid Institut menempatkan Yogyakarta sebagai daerah nomor dua yang paling tidak toleran. Predikat ditempelkan setelah serangkaian peristiwa yang dianggap melanggar KBB terjadi di Yogyakarta sepanjang tahun 2014. Menurut pemantauan mereka, selama tahun 2014, tercatat ada 21 kasus intoleransi dan pelanggaran KBB, meningkat drastis dari tahun 2013 yang hanya terjadi satu kasus serupa. Sedangkan urutan teratas, ditempati oleh Jawa Barat,  dengan 55 kasus pelanggaran.

Kendati demikian, ada pertanyaan. Bagimana intolertansi itu beroperasi di tengah masyarakat yang dikenal sebagai kota budaya yang majemuk? Tulisan ini berusaha menemukan konteks permasalahan tersebut agar menjadi lebih jelas dalam duduk perkara persoalan intoleransi. Untuk itu tulisan ini akan berangkat dari peristiwa seputar kasus penutupan Pesantran Waria yang terjadi pada tanggal 19 februari 2016. 

Kisah Waria Pencari Tuhan

Siang itu, rabu 18 mei 2016, saya dan kawan saya berkunjung ke rumah Shinta Ratri di kampung Celenan, dusun Sayangan, desa Jagalan, kecamatan Banguntapan, Bantul. Shinta Ratri menerima kami di beranda rumahnya yang cukup luas yang beralaskan karpet hijau. Kami berbincang-bincang santai sambil lesehan menikmati teh hangat yang disuguhkan oleh tuan rumah. Beberapa saat kemudian beberapa tamu lain juga berdatangan dan ikut duduk lesehan di teras itu.

Sejak peristiwa penutupan pesantren waria Al Fattah secara sepihak oleh FJI (Front Jihad Islam) dan Camat Banguntapan, kegiatan pengajian dan kumpul-kumpul para waria memang terhenti. Akan tetapi kesibukan Shinta Ratri tidak berkurang karena hampir setiap hari ada saja orang yang ingin datang  berkunjung ke rumahnya. Sebagian besar yang datang adalah mahasiwa yang melakukan riset untuk menyususun skripsi, ada juga aktivis LSM dan wartawan. “Bahkan ada univesitas yang datang membawa kelas 40 orang mahasiwa”, kata Shinta.

Cikal bakal Pondok Pesantren Waria dimulai oleh seorang waria bernama Maryani. Sejak tahun 1996 Maryani mulai belajar agama pada KH. Hamrolie,  seorang pengasuh Pondok Pesantren Al Fattah di kawasan Pathuk Yogyakarta.  Dalam kesempatan selanjutnya  Maryani mulai mengajak teman-temannya sesama waria untuk belajar bersama tentang ilmu agama yang disebutnya sebagai “penyiram jiwa yang kering sekaligus upaya pengentasan dari kehidupan jalanan”. Kepedulian Maryani tersebut mendapat respon yang positif dari rekan-rekannya, bahkan mereka mulai berkumpul secara rutin untuk mengaji bersama di rumah kontrakan Maryani pada setiap Rabu Pon. Selain KH Hamrolie, kemudian bergabung juga Kyai Abdul yang mendampingi Maryani dan kawan-kawan warianya belajar mendalami ilmu agama islam.  Pengajian di kontrakan Maryani inilah menjadi cikal bakal Ponpes waria di Yogyakarta.

Gagasan mendirikan pondok pesantren secara “resmi”  baru terlaksana pada tahun 2008. Berdirilah Pondok Pesantren Waria yang bernama  AL Fattah, sebuah nama yang diambil dari nama pesantren yang diasuh K.H.  Hamrolie.  Lokasi Ponpes masih di rumah kontrakan Maryani yakni di kampung Notoyudan, kelurahan Pringgokusuman, kecamatan Gedongtengen, kota Yogyakarta. KH.Hamrolie masih menjadi pengasuh ponpes sekaligus guru ngaji setiap senin -kamis, sementara Maryani sendiri bertugas sebagai pengelola para santri waria yang jumlahnya sekitar 20-an orang.

Waktu mengaji dimulai setelah Ashar hingga menjelang magrib. Adapun materi ajarnya antara lain baca Alquran, kajian  Fikih – Tauhid – Ahlaq. Setelah itu mereka sholat magrib berjemaah yang dilanjutkan dengan sholat sunnah dan tadarus Al Quran sampai tiba waktunya sholat Isya berjemaah. Usai sholat Isya,  pelajaran mengaji dilaanjutkan sampai sekitr pulul 20.00 wib.

Aktiftias Maryani dengan Ponpes Al Fattah-nya tidak sebatas kegiatan mengaji ilmu agama, mereka juga menyelenggarakan kegiatan pelatihan keterampilan dan belajar usaha, seperti menjahit, memasak, rias wajah, potong rambut dan lain-lain. Tujuan dari aktifitas tersebut adalah agar para waria tidak lagi menggantungan hidup di jalanan. Maryani bukan sekedar mengajar, tapi juga memberi contoh, dia sendiri sudah membangun usaha berupa warung nasi yang letaknya tidak jauh dari rumah kontraknnya. Sebagian dari hasil dari warung nasi tersebut digunkan Maryani  untuk membiayai kegiatan di pondok pesantern  waria Al Fattah yang mulai berkembang dan eksis di masyarakat.

Penatren Waria Al Fattah sedikit-demi sedikit mulai dikenal hingga di luar Yogyakarta. Media mulai meliput dan menyebut “satu-satunya pesantren waria di dunia” itu. Hingga suatu ketika para santri harus berduka karena KH. Hamrolie meninggal dunia.  Keadaan itu sempat membuat Maryani dan kawan-kawannya seperti kehilangan “induk”, untunglah tidak lama kemudian muncul ustad Murtijo, seorang tokoh agama dari Notoyudan yang bersedia menggantikan posisi Almarhum KH. Hamrolie sebagai pengasuh Ponpes.  Beberapa relawan baru juga bermunculan, antara lain berasal dari mahasiwa atau dosen UIN Sunan Kali Jaga dan kampus-kampus lain di Yogyakarta dan sekitarnya.

Aktivitas Ponpes pun berjalan seperti biasa, bahkan Ponpes Al Fattah  sebagai wadah belajar bagi kaum waria itu terkesan semakin maju. Banyak santri yang mulai membuka usaha mandiri, seperti menjadi pengerajin perak di kota Gedhe, membuka salon kecantikan, dan membuka usaha makanan. Akan tetapi berita duka kembali terulang, kali ini Maryani lah yang dipaggil sang Khalik menghadapNya pada tanggal 21 maret 2014 dalam usia 55 tahun.  Aktifitas pondok kembali terhenti.

Shinta Ratri salah seorang  santri  di sana sekaligus  rekan Maryani berusaha melanjutkan apa yang telah dirintis pendahulunya tersebut dengan memindahkan  pesantren Al fattah ke rumahnya di Kampung Celenan, Dusun Sayangan, Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Guru-guru dan relawan yang biasa mengajar saat masih di rumah Maryani kini kembali aktif. Selanjutnya Shinta Rarti berhasil membangun kerjasama dengan Universitas Nahdatul Ulama, sekaligus melibatkan KH Muhaimin sebagai penasehat dan pendamping Pondok Pesantren Waria Al Fattah.

