Pakai mode DARK - NIGHT biar ga silauwww :-p

Tentang Multikulturalisme dan Feminisme

Tidak bisa dipungkiri kelahiran buku “Is Multiculturalism Bad for Women?” (1999) telah memberikan kontribusi penting bagi isu kewarganegaraan, perempuan dan filsafat politik dewasa ini. Buku yang ditulis Susan Moller Okin (1946-2004) pada mulanya adalah artikel di Boston Review ini telah mendobrak pehamanan maskulin dalam HAM, multikulturalisme dan kecenderungan pereduksian subyek dalam hak kelompok.

Bisa dikatakan, buku “Is Multiculturalism Bad for Women?” melengkapi karya-karya filsafat politik Okin yang telah lahir sebelumnya. Dimana Okin selalu mengetengahkan perspektif perempuan dalam analisisnya (Women in Western Political Thought, 1979). Bahkan dalam bukunya yang berjudul Justice, Gender, and the Family (1989), Okin layaknya Friederich Engels dalam buku “The Orgins of the Family” menyatakan bahwa keluarga lah unsur pertama hirarki penyingkiran perempuan, dimana hukum simbolik ayah telah menjadi aturan terberi dan secara terus menerus diproduksi dalam institusi bernama keluarga. Pemikiran Okin dalam buku tersebut menjadi salah satu kritik kuat “Theory of Justice” yang dipostulakan oleh John Rawls, yang melihat institusi keluarga sebagai bebas nilai dan adil. Dalam rangkuman pendek ini saya ingin memberi rangkuman pemikiran almarhumah Susan Moller Okin yang dituangkan yang diterbitkan pada tahun 1999 dan disambut juga ditanggapi hangat oleh filsuf kawakan macam Jurgen Habermas, Will Kymlicka, Bhikhu Parekh, Abdulahi an Naim, Martha Nausbaum dsb.

Tangggapan atas Okin

Seperti halnya HAM dan isu kewarganegaraan yang lain, multikulturalisme memiliki niatan baik untuk memperjuangkan hak atau memberikan hak-hak pada kelompok non dominan, minoritas lemah, berbudaya dan berbahasa lain, etnis lain dsb untuk diperlakukan sama, setara dan dilindungi dari ancaman dominasi kelompok dominan. Bahwa setiap manusia itu diciptakan secara terberi setara, maka budaya lain, kelompok lain dsb sebagai manusia juga wajib untuk diperlakukan setara dan dijauhkan dari segala bentuk diskriminasi. Artinya multikulturalisme memberi jawaban dan sekaligus perlawanan terhadap segala bentuk subordinasi, intoleransi juga penyeragaman yang dilangsungkan oleh budaya dominan atau kelompok dominan dalam segala praktik dan bentuknya. Namun sayangnya, multikulturalisme gagal melindungi kepentingan subyek-subyek dalam komunitas atau kelompok itu untuk diperlakukan setara dalam segala bidang. Dalam kritik Okin ini, perempuan lah subyek yang mengalami penyingkiran utama dan berganda. Misalnya saja dalam hal lesbi, homo, transgender, transeksual, cacat dsb; privilese “group rights” pada sebuah komunitas yang diberikan oleh multikulturalisme gagal melihat hal ini pula. Dominasi hetero dan normalitas hukum simbolik ayah masih mendominasi subyek dalam minoritas. Disini perempuan menjadi minoritas dalam minoritas.

Kritik Susan Moller Okin terhadap multikulturalisme membuka secara lebar-lebar mata para pengkaji filsafat politik, kewarganegaraan dan HAM bahwa betapa gawat dan fatalnya perayaan yang berlebih atas multikulturalisme dan bahan sangat mengancam hak-hak perempuan. Pasalnya, dalam praktiknya “groups rights” yang mejadi privilese kelompok minoritas tersebut menyimpan dan menjaga keberlangsungan ketidaksetaraan terhadap perempuan. Dimana budaya, agama dan nilai-nilai yang ada memberikan rasionalisasi terhadap kontrol atas tubuh, pikiran dan seksualitas perempuan.

