Pakai mode DARK - NIGHT biar ga silauwww :-p

Sejarah sosial

REVOLUSI Prancis (1789-1799) laksana “air terjun” dalam aliran proses modernisasi Eropa. Perhatian kita atas revolusi itu tidak terlepas dari konteks institusional politik, sosial dan ekonomi yang merupakan jebakan-jebakan penghambat perkembangan negeri, antara lain: absolutisme kerajaan, feodalisme dan seigneurisme.

Akan tetapi, satu hal yang menyatukan Revolusi Prancis adalah kemauan untuk menghancurkan monarki Ancien Regime (Rezim Lama) tradisional, untuk mendirikan kekuasaan baru yang berdasarkan akal budi: kebebasan, kemerdekaan, persamaan. Itulah sebabnya, revolusi itu dapat dianggap sebagai buah dari abad ke-18, yang disebut Abad Pencerahan.

Para sarjana berkeyakinan, bahwa Revolusi Prancis adalah karya utama dari nalar manusia, berupa ilmu pengetahuan. Pada zaman itu, supremasi ilmuwan Prancis tak dapat digugat: ahli matematika seperti Lagrange, Laplace dan Monge; ahli kimia macam Lavoisier, Berthollet dan Chaptal; ahli fauna dan flora seperti Geoffroy Saint-Hilaire, Lamarck, Lacepede, dan Cuvier.

Dari perkembangan intelektual nan gemilang itu, terdapat satu saksi yang merupakan hasil suatu karya bersama, yakni penciptaan sistem metrik. Titi mangsa penciptaan sistem itu adalah keputusan Dewan Konstituante (8 Mei 1790) untuk memilih meter (metre), panjang bagian dari garis meridian bumi, sebagai dasar satuan panjang. Oleh karenanya, satuan panjang itu tidak bersifat artifisial, namun alamiah dan dapat diterima oleh semua bangsa. Skala pembagian yang dipilih untuk ukuran panjang, berat atau uang adalah sistem desimal.

Konversi tanpa menunggu hasil penelitian pendahuluan, menetapkan penggunaan sistem metrik pada 1 Agustus 1793. Sebenarnya, baru pada Juni 1799, para ilmuan Institut dapat menampilkan acuan meter dan kilogram kepada Dewan Legislatif. Tetapi, penggunaan sistem metrik baru menjadi wajib diterapkan mulai 1840. Antusiasme terhadap ilmu pengetahuan itu dibuktikan dengan didirikannya institut-institut sains dan peranan yang diberikan kepada sains di sekolah-sekolah pusat (selevel SMP-SMA).

Dalam waktu yang sama, masyarakat zaman Revolusi Prancis yang setia pada contoh para filsuf abad XVIII, berusaha untuk menerapkan metode-metode ilmiah dalam penelitian mengenai gagasan dan perasaan manusia, serta tentang sistem kemasyarakatan. Pinel dan Cabanis adalah dokter-dokter pertama yang meneliti penyakit jiwa dan yang membuka tabir perihal yang mereka sebut sebagai “hubungan antara fisik dan moral (psikis)”.

Suatu aliran filsafat yang dikenal dengan nama ideologue,  berusaha menemukan dengan ekspresimen bagaimana terbentuknya gagasan dalam jiwa kita; aliran itu juga mencoba meneliti secara ilmiah bahasa berbagai bangsa, sistem politik dan kepercayaan religius mereka. Oleh sebab itu, muncullah suatu bidang pengetahuan baru, yaitu ilmu-ilmu sosial yang waktu itu disebut ”ilmu moral dan politik”. Dasar-dasar ilmu itu sudah diajarkan di sekolah-sekolah pusat.

Baca juga:  Nasionalisme, Sosialisme, Keperempuanan

Melihat kemajuan ilmu yang begitu cepat sejak awal abad ke-18, masyarakat era Revolusi Prancis mendapatkan keyakinan yang memberi mereka antusiasme terhadap kemajuan manusia yang tak terbatas. Dengan suatu optimisme yang mengagumkan, mereka memiliki kepercayaan akan kemampuan manusia. Dan, konflik antara sekuler dan agama pun membuncah.