Konteks Kampung Celenan di Kota Gede

Kampung Celenan, meski secara adminstratif adalah bagian dari kabupaten Bantul, tetapi posisinya  dapat dikatakan menyatu dengan kawasan Kota Gede yang secara adminstratif masuk ke dalam wilayah kota Yogyakarta. Untuk menjangkau kampung ini kita harus melewati gang-gang sempit yang merupakan sisa-sisa bangunan peninggalan keraton masa lalu.  Umumnya penghuni kampung ini, seperti masyarakat Kota Gedhe pada umumnya, adalah orang-orang yang masih memiliki hubungan darah. Suatu keluarga besar biasa menempati sebuah kompleks yang berisi beberapa rumah kecil yang berdempet-dempet membentuk lingkaran yang di tangahnya ada halaman kecil sekedar tempat menjemur pakaian.

Meski padat secara spasial, kehidupan di kampung-kampung di Kota Gede masih mencirikan tatacara pedesaan jawa, di mana masih dilakukan ronda malam secara bergiliran, kerja bakti alias gotong-royong yang dikoordinir pihak RT/RW dan acara-acara komunitas lainnya seperti tahlilan/yasinan, pengajian dsb. Banyak sekali ruang-ruang yang memungkinan orang saling bertegur sapa, misalnya pasar, masjid, warung angkringan, bahkan di gang-gang sempit tempat mereka setiap hari berlalu lalang.  Dengan kata lain, di sini orang mengenal satu-sama lain. Mata pencaharian sebagian besar orang adalah buruh/tukang pengerajin, ada yang pengerajin perak, kuningan, kulit, dll.

Sebagian besar warga Kota Gede masih sering berbelanja atau berjualan di pasar tradisional. Pasar itu bernama Pasar Gede, yang sudah ada sejak Kota Gede berdiri. Seperti umumnya pasar tradisional, di sana orang bukan sekedar bertransaksi, tapi juga bertegur-sapa untuk hal-hal yang non-ekonomi. Banyak yang saling kenal baik sesama pembeli maupun antara pembeli dengan pedagang. Ciri komunitas yang didasari solidaritas masih cukup tergambar di pasar itu. Akan tetapi meski tradisional, pasar Gede menjual banyak produk-produk global, keluaran pabrik dari luar Jogja, bahkan manca negara, sehingga nuansa modern juga terasa cukup kental.

Seperti kawasan kotagede pada umumnya, kampung Celenan juga menjadi desa wisata. Kawasan Kota Gede merupakan The Old Capital City yang menjadi tonggak sejarah lahirnya kerajaan Mataram Islam yang diprakarsai Ki Ageng Pamanahan pada tahun 1575. Ada sejumlah peninggalan Kota Gede yang sangat menarik bagi wisatawan, antara lain makam para pendiri kerajaan, mesjid Kota Gede, rumah tradisional berarsitektural Jawa Mataram, hingga reruntuhan tembok benteng. Kompleks makam pendiri kerjaan Mataram berada sekitar 100 meter dari pasar Kotagede, dikelilingi tembok besar kuno tapi kokoh.

Selain memiliki bangunan-bangunan dengan nilai sejarah yang tinggi, Kota Gede juga merupakan sentra kerajinan perak. Kebanyakan toko perak hanya berupa kios kecil, dan ada beberapa yang berupa toko besar dengan area parkir yang luas. Kerajinan perak Kota Gede sangat beragam jenis, bentuk dan motifnya. Selain berbelanja, para wisatawan  juga dapat melihat kegiatan para pengrajin yang sedang membuat berbagai macam kerajinan dari perak secara langsung.

Nuansa klasik dari kampung bekas ibukota kerajaan Mataram  tampaknya menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik dan manca Negara. Oleh karena itu sikap warga setempat terhadap pendatang dan orang asing menjadi cukup terbuka. Pada dasarnya warga memang memiliki keramah-tamahan kepada siapapun termasuk, apalagi, tamu dan pendatang. Derasnya arus kapital global melalui industri pariwisata memungkinkan muncul kesadaran baru bahwa Keramah-tamahan sebagai tuan rumah menjadi hal yang bisa dikemas dan  dijual.  Dengan kata lain ada kesadaran bahwa menerima orang asing akan mendatangkan keuntungan secara ekonomi bagi mereka.

Umumnya masyarakat Kota Gede beragama Islam. Muhammadiyah adalah ormas yang paling populer di wilayah tersebut. Secara tradisional Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah wadah aspirasi politik mereka. Meski pada pemilu tahun 1999 suara PPP kalah dibanding PAN dan PDIP, namun hal ini dikarenakan faktor Amien Rais yang tokoh Muhammadiyah, dan Megawati anak Soekarno sebagai simbol perlawanan. Kedua tokoh tersebut, selain Gus Dur, memang  secara nasional sedang popular saat ini. Saat ini PPP kembali eksis di Kota Gede, anak-anak muda juga banyak yang terlibat dalam underbow PPP seperti Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK). Meski keterlibatan anak-anak muda umumnya sebatas ikut konvoi di jalan-jalan saja.

Shinta Ratri dilahirkan di salah satu kampung di kawasan kota tua tersebut melalui sebuah keluarga yang cukup terpadang. Ibunya warga asli Kota Gede, Ayahnya berasal dari Bantul, adalah juga seorang pengurus Muhammadiyah. Shinta adalah anak ke-enam dari delapan bersaudara. Saudara kandung Shinta terdiri dari lima laki-laki dan dua perempuan. Rumah yang  sekarang ditempati Shinta dan difungsikan sebagai Pondok Pesantren itu adalah rumah warisan keluarga mereka. Masa kecil orang tua dan sauara-saudaranya juga dihabiskan di rumah itu. Tetangga sekitar rumah itu juga masih terhitung  bagian dari keluarga besar Shinta, ada pakde, bude dan keponakan-keponakannya. Selain Shinta, di rumah tersebut saat ini masih ada 3 orang waria rekan Shinta yang membantu di rumah sehari-hari, sebelumnya ada 6 orang tetapi setelah penutupan sebagian dari mereka kembali ke rumah masing-masing.

Di dalam keluarga, Shinta mengaku sangat terbuka. Seluruh keluraga bisa menerima kewariaan Shinta sejak awal. Keadaan Shinta Ratri yang “berbeda” itu dipandang normal-norma saja oleh keluarga besarnya. Para keponakan Shinta juga tidak sungkan dengan orang yang mereka panggil “bu Dhe” itu. Penerimaan keluarga tersebut menjadi modal Shinta dalam menghadapi hidup sebagai seorang waria yang penuh dengan sigma di masyarakat umum. “Dukungan keluarga juga yang membuat saya mampu memikul tanggungjawab dalam mengelola pesantren ini dan menghadapi semua permasalahan yang selalu saja muncul”.

Baca juga:  Hiperrealitas Virtual

Shinta Ratri mengaku bahwa  dirinya beserta saudara-saudaranya punya kebiasaan mangadakan “rapat keluarga” untuk membicarakan berbagai hal, mulai yang ringan hingga yang berat. Misalnya ketika ada isu penghapusan kolom agama KTP mereka sempat berdiskusi dalam suasana yang santai sambil bercanda. “ini pasti desakan Israel” kata salah satu saudaranya. Waktu  Ponpes Al Fattah ditutup oleh FJI,  keluarga Shinta juga mengadakan pertemuan khsusu untuk menyikapi situasi tersebut.