Okin mencotohkan dalam hal sunat perempuan di Afrika, poligami di Islam dan Kristen Moronit. Atau dalam konteks Indonesia adalah potong jari bagi janda Papua, Tipun (anak laki-laki sehabis kitan harus menyenggama perempuan yang ditemuinya di ladang atau sawah) di Timor dan Nusa Tenggara, dan sebagainya, dan di NTB, para tetua adat atau adat akan menyalahkan dan menghukum secara sosial perempuan bila menolak laki-laki yang menjadi suaminya meski sang laki-laki telah puluhan tahun atau lebih dari lima tahun tidak memberi kabar atau nafkah bahkan telah menikah lagi di rantau. Kejadian ini banyak di temui pada laki-laki NTB yang menjadi TKI di Luar Negeri. Dalam hukum Islam, sebetulnya perempuan yang ditinggalkan tanpa kabar dan nafkah dalam sekian tahun otomatis halal untuk menikah kembali dengan laki-laki lain.

***

Seperti halnya Okin, saya percaya bahwa “the personal is political” dan hal tersebut perlu diperjuangkan. Nah dalam konteks “personal is political” ini, subyek menjadi hal yang sangat penting untuk bersuara, didorong bersuara atau disuarakan dsb.

Baca juga:  Mobil Presiden

 

Seperti diungkap oleh Okin, multikulturalisme telah buta, mengabaikan dan tidak berdaya melihat subyek perempuan dalam struktur relasi kekuasaan dalam komunitas budaya yang cenderung menguntungkan laki-laki atau dalam hukum simbolik ayah (symbolic order of the Father). Meski tidak semua budaya memiliki kencederungan seperti itu, namun mayoritas dalam berbagai budaya hal tersebut adalah akar dari penyingkiran perempuan. Nah dari sinilah “the personal is political” feminisme bagi saya memiliki relevansinya sebagai pijakan kritik terhadap multikulturalisme.

Untuk subyek perempuan, multikulturalisme gagal melihat atau memberikan “yang privat” dari yang publik dan sebaliknya pada perempuan. Dari sinilah akar penyingkiran itu terjadi. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau akses pendidikan bagi perempuan yang bagi masyarakat patriakis adalah hal privat dan tidak berhubungan dengan ranah publik. Namun sesungguhnya hal tersebut adalah ranah privat yang publik dan terkait kepentingan publik dan disebabkan oleh yang publik, karena KDRT dsb tersebut adalah buah sosial  dari struktur yang timpang. Jika KDRT dan ketimpangan lain adalah urusan privat, keluarga, disini multikulturalisme telah gagal dan menjadi penyokong hukum simbolik ayah, relasi yang timpang yang menguntungkan laki-laki.

Praktik penyingkiran ini secara langsung dan tidak langsung telah menopang, memproduksi dan mereproduksi ketimpangan dan ketidaksetaraan relasi laki-laki dan perempuan. Akibatnya seperti bisa kita lihat dalam kenyaataan sehari-hari dalam hukum perkawinan yang menyokong poligami, hak waris yang tidak adil, hak mencerai dan meminta cerai, menentukan jodoh, memperoleh pendidikan, memperoleh gizi, mengakses ruang publik (isu kewajiban ditemani muhrim dsb), memiliki anak dan menggugurkan kandungan, menjadi pemimpiu, memimpin ritual dsb menjadi hal yang ganjil untuk dipertanyakan dan diperjuangkan, dianggap menyimpang kafir juga sesat  dan tidak diakui oleh masyarakat atau komunitas.

Jadi melalui pembacaan Okin, feminisme bisa menjadi alat kritik terhadap multikulturalisme, dimana feminisme dengan determinisme perbedaan jenis kelamin (seks) sebagai pokok pijakan mampu melihat bahwa perbedaan seks  yang mejadi hukum tatanan sosial telah begitu bias, penuh kekuasaan dominatif laki-laki dan menyingkirkan perempuan.

***

Sesungguhnya multikulturalisme dan feminisme adalah imajinasi moral manusia untuk perbaikan diri dan sama-sama mengandung semangat pembebasan demi manusia dan kemanusiaannya. Namun dalam perjalanannya, tak ubahnya rel kereta api yang selalu bersama namun sesungguhnya mereka tidak pernah bertemu, dan tidak perlu dipertemukan, masing-masing mempunyai fungsi tersendiri. Namun bukan berarti multikulturalisme dan feminisme adalah kategori yang statis, tidak berubah, terberi dan  saklek.

