Pakai mode DARK - NIGHT biar ga silauwww :-p

Tentang Tirto Adi Suryo dan perlawanan lewat tulisan

Sejarah pers Indonesia berangkat dari pers perjuangan yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, serta melawan kesewenang-wenangan. (Deklarasi Sirnagalih, 7 Agustus 1994)

Ia bergegas turun dari kereta dan berjalan keluar stasiun. Langkahnya percaya diri menuju kantor surat kabar S.N. v/d D. Dua naskah siap tayang tersimpan di tasnya. Wajahnya sumringah, membayangkan kisah tentang Trunodongso segera menghiasi halaman utama koran ternama di Surabaya itu.

“Tak pernah ada tulisan tentang tani dalam bentuk cerita. Aku yang memulai,” ia membatin, seperti diceritakan Pramoedya Ananta Toer dalam novel Anak Semua Bangsa.

Ia Minke. Aktor utama dalam novel itu. Seorang priyayi Jawa berpendidikan Eropa di awal abad 20. Anak Semua Bangsa adalah satu di antara empat masterpiece Pramoedya yang lahir dari masa pengasingannya di Pulau Buru sebagai tahanan politik Orde Baru. Tiga novel lainnya Bumi Manusia, Jejak Langkah dan Rumah Kaca. Keempat novel itu lazim dikenal sebagai Tetralogi Buru.

“Berapa lama Tuan tak muncul. Pembaca sudah menunggu tulisan Tuan,” Maarten Nijman, lelaki Eropa pimpinan S.N. v/d D., menyambut kedatangannya.

“(Ini) hasil pembisuanku selama ini,” katanya sembari mengeluarkan naskah dari dalam tas dan menyerahkan pada Nijman.

“Puitis,” komentar Nijman ketika membaca kalimat pertama. Senyum manis menghias bibirnya.

Tapi, mimik muka Nijman berubah pada kalimat berikutnya. Belum habis satu halaman, senyumnya sudah menghilang. Dahinya berkerut ketika membaca halaman kedua tulisan. Ia mencium bahaya di balik kisah Trunodongso, petani Jawa yang terusir dari sawahnya oleh pabrik gula.

Minke menulis adanya persengkolan untuk menipu uang sewa tanah petani-petani miskin dan buta huruf. Parahnya, kejahatan itu berlangsung bertahun-tahun secara terstruktur, sistematis dan masif oleh pemerintah kolonial Belanda dan pemilik pabrik.

Menurut Nijman, itu tuduhan serius. Alih-alih menarik pembaca dan menaikkan oplah, berita macam ini justru akan membuat korannya didakwa melakukan pencemaran nama baik. Baginya, biarkan saja petani itu mengadukan urusannya pada polisi.

Tapi tidak bagi Minke. Ia bersumpah tulisannya bukan fitnah. Trunodongso adalah fakta. Kisahnya adalah gambaran petani Jawa yang tergusur dari sawahnya karena keserakahan pemilik pabrik gula. Petani dipaksa menyewakan lahannya dengan harga murah dan menanam tebu sebagai baku gula. “Petani-petani itu tak punya tempat mengadu.”

“Tak punya? Di mana-mana ada polisi. Itu gunanya polisi. Mereka dapat minta perlindungan,” jawab Nijman.

“Polisi lebih dekat pada pejabat daripada petani.”

***

Minke adalah cerminan sosok Tirto Adi Suryo. Lahir pada 1880 dengan nama Djokomono, ia cucu R.M.T Tirtonoto, Bupati Bojonegoro. Saat itu, Bojonegoro merupakan wilayah Karesidenan Rembang. Setelah lulus ELS (Europeesche Lagere School), Sekolah Dasar Hindia Belanda, Tirto remaja melanjutkan pendidikan sekolah dokter STOVIA (School tot Opleding van Indische Artsen) di Batavia (kini Jakarta).