“Di kampung ini semua orang mengenal saya dan keluarga saya. Itulah sebabnya saya merasa wajib menjaga kepercayaan orang. Kami di sini tidak mungkin melakukan pesta miras seperti yang dituduhkan itu. Memang ada kasus ketika seorang teman yang berulangtahun di sini, salah satu rekannya ada yang datang dan membawa miras. Maslah itu segera bisa diselesaikan. Tapi kasus itu kemudian dijadikan senjata oleh pihak-pihak yang tidak setuju dengan keberadaan kami di sini, pihak-pihak itu juga datang dari luar kampung ini. Tuduhan lain misalnya kami dikatakan sering karokean hingga larut malam, mana mungkin kami begitu, di sini tidak ada alat untuk karoke sama sekali. Lagi pula kalau misalnya kami mau begitu, mengapa harus berkedok agama? Kan kita bisa saja karokean di tempat karaoke  yang jelas  saja.”

Menurut Shinta Ratri, sebenarnya masyarakat di sini lebih tahu apa yang terjadi di tempat itu, karena mereka sejak awal sudah saling kenal. “Akan tetapi sebagian orang sekarang ini terpengaruh  provokasi FJI dan Kecamatan. Pihak kecamatan dan kelurahan beralasan penutupan ponpes itu demi keamanan wilayah yang menjadi tanggungjawab pemerintah setempat.yang bertanggungjawab pada keamanan wilayah”, demikian disampaikan Shinta. “Meresahkan masyarakat” merupakan kata sakti yang resmi digunakan  otoritas setempat untuk menutup Ponpes Waria Al Fattah.

Drama Penutupan Pesantren Waria Al Fattah
UNDANGAN AMAR MA’RUF NAHI MUN’KAR
Assalamualaikum wr wb.
Ikhwan fii dien yang dimuliyakan ALLAH semoga Allah selalulimpahkan barokah, kesehatan dan  iman. Terkait isu kaum LGBT yang berusaha meraih simpati dan legalitas Hukum. Kamimengundang ikhwah semua untuk MENOLAK dan MENYEGEL PONPES WARIA yang berada di YOGYAKARTA pada
Hari/Tanggal: JUM’AT/19 Februari 2016
Jam.            : Ba’da sholat jum’at
Tempat.       : markas FJI

Demikian undangan dari pengurus DPP FJI semoga Ikhwah bisa hadir semua dalam acara yang diberkahi Allah dan Menyelamatkan Ummat dr Penyakit Menyimpang Syariat Islam.
NB: Sholat Jum’at di masjid Da’wah Padokan

Pesan di atas beredar secara berantai melalui WA sekitar tanggal 18-19 februari 2016 atas nama Forum Jihad Islam (FJI) yang intinya akan melakukan penutupan Pondok Pesantren Waria Al Fattah.

Shinta Ratri sendiri menerima pesan dari FJI tersebut pada pukul 08 pagi tanggal 19 februari 2016. Dia  segera berkoordinasi dengan jejaring pro demokrasi di Yogyakarta untuk menentukan langkah. Sekitar pukul 12.Siang itu Shinta dengan didampingi LBH Yogyakarta dan Tim gabungan advokasi melaporkan ancaman tersebut pada Polsek Banguntapan. Laporan tersebut pada awalnya tidak ditanggapi serius dengan alas an menunggu Kapolsek yang ternyata sedang berada di lokasi (ponpes Al Fattah) sehingga belum mendapat informasi dari  situasi lapangan.

Sekitar pukul 13.00  setelah sholat jumat. FJI sudah mengumpulkan massa di masjid Padokan, Kasihan Bantul, dari sana mereka bergerak menuju Pesanren Waria Al Fattah yang terletak di Kampung  Celenan, Dusun Sayangan, Desa Jagalan, Kec. Banguntapan. Tiba di lokasi laskar FJI yang beranggotakan sekitar 20-an orang  tidak menemukan ada aktifitas dan pengurus ponpes di sana. Lalu mereka menyerahkan sepucuk surat, yang mereka sebut sebagai “surat nasihat” yang isinya tentang keberatan atas aktifitas ponpes waria,  kepada kepala dukuh dan disaksikan oleh Kapolsek Banguntapan.

Lima hari setelah peristiwa itu, pihak Kecamatan menggelar pertemuan yang disebut “mediasi” untuk mencari jalan keluar atas masalah tersebut. Selain dihadiri Shinta Ratri dan rombongan  FJI sekitar 10 orang, pertemuan pada Rabu malam, 24 februari 2016  itu juga dihadiri pejabat Kecamatan, Kapolsek, Danramil, KUA, beberapa tokoh masyarakat dan pengurus RT, RW. Dalam pertemuan itu, FJI menyampaikan pendapatnya terkait keberadaan ponpes untuk waria tersebut.Setelah sekitar setengah jam, mereka dipersilahkan meninggalkan tempat pertemuan.

Inti yang disampaikan FJI adalah:   (1) Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan, sedangkan waria adalah bentuk pengingkaran pada kodradNya. (2) Jadi kalau mau waria beribadah harus bertobat dulu, dan kembali menjadi laki-laki normal. (3) Di mana ada kezaliman dan orang-orang sekitar tidak berbuat apa-apa maka Azab Allah akan datang pada orang-orang itu. Intinya hukum islam harus ditegakkan, “Ini bukan tentang HAM, tetapi tentang hukum Allah”, tegas mereka.

Setelah berkhotbah mereka meninggalan surat, sambil mengingatkan bahwa kalau pemerintah tidak mengambil tindakan maka mereka yang akan menegakkan hukum Allah tersebut.

“Kita diundang di kecamatan, Mereka berkhotbah, di depan Camat, Kapolsek dan Danramil, pihak kami tidak diberi kesempatan berbicara banyak. Setelah itu mereka menjatuhkan vonis penutupan”, demikian dikatakan Shinta Ratri.

Setelah rombongan FJI berlalu, masih di  malam dan di tempat yang sama,  pertemuan dilanjutkan dengan mendengarkan beberapa masukan perwakilan warga. Hampir semua orang (perwakilan warga, ketua RT/RW) yang berbicara juga menginginkan agar Pondok Pesantren Al Fattah ditutup.  Alasan yang muncul adalah bahwa pesantren itu tidak memiliki ijin, sering ada suara keras hingga larut malam. Kesimpulannya keberadaan pesantren warian dinyatakan “meresahkan masyarakat”.

“Meresahkan Masyarakat” kita semua tidak asing dengan kata-kata itu. Sejak jaman Orde Baru banyak sekali tindakan pemerintah melarang, membubarkan, bahkan mengkriminalisasi orang-orang atau kelompok dengan alasan orang atau kelompok itu telah meresahkan masyarakat. Dahulu tindakan langsung dilakukan dengan tangan-tangan militer, sekarang ini justru dengan tangan-tangan ormas, yang dipakai demi kepentingan stabilitas strukur juga.