Imajinasi moral feminisme terhadap “women rights”, misalnya dalam masalah jilbab di Perancis dan Kanada, yang dipandang sebagi penindasan terhadap perempuan bisa jadi tidak tepat. Bagi Katherine H. Bullock dalam “Politics of Veil”, melihat jilbab adalah perlawanan terhadap mitos kecantikan dan kekerasan simbolik kapitalisme budaya Barat. Dalam konteks Perancis dan Kanada ini, bisa jadi multikuralisme dan feminisme bisa bersatu sebagi kritik esensialisme feminisme yang buta terhadap kelas, etnisitas, ras dsb seperti yang diajukan Chandra Tapalde Mohanty (2003) dan Bronwyn Wex (2008)

Namun sebaliknya, dalam kasus pemaksaan berbusana mulim (jilbab) di Indonesia dengan dalih keberagaman (diversitas dalam multikulturalisme) yang mengesensialisme kan lokalitas, pribumuitas, keaslian dan kebangkitan identitas tersebut; pemaksaan jilbab adalah subordinasi atau penyingkiran subyek perempuan. Disini “women rights” gagal dilihat klaim multikulturalisme, alih-alih melihat atau melindungi, klaim keberagaman sering menjadi dalih untuk melanggengkan kekuasaan yang timpang dan mensubordinasikan perempuan. Nah dalam konteks in gugatan Okin terhadap multukulturalisme berbunyi nyaring dan merdu di dengar

Jalan Tengah

 Jika pengetahuan adalah kekusaaan maka akses terhadap pengetahuan tersebut adalah penguatan.  Nah menurut saya, persoalan ketimpangan yang diderita oleh perempuan adalah persoalan akses terhadap pengetahuan dan para pengampu kepentingan pengetahuan. Artinya, seperti jalan yang di tempuh Jurgen Habermas  dengan rasio komunikatifnya, dialog adalah jalan tengah dari segala masalah yang ada. Dan dialog dengan para pengampu kepentingan yang ada adalah pembuka jalan terhadap akses pengetahuan. Ruang-ruang produksi pengetahuan, kebenaran dan nilai dsb yang dilanggekan dan diotoriasai oleh para pengampu kepentingan yang selama ini tidak bisa dijangkau oleh perempuan harus mulai dibuka dengan dialog. Toh segala sesuati tidaklah tetap, selalu berubah dan tidaklah terberi. Dalam pandangan tersebut saya sepakat dengan para penerus Susan Moller Okin misalnya:

Baca juga:  Orang-Orang Hokkian di Jember

Monica Mookherjee. Dalam bukunya “Women’s Rights as Multicultural Claims: Reconfiguring Gender and Diversity in Political Philosophy” (200), Mookherjee berpendapat bahwa women rights haruslah menjadi bagian dari klaim multikultural. Dimana gender dipahami sebagai serialitas (gender seriality) yang dikonfigurasi sedemikian rupa hingga mampu menghadapi berbagai keragaman budaya yang ada. Artinya gagasan ini selain mengakui keberagaman manusia dengan budaya tetapi harus ada timbal balik antar kepentingan perempuan dengan lingkungan sosial budaya tempat mereka tinggal dan cita-cita universal keadilan gender. Dengan pemahaman timbal tersebut, perhatian pada kepentingan hak harus bisa menjadi sarana untuk melakukan konfigurasi ulang asumsi-asumsi keadilan universal (rights) yang seolah terberi melampaui ruang dan waktu tersebut.

Sarah Song. Bagi Sarah Song, demokrasi liberal akan mampu mengakomodasi kesetaraan dan keadilan bagi minoritas sekaligus kesetaraan dan keadilan bagi perempuan. Menurut Song dalam “Justice, Gender, and the Politics of Multiculturalism” (2007), demokrasi liberal tidaklah harus memberi persamaan perlakuan dalam pemberian atau akomodasi khusus terhadap kelompok minoritas. Disaat yang sama, demokrasi liberal haruslah mendengar dan menerapkan kritikan kelompok feminis terhadap multikulturalisme. Menurut Song, demokrasi liberal haruslah melindungi dan mengakomodasi hak kelompok sejauh minoritas tersebut mampu memberi pula hak-hak dasar anggotanya yang rentan dipinggirkan  (minoritas dalam minoritas). Dalam ini, menurut saya, Song melakukan siasat cerdik untuk advokasi hak perempuan dan subyek rentan dalam minoritas.