***

SECARA hampir otomatis, keyakinan dalam akal budi dan manusia akan mendorong para revolusioner untuk mencurigai Katolik. Mereka mencela agama ini sebagai suatu agama Samawi, yang dogma-dogmanya harus diterima tanpa boleh diwicarakan; sebagai suatu agama pesimis yang menunjukkan bahwa manusia yang lemah, karena adanya dosa asal tidak dapat dengan sendirinya mencapai kebenaran maupun kebaikan; sebagai suatu agama yang tidak toleran, karena menurut Katolik, orang-orang bid’ah tidak boleh mengeluarkan pendapat mereka.

Deklarasi Hak Asasi Manusia menyatakan kebebasan penuh bagi pelbagai pendapat keagamaan, dan bahkan kaum revolusioner yang paling moderat setuju untuk memisahkan negara dan gereja. Mereka menyatakan prinsip laic (kepentingan umum terpisah dari agama). Berdasarkan prinsip itu, seorang pejabat negeri tidak harus memenuhi syarat-syarat keagamaan untuk menduduki jabatan apa pun. Prinsip laic itu diterapkan di bidang pendidikan, bantuan sosial, serta catatan sipil; perceraian dibolehkan. Konsekuensi lain dari cara berpikir itu adalah pemisahan Gereja dan Negara yang diterapkan sejak 1795 hingga 1802.

Alih-alih telah “melahirkan kembali” pelbagai macam hal, Revolusi Prancis pernah juga gagal memecahkan beberapa masalah penting. Pertama-tama adalah masalah keuangan. Cukup diingat adanya inflasi, penurunan nilai assignat (surat hutang negara) dan mandat-territorial yang drastis, serta kelakuan Direktori yang hanya hidup dari rampasan negara-negara yang ditaklukkannya, serta pinjaman-pinjaman yang dimodali oleh orang kaya baru dalam bidang keuangan.

Bertambah miskinnya Perancis merupakan salah satu sebab, mengapa hanya ada sedikit perhatian yang diberikan oleh warga negara terhadap politik. Saat itu, rakyat sudah apatis dan siap menyerahkan nasibnya kepada seseorang yang dapat menjamin situasi keuangan yang sehat dan ketenangan di masa mendatang.

Baca juga:  Jika Jokowi adalah Dokter Gigi

Masalah konstitusional juga belum terselesaikan. Pelbagai persoalan rumit mengenai hubungan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif belum menemui jalan keluar. Apabila keduanya seimbang berdasarkan  prinsip pemisahan kekuasaan menyeluruh maka tetap berlangsung rezim kudeta, seperti pada zaman Direktori.

Yang lebih gawat lagi adalah kegagalan Revolusi Prancis dalam bidang agama. Penaklukkan wilayah-wilayah kepausan, penangkapan Paus dan pengasingannya ke Prancis hingga dia meninggal dunia (1799), tampaknya merupakan pukulan pamungkas bagi Gereja oleh revolusi. Sebenarnya, rakyat masih tetap taat pada agama tradisional. Nampaknya, juga tidak mungkin suatu pemerintahan mendapatkan dukungan nyata dalam negara, apabila sebelumnya tidak bergabung dengan Paus.

Selain itu, terdapat pula kebencian politik. Di antara golongan pendukung raja dan “republikan” (disebut “pembunuh raja” oleh para pendukung raja), pembantaian  September, eksekusi Louis XVI dan banyak korban guillotine zaman Teror Besar telah tergali suatu sungai darah yang tampaknya tak terseberangi. Di antara tentara rezim lama dan tentara hasil perekrutan massal yang saling menuduh berkhianat, yang satu terhadap raja dan yang lain terhadap tanah air, terdapat kebencian yang tak mungkin dipadamkan.

Pada saat terjadinya pertentangan antara orang Prancis, juga terdapat konflik antara Prancis dan Eropa. Deklarasi perdamaian dunia yang dicetuskan oleh Dewan Konstituante pada 1790, diikuti oleh deklarasi perang pada 20 April 1792 dan patriotisme fanatik yang penuh kebencian, serta sikap merendahkan terhadap para “tiran” dan “kaki tangannya”.