Penutupan yang dilakukan pihak Pemerintah (dalam hal ini Camat, Kapolsek, Danramil) menggunakan  alasan yang sifatnya FORMAL. Tampaknya alasan semacam itu dianggap paling masuk akal dan bisa diterima oleh “semua pihak”. Berbeda misalnya dengan alasan agama, karena penafsiran agama orang bisa berbeda-beda. Yang menarik adalah masyarakat sekitar yang notabene sejak semula tidak merasa resah kini seperti tiba-tiba ikut merasa resah. Keresahan adalah wacana formal yang selama ini memang dimiliki oleh otoritas struktural, sedangkan komunitas atau warga tinggal mengamini keputusan tersebut.

Pihak  FJI sendiri memang sering menggunakan alasan “tidak ada Ijin” ini sebagai senjata mereka untuk menyerang atau menutup acara kelompok yang mereka anggap bertentangan dengan keislaman mereka. Wacana-wacana yang sifatnya formal seperti itu terbukti dapat dimainkan hingga membuat komunitas menjadi tidak berkutik. Kombinasi yang strategis  antara ancaman “azab Allah” dengan “penegakan aturan (perijinan)” menjadi kunci sukses gerakan yang dilakuakn kelompok semacam FJI tersebut. Dengan demikian tuduhan “kesehaan masyarakat” dapat didesakkan dengan tanpa perlawanan.

“Pemerintah merasa terbantu karena kami juga menegakkan aturan mereka”, kata seorang tokoh FJI. “Kami memang biasa berkoordiansi dengan pemerintah setempat dan juga aparat keamanan karena apa yang kami lakukan pasti bersinggungan dengan masalah keamanan, tapi di sana kami juga  berdakwah mengingatkan apa yang menjadi tanggungjawab para pemimimpin, terlebih lagi kalau dia muslim”. Lanjutnya. Adapun yang dimaksud tanggungjawab pemimpin muslim itu adalah “menegakkan hukum Allah, bukan hukum buatan manusia” dan apabila mereka sebagai pemimpin tidak mau atau tidak mampu melaksanakan itu maka ormaslah yang akan berindak.

Tokoh masyarakat dan pimpinan RT/RW sangat mungkin terpengaruh dengan gagasan FJI. Hal itu ditandai ketiadaan argumen yang bisa mereka sampaikan untuk membantah atau sekedar mengimbangi pendapat-pendapat dari FJI. Ada perasaan takut ketika itu soal agama, kesannya adalah, kalau yang disampaikan itu berdasarkan ayat Al Quran, maka hal itu tidak boleh diingkari. Ketakutan pada wacana agama yang dibawa FJI kemudian ditambah dengan kekuatiran akan  keamanan wilayah yang menjadi tanggungjawab mereka yang bisa saja menjadi “tidak kondisif” apabila kelompok semacam FJI itu tidak diberi perhatian.

Konteks Mediatik: Wacana LGBT

Konteks mediatik yang perlu dipahami sebelum persekusi Ponpes Al Fattah oleh FJI adalah wacana besar tentang LGBT. Hari-hari menjelang pembubaran Pondok Pesantren Waria Al Fattah, perbincangan tentang LGBT sedang panas di berbagai media, baik media cetak maupun media on-line. Termasuk media sosial semacam Facebook dan twitter. Harian Republika menurunkan headline besar yang menyatakan LGBT adalah penyakit yang harus diobati. Selanjutnya berbagai kalangan  yang dikenal konservatif di Indonesia terus-menerus menggalang kampanye menuntut pelarangan lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di ruang publik. Serangan terhadap kelompok homoseksual datang bertubi-tubi dari kalangan ilmuwan, pemimpin agama dan kelompok-kelompok masyarakat. Bahkan Menteri Pertahanan (waktu itu) Ryamizard Ryacudu menyebut kaum gay dan lesbian sebagai agen-agen proxy war yang sengaja dikirim negara asing untuk menghancurkan Indonesia. Dia menyebut LGBT lebih berbahaya dari bom nuklir.  Pernyataan mengejutkan juga muncul dari Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (waktu itu) Mohamad Nasir yang melarang kegiatan LGBT di lingkungan universitas. Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI), Dr Danardi Sosrosumihardjo juga menyampaikan bahwa LGBT adalah gangguan kejiwaan yang bisa diobati.

Komisi Hak Asasi Manusia dan kalangan aktivis menyesalkan dan mengecam aksi-aksi kebencian terhadap LGBT. Presiden sebagai pucuk pimpinan cenderung memilih diam, malahan Menerti Sosial (waktu itu) Koipah Indar Parawangsa mengatakan LGBT adalah penyakit yang bisa diobati.

Tidak cukup sampai di situ, wacana LGBT terus memanas di media sosial. Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring sempat membuat heboh lewat akun twitternya @tifsembiring. Tifatul mengutip hadits dengan kata-kata: “Nabi Muhammad SAW berkata: Siapa yang mengerjakan perbuatan kaum Luth (homoseksual), maka bunuhlah. (HR. Ahmad). ”

Kicauan Tifatul langsung menuai kritik dari banyak pihak yang ramai dibicarakan di Twitter dan Facebook. Tifatul dianggap menyebarkan  ujaran kebencian dan ajakan pembunuhan. Tifatul sendiri  menolak kritik tersebut dan mengatakan bahwa dia hanyalah mengutip Hadits Nabi. Dia mengaku  heran pada ada orang-orang yang menentangnya.

Kembali ke kasus Pesantren Waria, pihak FJI mendapatkan informasi dari media on-line Panjimas.com yang memuat berita berjudul “LGBT merajalela, Pesantren Waria akan Susun Kitab Fiqih Waria.”

“Kami ingin mengklarifikasi karena mendapat informasi pondok pesantren waria ini mau membuat fiqih waria. Kalau benar maka itu tidak sesuai syariat,” ujar ketua FJI Abdulrahman. Shinta menyatakan  bahwa pesoalan isu fikih waria dalam pemberitaan itu adalah informasi yang dipelintir. Shinta mengatakan bahwa tidak benar pihaknya akan membikin kitab fikih waria.  “Kami ini bisanya apa? Dari 40 orang yang ngaji di sini hanya 10 orang yang bisa baca Al Quran, bagaimana kami mau membuat kitab Fikih”. Lebih lanjut Shinta mengatakan bahwawacana fikih waria itu sebelumnya memang pernah dibawa oleh pihak dari Universitas islam Negeri (UIN) Yogyakarta. Konteksnya adalah pihak UIN akan menyusun fikih untuk kaum margijnal, misalnya kaum difabel, kaum musafir, termasuk didalamnya kaum waria. Shinta mencontohkan kasus yang dialami kaum difabel, dalam hal ini pengguna kursi roda. Misalkan kursi roda itu terkena tinja di bagian rodanya, apakah wudhu atau sholat orang yang menggunakankursi roda itu akan sah atau tidak? Kebutuhan fikih semacam itu kalau terkait waria misalnya, apakah waria seharusnya memakai mukena atau cukup menggunakan sarung ketika sholat. Hal-hal seperti itulah yang akan diangkat oleh tim dari UIN. Shinta mengakui bahwa posisi mereka sebagai waria hanyalah dimintai bantuan dan pendapat oleh pihak UIN.