Kritik atas Okin

Sejarah manusia dan kemanusiannya adalah sejarah sosial imajinasi moral dan imajinasi diabolik (kekerasan, kekuasaan, otoritarian dsb), dan tentu yang abu-abu diantaranya (chaos). Tuhan, Agama, Demokrasi, HAM, kesetaraan,  multikulturalisme, pluralisme, dan sebagainya adalah imajinasi moral manusia yang bertujuan untuk perbaikan dan kemaslahatan umat manusia. Namun bukan berarti sebagai imajinasi moral, mereka sebagai sesuatu yang given dan absolut, yang artinya berlaku benar dan universal untuk selamanya dan untuk siapa saja. Dibanyak hal, pengesensialisasian (esesialisme) imajinasi moral tersebut malah menimbulkan imajinasi diabolik seperti halnya penyingkiran-penyingkiran dan peliyanan diluar imajinasi moral tersebut. Nah dalam konteks filofosis inilah kiranya kita bisa memulai mengkerangkai permasalahan ini. Sejarah sosial HAM sendiri adalah sejarah penyingkiran terhadap perempuan, anak, orang cacat dan budak. HAM dan demokrasi hanya berlaku pada bukan perempuan, bukan budak dan anak-anak. Disini Artinya HAM berlaku ekslusif pada laki-laki. Konyolnya hal tersebut berlaku sejak Polis Athena, Magna Charta, Deklarasi Kemerdekan Amerika Serikat hingga kini. Meski sebagai imajinasi moral, HAM dan Demokrasi telah mengalami kemajuan luar biasa, tetapi neoliberalisme dan jeratan kapitalisme MNC, bom Israel atas Palestina dan sekitarnya masih belum diakui PBB sebagai pelanggaran HAM berat.

 Multikulturalisme, diversitas, minoritas dsb seperti yang ada dalam konteks sosial politik budaya dan ekonomi yang melatari tulisan Okin itu sebetulnya adalah tanda yang tidak bisa kita temukan konsep rujukannya di Indonesia. Jadi tidak bisa serta merta dikonsumsi tanpa membaca petunjuk penggunaan dan tanggal kadaluarsanya. Karena multikulturalisme terdiri atas hal:

Sebagai keadaan: Multikulralisme adalah sebuah keadaan yang tidak bisa dielakan oleh bangsa Eropa, Amerika Utara, Australia akibat dari kolonialisme, globalisasi, perang, imperalisme ekonomi dsb yang telah menyebabkan migrasi luarbiasa masyarakat di luar mereka, terlebih bekas-bekas jajahan mereka, pengungsi perang dsb. Jadi diversitas budaya dan etnis menjadi logis adanya.

Baca juga:  Tubuh dan Feminisme

Sebagai teori: Multikulturalisme lahir sebagai pembebasan dan sekaligus kritik terhadap kebijakan pembauran atau peleburan identitas kelompok minoritas pendatang (Asia, Hispanic, Afrika dsb) atau minoritas lain (Indian, Moronit, Islam dsb) lengkap dengan segala budaya dengan budaya dominan yang ada. Dimana praktik peresmian (ofisialisasi) budaya, linguistik, agama menjadi bentuk penyeragaman atas klaim nasionalitas, persatuan dsb. Disini penduduk asli (aborigin, budak Afrika dan Indian) disingkirkan, migrasi sebagai konsekuensi globalisasi dan kolonialisme akhirnya dikriminalisasi oleh hasrat tunggal identitas dan bangsa.

Pemikiran multikuluralisme ini juga lahir dan dipengaruhi oleh kritik positivisme dan moralitas yang dilakukan Friedrich Nietszche yang kemudian dirayakan oleh Derrida, Heidegger, Foucault, Kristeva, Said dsb. Mereka menggugat kecenderungan epistimologi Barat yang cenderung mengunversalkan nilai dan gagal melihat partikularitas dsb.  Dekonstruksi Derrida dan wacana kekuasan Foucault telah berhasil membongkar seksisme filsafat dan falogosentrisme ilmu pengetahuan. Tsunami pemikiran Barat yang digelontorkan Nietszche ini oleh banyak kalangan disebut sebagai posmodernisme.