Alih-alih menyebarkan Injil Kebebasan dan Persaudaraan yang menyatakan hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri, kaum revolusioner memaksakan penerapan sistem Jacobin (Republik Terpusat) melalui senjata dan merampas karya-karya seni negara lain dari museum luar negeri ke Prancis, seolah-olah hanya Grande Nation (sebutan bagi Prancis Revolusioner yang berarti “Bangsa Besar”) yang patut memilikinya.

Walaupun ada kegagalan berat, kontribusi Revolusi Prancis patut dikatakan besar. Sejak 1799, tidak ada pemerintahan yang berani membangun kembali Ancien Regime yang telah dihancurkan oleh revolusi. Dalam Revolusi Prancis, kita tidak boleh hanya melihat hal ihwal yang telah dilaksanakan. Pelbagai gagasan untuk masa depan sama pentingnya, karena gagasan-gagasan itu juga terlaksana pada saat berikutnya.[]

coverperancis - Revolusi Prancis, Laksana Air Terjun

Rujukan
  1. Feodalisme (Feodal, Feodalitas): Dalam arti sempit, feodalitas menunjukkan semua lembaga yang disebut feodo-vassaliques yang mengatur hubungan antara seigneur dan vassal (bawahannya). Penyerahan fief (feodum dalam bahasa Latin) oleh seigneur kepada bawahannya termasuk dalam hubungan ini. Dalam arti luas, feodalitas menunjukkan masyarakat yang berdasarkan kaitan feodo-vassaliques ini dan berciri hierarki manusia dan tanah, pentingnya golongan aristokrasi ksatria dan terpecahnya wewenang umum dan hak milik.
  1. Seigneurisme (Seigneurie/seigneur): Pada Abad Pertengahan sampai akhir Ancien Regime, seigneurie adalah bentuk kepemilikan harta tanah dan bangunan, serta sebagian dari kekuasaan umum ke atasnya. Harta ini terdiri dari bagian khas (reserve seigneuriale) yang dikelola langsung atau tidak oleh seigneur, dan tenures atau censives yang diserahkan kepada petani yang memilikinya. Tetapi, hak milik ini dibatasi oleh hak milik tertinggi yang dipegang oleh seigneur dan diakui melalui pembayaran berbagai iuran wajib. Seigneur, yang kadangkala bangsawan, kadangkala komunitas keagamaan, kadangkala orang biasa, juga berhak mengadili dan mengawasi petani-petani di seigneurie-nya.
  1. Assignats: Surat hutang negara yang disahkan melalui dekrit 19 dan 21 Desember 1789, dan terjamin dengan harta-harta Gereja yang baru menjadi harta milik negara. Mula-mula surat ini menghasilkan bunga (5%, kemudian 3%), kemudian menjadi mata uang kertas, yang nilai hampir selalu merosot hingga dihapus pada Februari 1796.
  1. Guillotine: Di bawah Ancien Regime, model eksekusi untuk para terhukum mati bervariasi, tergantung kondisi mereka. Pada 10 Oktober 1789, berdasarkan prinsip persamaan warga negara, Guillotin (seorang dokter dan anggota Dewan wakil kota Paris) mengusulkan penggunaan suatu bentuk hukuman tunggal yang menghindarkan penderitaan tak berguna. Pada April 1792, digunakanlah suatu alat yang disebut guillotine. Seorang pencuri biasa bernama Pelletier adalah orang yang pertama kali mendapat kehormatan, untuk merasakan canggihnya guillotine pada 25 April 1792. Di Paris, guillotine ditempatkan di lapangan Caroussel dan pernah digunakan selama beberapa waktu di lapangan Revolusi Prancis (Maret 1793-Juni 1794). Kemudian, setiap departemen memiliki satu alat ini, begitu juga di semua angkatan bersenjata. Selama periode Teror (September 1793-Juli 1794) diperkirakan terdapat sekitar 16.500 korban “cukuran nasional” (julukan rakyat untuk guillotine); pada waktu-waktu tertentu (terutama pada Juni-Juli 1794), guillotine dipakai sampai enam jam per hari, tanpa henti. Sampai dihapuskannya hukuman ini pada 1981, guillotine adalah satu-satunya model eksekusi di Prancis.
Baca juga:  Bagi Mereka yang Percaya Politik Dagang Sapi Sekali Jadi...
Komentar Anda
Kuy, disebarkan...
Tidak ada artikel lagi