Baca juga:  Islam dan Feminisme

“Majalah on line membuat berita secara sembrono. Mereka datang dengan baik-baik untuk menegetahu permasalahan kaum waria, tapi yang terjadi beritanya bombastis dengan judul LGBT Meraja Lela, kaum waria akan menyususn fikih sendiri. Saya sempat menghubungi wartawan yang mewawancarai saya, mengapa mereka menulis yang tidak sesuai dengan hasil wawancancara. Wartawan mengatakan tidak kuasa,karena itu kehendak redaktur”, demikian keluh Shinta Ratri.

Dari kisah di atas tampak bahwa, sekali lagi ketika wacana masuk ke ranah  formal, dalam hal ini media yang mempublikasikan istilah “Fikih Waria” tanpa konteks yang jelas, maka keadaan itu serta-merta menjadi senjata bagi kelompok semacam FJI untuk melakukan penyerangan.

Komunitas yang Terkooptasi

“Ora ono Pesantren Waria, onone Kos-kosan banci”, demikian celetuk pak K (50) ketika saya dan kawan saya menanyakan tentang keadaan Pesantren waria usai penutupan dalam sebuah obrolan di warung angkriangan di pinggir jalan raya Kota Gede, tidak jauh dari rumah Shinta Ratri. Pak K adalah warga asli Kota Gede yang biasa nongkrong di warung tersebut bersama beberapa warga yang lain. Menurut pak K, yang disebut Pesantren itu semestinya memiliki ciri-ciri khusus, semacam ada kiyai, ada santri dan tempat belajar yang layak, dan yang pasti sesuai dengan yang disayariatkan. “Lha di situ katanya malah pesta miras, lah piye”.  Sementara itu pak M (40) sang pemilik warung angkring yang juga warga asli Kota Gede, mengatakan bahwa umumnya warga setuju dengan Ormas yang melakukan penutupan terhadap pesantren waria, sebab apa yang dilakukan para waria itu tidak ada manfaatnya bagi warga. “ora ono gunane, ora ngaseilke opo-opo”, katanya. Pak M sendiri bercerita tentang simpatinya pada Ormas dikarenakan pengalaman masa remajanya dulu juga sering terlibat dalam kegiatan konvoi yang dilakukan Parpol ketika kampanye.  Kota Gede memang dikenal sebagai basis PPP sehingga banyak anak muda yang terlibat dalamkegiatan-kegiatan partai yang biasa melibatkan massa yang banyak di jalanan.

Ketika kami bertanya mengapa warga kok tidak setuju dengan kegiatan waria, pak K mengatakan, “kalau cuma kegiatan opo kos-kosan warga tidak masalah, bisa saja, tapi kalau menyangkut agama kan ada aturane, mas.” Dari jawaban tersebut tersirat bahwa pak K ingian mangatakan bawa dalam urusan komunitas sehari-hari warga menganggap waria adalah bagian dari mereka, akan tetapi ketika masuk wilayah agama, maka itu sudah di wilayah struktur formal, jadi yang berhak menetukan benar tidak atau boleh tidaknyanya kebradaan agama warai adalah otorits struktural, bukan masyarakat yang sejak dulu memang tidak berhak mementukan apa yang meresahkan apa yang tidak. Pengalaman masyarakat selama bertahun-tahauan mengajarkan mereka untuk hanya menerima dan mengamini saja, sebab soal keresahan itu sudah ada yang mengatur. “Kalo cuma sholat, ngaji ya tidak apa-apa, tapi kalo Pesantren kan beda.

Pak K mengatakan bahwa para waria itu berniat membikin “kitab baru”. Inilah salah satu masalah besar yang menurutnya menjadi alasan warga ikut-ikutan melakukan penolakan. Kitab baru yang dimaksud pak K adalah isu tentang penysusuna fikih waria yang sempat mencuat  di media masa dan media online, termasuk media sosial popular semacam facebook. Pak K sendiri mengaku tidak begitu jelas apa yang dimaksud dengan kitab baru tersebut. Dia membayangkan semacam kitab yang memberi pembenaran pada keberadaan waria. Informasi yang tidak begitu jelas itu pun diperoleh dari desas-sesus yang berkembang dalam pembicaraan di kampung. Seperti yang disampaikan di depan bahwa di kampung-kampung di Kota Gede masih terdapat banyak ruang yang memungkingkan orang untuk bertemu, bertegur sapa dan berbagi cerita, pun untuk berita-berita yang kurang jelas seperti isu “kitab baru” tersebut.

Dalam kesempatan yang lain, saya sempat berbincang dengan salah seorang tokoh masyarakat. Hal yang kami bahas adalah toleransi dalam konteks budaya Jawa.“Toleransi itu kalau cara Jawa ya tepa selira, tanggang rasa, dan itu dijalankan dengan empan papan. Tepa selira dan tenggang rasa itu Intinya  kita menjaga perasaan orang dengan bandingan perasaan kita sendiri, dan sebelum mengambil  tindakan juga perlu dirasa-rasa dulu bagaimana efeknya bagi orang lain. Empan papan itu ya kita bertindak sesuai porsi, tidak mencampur-adukkan satu masalah dengan masalah yang lain, misalnya kita ngurusi usuran kantor ya jangan dicampur dengan urusan keluarga, dalam ngurusi agama dan ngurusi politk juga begitu, harus empan papan.” Demikain disampaikan pak E (55 tahun).

Menurut beliau, saat ini tepa selira sebagian masih diprkatekkan masyarakat di Yogyakarta,  termasuk Kota gede, tapi sebatas dalam hubungan dengan tetangga sehari-hari.

“Kalau sudah di wilayah pekerjaan atau urursan dengan birokrasi memang menjadi lain. Empan papan sangat sulit dicari jaman sekarang ini, semua seperti bercampur baur begitu saja, orang seperti hanya cari untung dan aji mumpung.  Apa mungkin karena jaman semakin susah ya?”

Menarik pendapat pak E tentang “orang seperti hanya cari untung”. Untuk memahami hal ini kita perlu menelusuri proses  transformasi masyarakat kita agak jauh ke belakang. Pada awal kemerdekaan kita mengenal politik aliran, lalu berganti dengan politk militer dan modal asing, lalu era reformasi yang ditandai dua simbol demokrasi yakni multi partai dan pers bebas. Era terakhir ini seperti membawa masyarakat kita terjun bebas dalam identifikasi politik dengan pasar, dan politik dengan agama (Subangun, 1999). Saya menafsikan, inilah yang dimaksud sikap yang tidak empan-papan itu, di mana segala sesuatu menjadi tercampur, tidak jelas duduk-perkaranya. Tercampurnya nalar bisnis dengan nalar politik, nalar pasar dengan nilai-nilai agama.

Kita tidak perlu cepat berprasangak bahwa apa yang dilakukan kelompok-kelompok semacam FJI itu adalah manipulasi nilai-nilai agama demi tujuan politik atau keuntungan duniawi lainnya. Bisa jadi dan sangat mengkin bahwa mereka sesungguhnya memang lilahitaalah dalam rangka nahi mungkar. Akan tetapi justru di situlah letak permasalahnya, “niat” terkadang berbeda dengan efek yang dihasilkan. Apa yang orang sangka niat suci akan sampai pada tujuan yang murni itu ternyata harus menempuh praktik yang membuat semua serba tercampur, dan serba tercemar. Praktik pencemaran terjadi dalam proses berpoitik, di mana semua kepentingan harus bertemu, bernegosiasi demi menghadapi musuh bersama.