Pramoedya, dalam Sang Pemula, mengatakan usia Tirto sekitar 13 atau 14 tahun saat masuk ke sekolah dokter. Pada tahun 1900, ketika usianya mencapai 20 tahun dan duduk di tingkat 4 sekolah dokter, ia dikeluarkan dari sekolah. Tak ada keterangan pasti sebab musababnya. Tapi setidaknya ada dua dugaan. Tirto lebih tertarik pada dunia jurnalistik atau karena kedapatan mengeluarkan resep untuk seorang Tionghoa miskin sahabatnya.

Baca juga:  Keberlanjutan dan Perubahan Kebudayaan

Pada masanya, lulusan sekolah dokter biasa melanjutkan ke sekolah calon pegawai pemerintah. Tapi Tirto tak tergiur. Baginya, dokter adalah pekerjaan pengabdian. Sementara pegawai negeri adalah pekerjaan memerintah.

Tiga kali ia menolak tawaran bekerja sebagai pegawai pemerintah. Pertama, tawaran menjadi pegawai dinas pemberantasan lintah darat dari bekas Asisten Residen Wolff van Westerroode. Jabatan itu akhirnya diambil kakaknya, Raden Mas Said. Kedua, tawaran dari Asisten Residen Bandung untuk menjadi pegawai kantor pajak, dan ketiga, menjadi anggota Adat Commissie di Belanda.

Lahir dari kalangan priyayi, Tirto pribumi pertama yang sadar bahwa tulisan adalah senjata terampuh untuk mendidik bangsanya. Ia juga orang pertama yang menggunakan organisasi sebagai alat perlawanan paling efektif terhadap penjajah.

Pramoedya mengatakan tak ada pers pribumi sebelum tahun 1900. Sementara guru besar sejarah dan studi Asia Tenggara Universitas Kyoto Jepang Takashi Siraishi, dalam Zaman Bergerak : Radikalisme di Jawa 1912-1926, mengatakan manusia pertama yang aktif dalam dunia kewartawanan di Hindia Belanda adalah orang Indo. Mereka, di antaranya, H.C.O. Clockener Brousson (Bintang Hindia), E.F. Wiggers (Bintang Barat) dan G. Francis (Pemberita Betawi).

Koloniaal Verslag, menurut Takashi, mencatat ada 8 judul terbitan berkala berbahasa Melayu pada 1890. Jumlah itu meningkat jadi 18 pada 1905 dan 36 pada 1910. Selain itu, pada pertengahan dekade pertama abad ini, muncul perusahaan percetakan yang didirikan orang-orang Tionghoa. Mereka sekaligus menerbitkan surat kabar. Jumlah surat kabar Tionghoa itu terus meningkat dari tahun ke tahun; dari satu surat kabar pada 1905 menjadi lima pada 1907, sembilan pada 1909 dan meningkat jadi 15 pada 1911.

Pada masa awal perkembangan jurnalisme di Hindia itu, kaum pribumi ambil bagian sebagai pekerja magang pada jurnalis Indo dan Tionghoa. Belakangan, beberapa nama pribumi muncul sebagai redaktur dan pengelola surat kabar.

Pada 1901, setahun setelah meninggalkan STOVIA, Tirto menjadi redaktur di Pemberita Betawi. Meski jauh sebelumnya, pada 1894-1895, Tirto, ketika usianya 14-15 tahun dan masih berstatus pelajar STOVIA, ia sudah rutin mengirim tulisan ke surat kabar di Batavia.

Selain Tirto, pada masa itu ada R.M. Tirtoadiwinoto, F.D.J. Pangemanan dan R.M. Toemenggoeng Koesoemo Oetojo yang menjadi redaktur kepala di Ilmoe Tani, Kabar Perniagaan dan Pewarta Prijaji di Batavia. Di Surakarta ada R. Dirdjoatmodjo, penyunting Djawi Kanda, terbitan Albert Rusche & Co. Adapun di Yogyakarta, ada Dr. Wahidin Soedirohoesodo yang mengelola Retnodhoemilah, jurnal berbahasa Jawa yang diterbitkan firma hukum H. Buning.