Sebagai politik: multikulturalisme strategi kohesi sosial sekaligus manajerial apartheid tingkat lanjut dari kekuasaan negara untuk melanggenkan kekuasaaannya dan menghindari berbagai perpecahan yang ada.

Sebetulnya saya agak risih pula dengan asumsi esesialis yang dibangun Okin dalam tulisan tersebut. Esensialisme itu dirayakan dalam stereotipisasi Liyan non Barat dan non Kristen yang seolah tunggal, tidak berubah dan anti perubahan. Dalam banyak paragraf, Okin masih kental nuansa dan malah melanggengkan stereotip Liyan non Barat. Namun saya melihat kritik Okin terhadap multikulturalisme adalah sumbangan besar terhadap manusia. Dan saya segaris dengan Okin, bahwa kesetaraan perempuan (atau minoritas dalam minoritas) adalah haruslah jadi pijakan utama dalam multikulturalisme. Dalam hal ini saya dan Okin menolak kencederungan pilihan ideologis Will Kymlicka yang keukeuh dengan “groups rights”.

Konteks Indonesia

Jadi konteks tepat dari konsep-konsep multikulturalisme yang meng-Indonesia bisa digunakan untuk menyikapi kelompok minoritas agama, non Islam, non dominan seperti halnya etnis cina, ahmadiyah, bahai, komunitas cigugur, Using, Dayak Lohsarang, Parmalim, Tolotang, Wana, aliran kepercayaan, kaharingan, badui, Samin Sedulur Sikep dan sebagainya.

Nah dalam konteks ini pula, feminisme dan multikulralisme di Indonesia bisa beraliansi strategis. Dimana dalam konteks Indonesia pasca Soeharto, berbagai politik, invesi dan representasi identitas menjadi agenda penting yang diperbedabatkan dan diotorisasi oleh kelompok-kelompok elit lokal dengan berbagai kepentingan mereka masing-masing.  Berbagai agenda kekuasaan kelas penguasa pun coba didefinisikan dan coba dilegitimasikan dalam berbagai cara. Salah satunya adalah melalui regulasi berbasis agama yang tumbuh subur di berbagai daerah di Indonesia. Semangat mereka sama, atas nama budaya, moralitas dan sebagainya kelokalan dan keunikan kedaerahan mereka dibayangkan sama dan merepresentasikan kepentingan semua orang dalam wilayah tersebut. Namun apa daya, batas-batas nasionalitas, regionalitas, kesatuaan linguistis, etnisitas dan sebagainya hanya sebuah bayangan atau penanda kosong yang merujuk pada dirinya sendiri. Berbagai diversitas yang ada dalam bayangan kedaerahan itupun dilipat dalam sebuah ketunggalan atau kehendak orisinalitas. Tak pelak berbagai agama atau religi lokal yang bertentangan dengan agama resmi dalam wacana kedaerahan pun akhirnya dibina, digilas, dipinggirkan dan disesatkan. Begitu pula dengan kemajemukan seni dan tradisi yang ada, segala sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan kedaerahan pun juga disingkirkan, dinormalisasikan atau bahkan dimatikan kalau tidak menyesuaikan dengan normalitas yang ada.

Dan dari sini pula perempuan menjadi korban berganda dalam praktik penyingkiran ini,  dimana dalam bingkai regulasi lokal — khususnya di Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan yang menganut regulasi berbasis Islam– yang lahir di masa pasca Soeharto, tubuh dan seksualitas perempuan menjadi perhatian khusus dari regulasi ini.  Ide dasar regulasi berbasis agama ini adalah perempuan merupakan barometer moralitas dan religiusitas suatu bangsa. Tak pelak tubuh dan seksualitas perempuan dikriminalisasi lewat regulasi daerah dan UU APP.[]iklan bali kuno - Susan Moller Okin

Komentar Anda
Kuy, disebarkan...
Tidak ada artikel lagi