Ketika agama berhadapan dengan kenyatan-kenyataan yang bertolak belakang dari tujuan horisontal ideal agama (tujuan yang mengatur kehidupan antar umat beragama), maka  agama justru menjadi landasan pembenaran radikal ideologis dan simbolis. Radikalisasi pembenaran ideologis dan simbolis agama akan menyebabkan konflik horisontal, atau kekerasan kolektif yang merealisasikan doktrin agama sebagai satu-satunya dasar dan prinsip pengaturan seluruh bidang kehidupan masyarakat.

Kalau kita merefleksikan sejarah selama Orde Baru, kita akan menyadari bahwa betapa kita tidak mampu berbuat apa-apa ketika kekerasan itu hadir di hadapan kita dengan kekuatan otoritas pemerintah. Sejarah seperti mengajarkan kita bahwa keberagaman (sara) itu hanya akan membawa kemaslahatan ketika dia dikelola oleh otoritas pemerintah yang miiteristik. Kalau dulu kekerasan dihadirkan langsung dengan tangan-tangan militer, maka sekarang ini dia hadir dengan tangan-tangan yang tidak begitu jelas, dia seperti militer tetapi dia juga seperti orang biasa, seperti kita sendiri, orang kebanyakan, rakyat jelata. Ormas (yang sering konvoi dan melabrak) seringkali adalah sesuatu yang membingungkan bagi kalangan awam, dia ini mahluk apa? Tetapi di sisi lain, kalangan awam bisa mencicipi (meski sesaat) bagaimana rasanya punya otoritas dengan cara menjadi laskar atau sekedar ikut konvoi Ormas. Dalam hal ini Ormas menjadi penghubung antara komunitas yang tidak berdaya, dengan penguasa pemilik otoritas. Lebih jauh lagi, ormas adalah alat kooptasi yang ampuh dari penguasa terhadap komunitas. Ujungnya adalah komunitas yang semula mengamalkan tepa selira, tanggang rasa, kini menjadi kehilangan sensitifitas pada sesama dan bahkan menjadi pendukung kekerasan.  Nalar struktur formal menjadi acuan komunitas selanjutnya.

Warga Kota Gede, dan warga Yogyakarta pada umumnya adalah komunitas yang sedang dikooptasi oleh struktur kekuasaan melalui Ormas. Status sebagai warga negara menjadi  sangat kabur, yang terjadi hanyalah pengelompokan primordial yang mewujud dalam ormas. Apa yang dilakukan oleh FJI sebagai “fundamentalis  agama” menjadi klop dengan situasi di mana negara absen. Absen itu ditandai dengan orang-orang hanya bertemu untuk bertransaksi, dan bersatu dalam pasar, dengan kata lain orang-orang bergerak dalam “fundemntalisme pasar”.

Berdasarkan determinisme ekonomi yang mengedepankan kekuatan mekanisme pasar, maka fundamentalisme pasar menunjuk pada gejala atau upaya programatik untuk menjadikan mekanisme pasar (yaitu transaksi atas dasar harga yang diuangkan) bukan hanya sebagai prinsip pengatur alokasi pemenuhan barang/jasa kebutuhan, tetapi sebagai satu-satunya prinsip/dasar pengatur seluruh bidang kehidupan dalam tatanan bermasyarakat (Priyono, 2011:38). Menghilangnya warga negara yang dimaksud adalah memudarnya identitas nasional sebagai suatu bangsa yang berangkat dari keragaman pluralitas nilai-nilai identitas bersama, kebaikan bersama, nilai bersama dan legitimasi kewenangan dalam lingkup negara-bangsa. Dengan menghilangnya warga Negara, akan terjadi penetrasi identitas budaya konsumtifisme/konsumerisme. Benjamin Barber pernah memperlihatkan bagaimana kapitalisme berbentuk konsumerisme membahayakan demokrasi. Menurut Barber, ekonomi kapitalis sekarang, selain membagi dunia ke dalam kubu berada dan tak berada, juga menumbuhkan etos baru.  Etos baru tersebut berangkat dari satu prinsip dasar etos pengerdilan sebagai basis ekonomi konsumstif berdasarkan kebutuhan yang dibuat-buat.

Jalan-jalan di kota Yogya: melihat komunitas yang terkooptasi

Sekltar tahun 2016-2017, di jalan-jalan utama kota jogja dengan mudah kita akan menemukan spanduk-spanduk yang isinya secara langsung maupun tidak langsung mengarah pada intoleransi. Spanduk-spanduk tersebut antara lain berbunyi: “Syiah Bukan Islam”, “Syiah Kafir”,  “Tolak Perayaan Paskah…”, “Waspada Bahaya Laten Komunis…”,  “Tolak LGBT”, “LGBT Gangguan Jiwa menular, Segera berobat dan bertobat, atau kami sikat!”

Di kawasan kota Gede juga bertebaran spanduk semacam itu. Beberapa yang cukup menonjol saat ini adalah sepanduk-sepanduk  terkait peristiwa kematian salah seorang anggota konvoi PPP saat di jalan Magelang, 17 ampril 2016.  Sepanduk itu termapang sangat strategis  tidak jauh dari pasar Gede di  Jalan Mondorakan. Salah satu sepanduk bertuliskan: “BURU!!! PEMBUNUH DIDIN, HIDUP ATAU MATI (PPP. KG). Di sekitar sepanduk itu ada papan iklan batik Margaria dan baliho ucapan selamat atas penobatan Pakualam X.

Didin adalah salah satu simpatisan PPP  Yogyakarta yang tewas saat melakukan konvoi usai Tabligh Akbar di Lapangan Mlati, Jalan Magelang, Sleman, Minggu 17 april 2016.  Didin meninggal dengan luka pada bagian leher akibat terkena ledakan molotov dari orang tak dikenal. Sejak itu bertebaranlah sepanduk-sepanduk di seluruh Yogyakarta yang intinya mengancam pelaku dan menuntut aparat bertindak cepat.

Konvoi parpol atau ormas memang sudah menjadi pemandangan yang biasa bagi masyarakat Jogyakarta saat ini. Konvoi misalnya dilakukan dalam  rangka ulang tahun partai/ormas, muktamar dll, hingga kampanye Pilkada yang kesemuanya melibatkan massa yang banyak dan menguasai jalanan. Parade sepeda motor berknalpot “bodong” yang rata-rata dikendarai anak-anak muda itu tidak jarang menimbulkan konflik dengan pemakai jalan, bahkan hingga merenggut nyawa seperi kasus di atas.

Konvoi yang dilakukan massa partai politik (Parpol) dan ormas simpatisannya terkait Pilkada  telah memicu sejumlah insiden kekerasan. Tanggal 22 November 2015, terjadi aksi perusakan dan penganiayaan terhadap pengguna mobil Toyota Yaris di Jalan Damai, Sleman, DIY.  Konvoi dilakukan puluhan orang beratribut Kakbah dan lambang Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Video aksi brutal itu ramai tersebar di media sosial. TribunNews (25/11/2015), menurunkan artikel yang memuat kesaksian dua orang korban. “Hampir tiga perempat jalan mereka pakai untuk konvoi, bahkan saat itu ada beberapa motor yang melewati sisi kiri mobil saya. Saat itu saya berhenti tapi dari kanan tiba-tiba ada yang menggedor kaca mobil saya dan menyuruh saya meminggirkan mobil,” ujar Fariz, sang korban.