Mereka menjadi redaktur tapi bukan pemilik surat kabar. Pemodalnya, tetap orang Eropa, Indo dan Tionghoa. Saat itu, perusahaan surat kabar hadir hanya sebatas memenuhi urusan bisnis semata. Belum menyentuh fungsi pendidikan bagi masyarakat dan kontrol sosial bagi penguasa. Akibatnya, mereka, para redaktur pribumi itu, tak sepenuhnya mampu memandu kesadaran massa meraih kelahiran bangsa merdeka.

Baca juga:  Bumi Manusia

Arus berbalik pada 1903, Tirto mendirikan surat kabar Soenda Berita dengan bantuan keuangan dari Bupati Cianjur R.A.A. Prawiradiredja. Inilah surat kabar pertama pertama yang diterbitkan secara mandiri oleh pribumi. Empat tahun kemudian, pada 1907, lanjut Takashi, Tirto bersama Haji Mohammad Arsyad dan Pangeran Oesman mendirikan N.V. Javaansche Boekhandelen Drukkerij, perusahaan berbadan hukum pertama milik bumiputera.

Perusahaan itu pula yang menaungi penerbitan surat kabar Medan Prijaji. Mula-mula, Medan Prijaji terbit sebagai mingguan (1907-1909) dan berubah menjadi harian (1909-1912). Di Medan Prijaji, Tirto mengembangkan gaya jurnalisme yang kritis terhadap pemerintah kolonial.

Tak hanya menjadikan surat kabarnya sebagai alat menyuarakan kepentingan bumiputera, Tirto juga mendidik massa berorganisasi. Pada 1906, ia mendirikan Sarekat Prijaji dan Sarekat Dagang Islamijah pada 1909. Kelak, organiasi itu berubah menjadi Sarekat Islam dan melahirkan tokoh-tokoh pendiri bangsa Indonesia.

***

Minke kecewa bukan kepalang. Ia keluar dari ruangan Nijman membawa kemarahan. Naskah berisi  kisah Trunodongso disobek-sobek menjadi kepingan kecil dan dihamburkan sepanjang jalan.

“Jangan kecil hati, Minke. Tak perlu tulisan itu kau sobek-sobek begitu,” kata Jean Marais, sahabatnya.

Kata-kata orang Perancis bekas serdadu kompeni itu tak mampu memadamkan amarahnya. Bagi Minke, ucapan Nijman bahwa menulis kenyataan harus dilengkapi bahan dan bukti cukup tak lebih dari pemanis bibir. Lagi pula, bukankah S.N. v/d D memang koran gula. Dibiayai pabrik gula untuk melindungi kepentingan gula.

Mula-mula, koran itu bernama De Evenaar, surat kabar kecil yang terbit seminggu sekali. Percetakannya, juga saham perusahaannya, dimiliki pabrik gula. Beberapa tahun kemudian, koran ini mengalami kemajuan pesat dan terbit dua kali dalam seminggu. Ketika berkembang menjadi surat kabar harian, koran itu berganti nama menjadi S.N. v/d D.

Semua boleh berubah, tapi kepentingan gula harus dipertahankan. Dan, Nijman adalah antek pabrik gula untuk mempertahankan kepentingannya. “Dia lebih berpihak pada pabrik daripada keadilan dan kebenaran,” Minke membela diri.

Itulah prasangka, kata Jean. Keadilan dan kebenaran tak boleh dibangun di atas pondasi prasangka. “Kau terpelajar, Minke. Seorang terpelajar harus juga belajar berlaku adil sudah sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan.”

Menurut dia, inilah saatnya jurnalis dituntut membuktikan keabsahan tulisannya. Ia tak lagi sekadar menjadi juru ketik, tapi sekaligus penyelidik. Hanya dengan cara itu itulah, karya jurnalistik menjadi berharga. Jurnalis semacam itu, lanjut dia, takkan gentar di hadapan pengadilan mana pun. Justru, “Pengadilan yang bisa gentar terhadapnya.”

***

Pramoedya menyebut Tirto sebagai pribadi baru yang meninggalkan kepompong lama. Satu kakinya berdiri di tatanan lama dan kaki satunya melangkah menuju dunia baru.