Baca juga:  Sebuah Kota Masa Depan

Pada hari yang sama, insiden juga terjadi di Jalan Diponegoro, Kota Yogyakarta. Merdeka.com melaporkan, kantor travel Rama Sakti diserang. Seorang saksi bernama Heru menyebut bahwa perusakan dilakukan sekelompok orang dengan atribut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Insiden itu merusak jendela kantor, dua mobil minibus, dan tiga sepeda motor. Seorang sopir dan dua karyawan juga mengalami luka karena terkena serpihan pecahan kaca.

Sementara itu ricuh juga terjadi di Lapangan Trirenggo, Bantul, dalam kampanye terbuka pasangan Sri Surya Widati – Misbakhul Munir (Ida-Munir). Peristiwa itu mengakibatkan empat orang terluka. Amuk massa juga membuat satu sepeda motor dan satu mobil terbakar. Kapolres Bantul, AKBP Dadiyo menyebut peristiwa dipicu oleh kesalahpahaman antara massa PDIP dan PPP. Lucunya, pada Pilkada Kabupaten Bantul itu kedua partai berada dalam satu gerbong mendukung Ida-Munir.

Hal yang sangat menaik adalah dalam konvoi atau aksi-aksi jalanan lain tidak jarang terjadi bentrok antar ormas. Ormas yang beberapa kali benrtok di jalan adalah Front Pembela Islam (FPI) vs Front Jihat Islam (FJI). Kedua ormas tersebut memang tidak akur sejak awal. FJI sendiri adalah organisasi sempalan dari FPI. Pertikaian tidak terlepas dari rivalitas antara BT (ketua FPI Yogya) dengan AR (ketua FJI). Mereka berdua adalah pendiri FPI Yogya yang bekerja sekitar tahun 2002-2007, dan sejak awal keduanya sudah bersaing untuk menduduki posisi ketua. AR menuduh BT tidak layak memimpin FPI karena ilmu agamanya dianggap tidak memadai, BT disebut menjadi ketua  hanya karena memiliki finansial lebih.

FJI bentukan AR mendapat dukungan dari tokoh-tokoh PPP semacam SF(mantan wakil wali kota Yogya). Hal ini wajar karena Durhohman adalah tokoh penting di Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK), sebuah ormas pemuda underbow PPP binaan SF.  BT sebenarnya juga aktivis GPK sama seperti AR, akan tetapi beberapa sumber mangatakan bahwa AR lebih memiliki kedekatan secara personal dengan SF. Selain itu bisa jadi SF lebih memilih mendukung FJI karena de facto kekuatan FJI lebih besar daripada FPI. Kekuatan FJi memang nyata karena dua orang komandan FPI, T dan H, juga ikut keluar dari FPI dan bergabung dengan FJI. T dan H juga dikenal sebagai tokoh GPK yang memiliki banyak anak buah.  Dengan demikian, sejak FJI berdiri, FPI Yogya mulai redup aktifitasnya. (P.A. Nara Indra P.S, 2015)

Saya sempat berbincang-bincang dengan beberapa warga kota gede yang mengaku  pernah ikut konvoi Ormas (kota gede dalah salah satu basis PPP dan GPK di Yogya). Ketika ditanya alasan untuk ikut kegiatan semacam itu maka  rata-rata mereka mengaku sekedar melampiaskan permasalahan yang tidak ada salurannya. “Kalau rame-rame tidak ada yang melarang, di jalan kita bisa melepas stress” kata pak S (30 tahun). “Ya setres misalnya tidak ada pekerjaan atau yang tidak jelas masa depan” timpal pak C (32 tahun)  “Kalau yang konflik itu biasanya memang sudah ada masalah sebelumnya, jadi kalau bertemu di jalan saat konvoi, entah kebetulan atau sengaja, langsung bentrok”, demikian menurut pak F (35 tahun). “Saya berhenti ya sejak punya anak-istri, biarlah itu kegiatannya anak-anak muda saja”, lanjut pak F.

Dari pengakuan warga Kota Gede di atas, dan kesan umum yang saya dapatkan dari berbagai pemberitaan di media maka sangat mungkin konvoi merupakan unjuk kekuatan orang-orang yang sesunguhnya secara politik tidak berdaya, akan tetapi parpol atau ormas menyediakan jalan bagi mereka untuk tampil dalam pentas yang selama ini juga menindas mereka. Pentas politik semi formal yang diselengarakan Parpol atau Ormas di jalan-jalan telah memungkinkan komunitas mentranformasikan diri mereka ke dalam struktur yang selama ini tidak terjamah kecuali  melalui kepatuhan atas instruksi dan kehendak struktur tersebut. Sekarang mereka berkesempatan untuk membuat orang lain menjadi “patuh”, meski Cuma sesaat memalui bisingnya kenalpot dan riuhnya kemacetan jalanan. Konflik dan kontak fisik yang terjadi di jalanan  adalah bagian dari adegan pementasan itu. Adegan itu semacam penegasan atau bagian yang diberi garisbawah dari keseluruhan proses arak-arakan.  Agar kehendak membuat orang  lain menjadi patuh dan takut  itu tidak berhenti hanya pada konvoi maka perlu  menggunakan media lain yang mampu menteror siapapun yang melihatnya, maka dipasanglah spanduk-spanduk yang bernada ancaman dan intimidasi. Ancaman akan efektif jika disertai atas nama otoritas yang paling tinggi yaitu Tuhan atau agama.

Daya  tarik radikalisme terletak pada kemampuannya memberikan “kepastian dogmatis”.  Paham radikal menjanjikan mampun mengatasi ketidakpastian ekonomi global (yang melahirkan pengangguran dan ketidakadilan), dengan revolusi moral yang mewujudkan   ekonomi yang adil dan persaudaran. Dengan kata lain,  radikalisme menawarkan  identitas pasti yang  tidak atas dasar analisa, melainkan  pada keyakinan.  Apa yang ditawarkan dogma itu menyangkut berbagai macam ketimpangan , seperti pendidikan, ekonomi, kekuasaan, kelas sosial, etnis, agama, dst. Ketimpangan-ketimpangan ini mencakup dimensi-dimensi eksploitasi, represi dan diskriminasi. Hal-hal tersebut di atas selama ini terbukti telah menjadi tempat persemaian konflik-konflik sosial di berbagai daerah di Indonesia  (Hardiman, 2010:86).

Selanjutnya arah  pergerakan radikalisme ideoligisasi agama di Indonesia  menjustifikasi kelemahan negara dalam mengelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian fungsi ideologi agama dalam hal ini lebih merupakan jembatan pengantar fundamentalisme agama yang bergerak ke arah radikalisme ideologi agama yang berusaha menanamkan satu persepsi bahwa setiap modus gerakan radikal agama menjanjikan setiap anggotanya kembali hijrah menjadi individu bebas dari nilai-nilai inklusif kewarganegaraan. Gerakan radikal seolah menawarkan payung alternatif dalam wadah komunitas yang berdiri terpisah dari masyarakat terbuka (open society) sekitar mereka. Ia hadir dan menyerukan  wacana  kembali ke identitas dasar dan menyapa mereka yang ingin melakukan hijrah (migrasi) internal demi melindungi diri dari noda dan godaan dunia luar (Hasan, 2010:15).

Konvoi dan sepanduk merupakan terror yang bersifat mediatik, merupakan jalan mulus untuk aski-aksi lain yang sifatnya lebih “fisik”. Aksi yang secara nyata mulai sering terjadi di Yogyakarta antara lain Pembubaran kegiatan yang dituduh sesat, komunis, maksiat/pekat, kristenisasi, dan LGBT. Peristiwa-peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa kelompok intoleran mulai eksis dan menguasai kehidupan sosial keagamaan masyarakat Yogyakarta. Yogyakarta terkesan mulai kehilangan budaya toleransi, yang selama ini tercermin dalam tepa selira, tanggang rasa dan empan-papan itu.

Fenomena lain yang dapat dikatakan mencerminkan komunitas yang terkooptasi adalah semakin banyaknya kos-kosan yang memasang tulisan “Terima kos khusus muslim”. Beberapa pemilik kos menyatakan bahwa mereka hanya merasa nyaman apabila tempat kos mereka dihuni oleh sesama muslim, misalnya dalam urusan makan-minum dan tata-pergaulan dirasa lebih mudah untuk penyesuaian.  Akan tetapi ada juga pemilik kos yang memasang tulisan tersebut mengaku sebenarnya dimaksudkan untuk menolak mahasiwa-mahasiwa yang berasa dari Indonesia Timur yang dalam pandangan mereka umumnya beragama non islam. Streo-tipe  bahwa warga indonesia dari NTT dan Papua  suka  membuat onar ternyata cukup kuat dalam mempengarui bisnis kos-kosan. “Apalagi setelah kasus Cebongan (kasus penembakan oleh sepasukan Kopassus terhadap tersangka pembunuh anggota Kopassus yang notebene adalah warga asal NTT), kita juga was-was menerima anak anak dari sana, takut kenapa-kenapa”, demikian pendapat bu T (35 tahuan) seorang pemilik usaha kos di Kota Jogja.

Pemasangan label “kos khusus muslim” dapat dibaca sebagai salah satu bentuk kepatuhan pemilik kos-kosan terhadap pihak-pihak yang hampir setiap minggu melakukan konvoi di lingkungan mereka. Bentuk kepatuhan atau ketakutan ini terkait langsung  dengan aset-aset yang mereka miliki di kota ini yang bisa saja hilang di jarah atau di bakar olah ormas atau oleh massa yang bertindak atas nama Tuhan. “Kami bukan tidak toleran, tapi kami ini merasa was-was, kata bu T ketika disinggung tentang “ke-tidak-toleranan-an” mereka pada kaum non muslim atau orang dari NTT/Papua. 

Penutup

Masyarakat Indonesia kontemporer dapat dikatakan ambigu. Di satu sisi mereka adalah komunitas yang memiliki norma sosial berbasis budaya atau tradisi turun-temurun. Di sisi lain mereka juga adalah bagian dari srukutur yang berbasis pengaturan formal negara modern.

Sebagai komunitas, mereka masih memegang nilai-nilai hidup berkomunitas, yang dipraktekkan dalam lingkup  terbatas dalam hidup sehari-hari. Ciri-ciri hidup berkomunitas itu antara lain interkasi yang terjadi bersifat luwes dan tidak formal/kaku. Dalam konteks Yogya, apa yang disebut tepa-selira dan tanggang-rasa, masih menemukan ruang dalam ranah berkomunitas tersebut.  Akan tetapi di sisi lain, sebagai bagian dari struktur, interaksi yang terjadi berisifat formal dan kaku. Norma atau aturan berasal itu dari luar komunitas, dalam hal ini negara dan pasar. Aturan formal berlaku mulai dari level terendah, yakni RT/RW hingga level yang lebih tinggi. Formalisme terjadi di lingkup layanan publik, termasuk lembaga sekolah dan keagamaan. Formalitas menjadi sangat penting diperhatikan, sebab sebesar apapun kesalahan seseorang dia tidak akan dihukum apabila tidak ada bukti yang bersifat formal. Dalam peristiwa intoleransi, wilayah struktural/formal inilah yang menjadi jalur beroperasi dan geraknya.

Ormas sebagai organisasi formal (ada akta pendirian) yang bekerja sama dengan institusi-institusi negara menjadi jalan pemaksa yang membuat komunitas menjadi lemah dan terkooptasi (kehilangan solidaritas dan pro pada kekerasan). Apalagi bertahun-tahun kita diajarkan bahwa kebineka-tunggalika-an kita hanya akan produktif apabila dikelola oleh lembaga formal semacam negara dan tentara. Kini ormas ber(pri)laku seperti negara dan bertindak seperti tentara telah ikut mengambil peran itu.  Bentuk kooptasi yang nyata adalah ketika ormas menyediakan ruang bagi anggota-anggota komunitas untuk bermain di dalam struktur kekeuasaan. Angggota-anggota komunitas, yang secara umum adalah mereka yang lemah secara sosial-ekonomi dan politik, kini dapat menintegrasikan-diri pada kekuasaan dan bergerak atas nama aturan formal negara (perijinanan)  dan aturan formal gama (hukum Allah).[](tulisan dibuat bedasarkan hasil riset penulis, dengan dukungan LKIS)

pesantrenwaria1 - Pesantren Waria al Fatah, Kisah Waria Pencari Tuhan

Daftar Rujukan

Alfian. (1992). Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia. Jakarta : PT. Gramedia
Faulks, Keith. (2010). Sosiologi Politik : Pengantar Kritis. Bandung : Nusa Media
Hardiman, F.Budi. (2011). Massa, Terror dan Trauma : Menggeledah Negativitas Masyarakat Kita. Yogyakarta : Lamalera
Haryatmoko. (2010). Dominasi Penuh Muslihat : Akar Kekerasan dan Diskriminasi. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
Subangun, Emmanuel. (1999). Politik Anti Kekerasan Paska Pemilu ’99. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
P.A. Nara Indra P.S. (2015). Perbandingan Kekerasan dalam Strategi Gerakan Front Pembela Islam dan Majelis Mujahidin Indonesia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Tesis S2 Ketahanan Nasional: Universitas Gadjah Mada.
Priyono, B.Herry. (2011). Dua Nafsu Bertemu : Perihal Kaitan Fundamentalisme Agama dan Pasar. Prisma : Demokrasi Yang Dibajak – Perselingkuhan Negara, Fundamentalisme Pasar dan Agama. LP3ES. Vol 6 (1) : 37
Rakhmat, Jalaluddin. (2011). Benarkah Agama Menyebabkan  Tindakan Kekerasan ?. Prisma : Demokrasi Yang Dibajak – Perselingkuhan Negara, Fundamentalisme Pasar dan Agama. LP3ES. Vol 6 (1) : 169
Harian Jogja.com. Spanduk provokatif mengenai kelompok syiah muncul di sejumlah sudut Kabupaten Bantul. Rabu, 25 Februari 2015
Medeka.com. Konvoi, simpatisan PPP di Yogya tewas dilempar Molotov. 17 April 2016
TribunNewsIni cerita kronologi dua korban Penganiayaan Simpatisan Parpol di Jalan Damai. 25 Nopember 2015.

Komentar Anda
Kuy, disebarkan...
Tidak ada artikel lagi