Lewat tokoh dalam tetralogi Buru, Minke, Tirto digambarkan penentang tatanan feodalisme Jawa. Selama pemikiran dan perbuatannya terpenjara tradisi feodal, selama itu pula bangsa ini tak pernah meraih kemerdekaannya. Di waktu yang sama, Tirto juga menolak ngesot di hadapan pembesar Belanda. Ia berani berjalan tegak karena baginya bumi manusia ada untuk anak semua bangsa.

Baca juga:  Kesusastraan dan Politik dari Masa ke Masa

Tirto memang pengagum Eropa dan pengetahuannya. Tapi, belajar Eropa bukan berarti harus tak bicara dengan bangsa sendiri. Dengan pengetahuan Eropa-nya, ia justru memandu bangsanya meraih kemerdekaan.

Ia tawarkan cara baru untuk melawan penjajahan. Bukan pedang, bedil, atau meriam. Tapi tulisan. Lewat tulisan, rakyat bisa mengatakan apa yang selama ini tak bisa mereka katakan. Tulisan, menjadi pemecah kebungkaman. Takashi mengatakan Tirto adalah model seorang pemimpin pergerakan karena tulisannya mampu menggerakkan kesadaran massa.

Raden Ajeng Kartini boleh jadi pribumi pertama yang “menulis”. Tapi ketika ia menulis surat pada sahabat penanya di Belanda, kata “rapat umum (vergadering)”, “serikat buruh”, “debat” hingga “mogok” adalah istilah asing di telinga pribumi. Kata itu baru memiliki makna dan mengejawantah ketika pers pribumi lahir.

Maka, tugas jurnalis bukan sekadar menulis. Ia sekaligus penggerak kesadaran massa. Pertanyaannya, kini, kesadaran macam apa yang akan jurnalis pasokkan di kepala pembaca medianya?

Sebelum menjawab pertanyaan itu, mari sejenak mengingat pidato filusuf Indonesia Karlina Supelli dalam resepsi Ulang Tahun ke-23 Aliansi Jurnalis Independen di Jakarta, 7 Agustus 2017.

Karlina mengungkapkan kecemasan melihat aksi intoleran yang mewabah di negeri ini. Tak hanya terus menguat, permusuhan dan kebencian terhadap orang yang berbeda agama dan etnis bahkan secara licik dijadikan alat politik. Parahnya lagi, sikap intoleran itu menjangkiti kalangan tak terduga, orang berpendidikan tinggi dan bahkan anak-anak.

Tulisan ini disampaikan dalam diskusi Sejarah Pers Indonesia di Sekolah Jurnalistik AJI Yogyakarta, Selasa 5 September 2017

Toleransi, menurut dia, memang mengandung paradoks sekaligus dilema. Paradoks karena tak berarti harus setuju pada nilai, gagasan, dan praktik yang kita nilai salah. Dan, dilematis karena bagaimana mungkin seseorang menerima nilai yang dalam keyakinannya tidak benar.

Nah, di sinilah makna toleransi. Orang tak harus setuju, tapi ia wajib menghormati orang lain yang tak sependapat. Orang tak akan kehilangan martabatnya hanya karena mengemukakan pendapat dan meyakini nilai berbeda. Hanya orang pongah yang memutlakkan kebenaran keyakinannya.

Toleransi, ia mengatakan, tidak menghalangi kritik dan konflik, tetapi ada batas sejauh mana konflik dapat berlanjut. “Kita tidak dapat mentoleransi yang tidak toleran,” katanya.

Dengan misi jurnalistiknya, pers tak boleh bersikap toleran terhadap intoleransi. Kenapa? Karena, “Intoleransi bukan saja mengancam kemajemukan agama dan aneka gejala hidup sehari-hari. Intoleransi mengancam perkembangan pemikiran, ide-ide baru, sains dan teknologi.”

Jika pers abai, maka bersiaplah, kesadaran massa bangsa ini akan kembali ke Abad Pertengahan. Inilah kesadaran yang harus dipasokkan tiap jurnalis di kepala pembacanya.[]

tas - Sang Penggerak

Tirto Adi Suryo

Komentar Anda
Kuy, disebarkan...
Tidak ada artikel lagi